SURABAYA, iNFONews.ID - Pembunuhan Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, dalam operasi gabungan Amerika Serikat dan Israel pada akhir Februari 2026 telah memicu gempa tektonik di peta geopolitik global.
Keputusan Teheran menutup Selat Hormuz bukan sekadar gertakan militer, melainkan ancaman eksistensial bagi stabilitas energi dunia.Bagi Indonesia, konflik ini adalah alarm bahaya.
Sebagai importir minyak neto yang mendatangkan hampir satu juta barel per hari, ketergantungan kita pada stabilitas Timur Tengah berada di titik kritis. Jika blokade ini permanen, Indonesia menghadapi risiko nyata: perlambatan PDB hingga 1�n hantu stagflasi yang siap menerkam.
Fiskal Tercekik: Subsidi BBM di Titik Nadir
Lonjakan harga minyak dunia menjadi hulu ledak pertama yang menghantam Jakarta. Saat ini, harga minyak merangkak naik ke kisaran US$80 per barel, melampaui asumsi APBN 2026 yang dipatok pada angka US$70.
Pengamat Pertahanan, Albert Agung Wijaya, memperingatkan bahwa skenario terburuk bisa membawa harga ke angka psikologis US$120.
"Setiap kenaikan US$1 pada Indonesian Crude Price (ICP) berpotensi memperlebar defisit anggaran hingga Rp6,8 triliun," tulis Albert.
Beban subsidi energi yang diproyeksikan mencapai Rp381 triliun kini terancam membengkak hingga Rp515 triliun. Angka fantastis ini memaksa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melakukan pilihan sulit: menguras cadangan devisa atau merealokasi dana pembangunan demi meredam gejolak sosial akibat kenaikan harga kebutuhan pokok.
Rupiah dan Pasar Modal dalam Tekanan
Sentimen negatif mulai menjalar ke sektor finansial. Pelarian modal asing (capital outflow) senilai Rp5 triliun dari instrumen Bank Indonesia pada Maret ini menjadi bukti nyata ketakutan pasar.
Rupiah kini tertekan di level Rp17.000 per dolar AS, sementara Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diprediksi terkoreksi hingga 10% jika perang berlanjut lebih dari dua pekan.
Dampaknya langsung terasa di meja makan rakyat. Harga pangan—mulai dari beras hingga daging—merangkak naik mengikuti biaya logistik yang melambung.
"Inflasi bisa menembus angka 4%, menggerus daya beli kelas menengah bawah," tambah alumnus Pascasarjana UNHAN RI tersebut.
Reposisi Pertahanan dan DiplomasiDi sisi keamanan, konflik ini memaksa TNI dan Kementerian Luar Negeri bekerja ekstra.
Evakuasi lebih dari 500.000 warga negara Indonesia di Timur Tengah menjadi prioritas operasi militer selain perang yang sangat rumit dan mahal.
Secara strategis, Albert menekankan bahwa Indonesia harus segera mendiversifikasi sumber energi dan memperkuat stok cadangan minyak nasional untuk minimal 30 hari.
Ketergantungan 40% pada impor migas adalah lubang besar dalam perisai pertahanan non-tradisional kita.
Di panggung diplomasi, kebijakan "Bebas Aktif" kini diuji. Indonesia harus mampu menavigasi rivalitas antara blok Barat dan poros China-Rusia yang semakin tajam.
Menunda partisipasi dalam inisiatif tertentu di bawah pengaruh AS menjadi sinyal bahwa Jakarta memprioritaskan kedaulatan di tengah pergeseran kekuatan global.
Kesimpulan: Momentum Reformasi Struktural
Eskalasi di Timur Tengah adalah ujian nyali bagi ketahanan nasional Indonesia. Meski pahit, krisis ini adalah momentum emas untuk mempercepat transisi energi hijau dan mengurangi ketergantungan pada energi fosil impor.
"Indonesia harus menggunakan posisinya sebagai middle power untuk aktif melobi de-eskalasi di tingkat multilateral. Jika kita gagal beradaptasi dengan fragmentasi geopolitik ini, stabilitas ekonomi yang dibangun bertahun-tahun bisa runtuh dalam hitungan bulan," tutup Alumni GMNI Surabaya tersebut.
Editor : Alim Kusuma
