Peluncuran program dilakukan di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jumat (19/6/2026, sebagai bentuk sinergi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan lembaga pendidikan swasta dalam memperluas akses pendidikan yang berkualitas, merata, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat.

Program ini merupakan upaya Pemprov Jatim untuk menyediakan pendidikan berkualitas dan merata dengan menggandeng lembaga pendidikan swasta. Lembaga pendidikan swasta diajak kerjasama untuk menyediakan beasiswa penuh maupun potongan pendidikan bagi siswa yang menempuh pendidikan di SMA/SMK swasta serta PTS. 

Berdasarkan data Dinas Pendidikan Jatim, hingga 18 Juni 2026 pukul 15.00 WIB, tercatat ada 84 Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Jawa Timur yang berkomitmen menyediakan 62.000 kuota beasiswa dan keringanan pembiayaan bagi calon mahasiswa baru. Bahkan juga ada pemberian biaya hidup bagi calon mahasiswa baru. 

Untuk jenjang SMA/SMK, total ada 1.772 sekolah yang berpartisipasi dalam program ini pada tahun ajaran 2025/2026 dengan rincian 687 SMA swasta dan 1.085 SMK swasta. 

Sedangkan, pada tahun 2026/2027, jumlah partisipan meningkat menjadi 860 SMA swasta dan 1.246 SMK swasta sehingga total ada 2.106 sekolah yang berpartisipasi. Dengan begitu, per 14 Juni 2026, terdapat peningkatan sekitar 18,84 persen atau penambahan 334 sekolah yang berpartisipasi.

Untuk jenjang SMA dan SMK swasta tahun 2026, total ada 44.421 penerima beasiswa penuh. Sementara ada 36.710 penerima potongan biaya pendidikan dari SMA/SMAK Swasta dalam bentuk pembebasan uang gedung, potongan SPP, dan berbagai bentuk bantuan pendidikan lainnya. 

Total ada 81.131 penerima beasiswa penuh dan potongan biaya pendidikan pada 2026, atau bertambah sekitar 8.290 dari yang sebelumnya 72.841 pada 2025.

"Angka-angka tersebut bukan sekadar statistik. Di balik setiap penerima beasiswa terdapat harapan orang tua, semangat belajar anak-anak kita, serta peluang lahirnya generasi masa depan Jawa Timur yang lebih unggul dan berdaya saing," tuturnya.

Penyediaan kesempatan belajar yang berkualitas dan merata sangat penting untuk terus diupayakan. Terutama karena berdasarkan data Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, jumlah lulusan SMP/MTs/sederajat pada tahun 2026 mencapai 618.479 murid. Sementara, daya tampung SMA dan SMK negeri yang tersedia saat ini sebanyak 244.621 kursi.

"Ini adalah tantangan kita bersama. Artinya, sekolah negeri baru mampu mengakomodasi sekitar 39,55 persen dari total lulusan. Masih terdapat sekitar 373.858 anak atau 60,45 persen lulusan yang harus melanjutkan pendidikan melalui sekolah swasta maupun jalur pendidikan lainnya. Insya Allah, dengan program ini bisa menutup gap pendidikan kita," ujarnya.

"Alhamdulillah, usaha kita membuahkan hasil karena selama tujuh tahun berturut-turut, Jawa Timur menjadi provinsi dengan jumlah peserta didik terbanyak yang diterima di Perguruan Tinggi Negeri melalui berbagai jalur seleksi nasional. Capaian tersebut menjadi bukti bahwa ketika akses pendidikan diperluas dan kesempatan belajar dibuka seluas-luasnya, maka semakin banyak anak-anak Jawa Timur mampu meraih prestasi," lanjut Gubernur Khofifah.

Gubernur Khofifah menegaskan, kegiatan hari ini merupakan bagian dari upaya menekan Angka Anak Tidak Sekolah (ATS) serta langkah meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK). Serta untuk memastikan tidak ada yang tertinggal atau _no left behind_ untuk mengakses pendidikan berkualitas. 

"Ini adalah bentuk kolaborasi yang terbangun antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan lembaga pendidikan swasta dalam memastikan setiap anak memperoleh kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan yang berkualitas,” tegas Gubernur Khofifah.

“Melalui program ini, kita ingin memastikan bahwa keterbatasan ekonomi tidak menjadi penghalang bagi anak-anak untuk meraih masa depan yang lebih baik," imbuhnya.

Di kesempatan tersebut, Gubernur Khofifah juga memberikan penghargaan kepada masing-masing 10 SMA/SMK swasta yang berkontribusi menyediakan beasiswa paling banyak bagi calon murid dan mahasiswa. Untuk SMKS, 3 penerima penghargaan tertinggi diraih oleh SMK Krian 2 Sidoarjo, SMKS YPM 8 Sidoarjo, dan SMKS Ibrahimy 1 Sukorejo Situbondo.

Untuk SMAS, 3 penerima penghargaan tertinggi diraih oleh SMAS Nahdlatul Ulama Pakis Malang, SMA Islam NU Pujon Malang, serta SMA Plus Darul Hikmah Jember.

"Terakhir, saya ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bersinergi mendukung perluasan akses pendidikan bagi masyarakat Jawa Timur. Karena sesungguhnya tidak boleh ada satu pun anak Jawa Timur yang tertinggal dari pendidikan hanya karena alasan ekonomi. Terima kasih sekali lagi atas sinergitasnya," pungkasnya. (*)

Jumlah kedatangan tersebut terdiri atas 27.154 jemaah, 291 petugas kloter, 109 Petugas Haji Daerah (PHD), dan 100 Pembimbing Ibadah Haji Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (PIH KBIHU). Dari total jemaah yang telah tiba, sebanyak 12.519 orang berjenis kelamin pria dan 14.636 orang berjenis kelamin wanita.

Ketua PPIH Debarkasi Surabaya, Mohammad As’adul Anam, menyampaikan bahwa operasional pemulangan terus berlangsung sesuai jadwal dengan dukungan seluruh unsur pelayanan yang terlibat di Debarkasi Surabaya.

“Alhamdulillah, hingga kloter 73 proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Surabaya berjalan dengan baik dan tertib. Kami terus berupaya memberikan pelayanan terbaik mulai dari penerimaan jemaah, pemeriksaan kesehatan, pengambilan bagasi hingga proses pemulangan ke daerah asal masing-masing,” ujar As’adul Anam.

Data operasional menunjukkan ketepatan waktu penerbangan yang cukup baik. Dari 73 kloter yang telah tiba, sebanyak 53 kloter mendarat tepat waktu, 11 kloter datang lebih cepat, dan 9 kloter mengalami keterlambatan.

PPIH Debarkasi Surabaya mencatat mutasi keluar sebanyak 193 orang yang terdiri atas 34 jemaah wafat di Arab Saudi, 26 jemaah sakit di Arab Saudi, 10 jemaah tunda pulang, 7 jemaah pulang mandiri, 43 jemaah pindah kloter, 73 seat kosong, dan 104 open seat. Sementara mutasi masuk tercatat sebanyak 89 orang.

Hingga saat ini masih terdapat 11 jemaah yang menjalani perawatan di Arab Saudi dan belum dapat dipulangkan bersama kloternya. Mereka berasal dari Kabupaten Pacitan, Tuban, Lamongan, Bojonegoro, Sidoarjo, Kota Surabaya, dan Bali.

“Kami terus memantau kondisi jemaah yang masih menjalani perawatan di Arab Saudi melalui koordinasi dengan petugas kesehatan dan pihak terkait. Semoga seluruh jemaah yang masih dirawat dapat segera pulih dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat,” kata As’adul Anam.

PPIH Debarkasi Surabaya juga mencatat enam jemaah wafat dalam proses pemulangan, terdiri atas satu jemaah wafat di pesawat dan lima jemaah wafat setelah tiba di Debarkasi Surabaya. Mereka adalah Hery Widianto (69 tahun) asal Kota Malang yang wafat di pesawat, Wayan Rohani Suwasti (63 tahun) asal Kota Malang, Kasijatin Tiba (70 tahun) asal Kota Pasuruan, Darsiman Samsuri (61 tahun) asal Kabupaten Tuban, Marsinah Marjan (72 tahun) asal Kabupaten Bojonegoro, dan Sri Oetarti (60 tahun) asal Kota Surabaya yang wafat setelah mendapatkan perawatan medis.

PPIH Debarkasi Surabaya menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya para jemaah dan mendoakan agar seluruh almarhum dan almarhumah memperoleh tempat terbaik di sisi Allah SWT.

Proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Surabaya akan terus berlangsung hingga seluruh 116 kloter kembali ke Tanah Air sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Humas PPIH Debarkasi Surabaya. (*)

Keterlibatan UNUSA dalam forum internasional itu menjadi bagian dari perannya sebagai anggota konsorsium World University Association of Community Development (WUACD), jaringan perguruan tinggi yang mendorong kolaborasi global dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Konferensi tersebut akan mempertemukan akademisi, praktisi kesehatan, pelaku industri, dan pembuat kebijakan dari berbagai negara untuk membahas pengembangan sektor wisata kesehatan atau health tourism yang kian berkembang di berbagai belahan dunia.

Sejumlah isu strategis bakal menjadi perhatian dalam forum tersebut, mulai layanan kesehatan internasional, telemedicine, transformasi digital kesehatan, wellness tourism, pemanfaatan kecerdasan buatan (artificial intelligence) dalam layanan kesehatan, hingga pemberdayaan masyarakat dan penguatan jejaring global di bidang kesehatan.

Dalam penyelenggaraannya, Universitas Airlangga bertindak sebagai host utama, sementara UNUSA mendapat kepercayaan sebagai co-host yang turut berkontribusi dalam penguatan substansi akademik dan pelaksanaan konferensi.

Empat akademisi UNUSA dijadwalkan tampil sebagai pembicara, yakni Prof. Dr. Budi Santoso, dr., SpOG(K), Prof. Dr. Yusak Anshori, Dr. Pandam Nurwulan, serta dr. Merryana Adriani. Mereka akan mempresentasikan hasil penelitian dan pengalaman praktis terkait pengembangan sektor kesehatan serta wisata kesehatan di tingkat global.

Rektor UNUSA Prof. Dr. Ir. Tri Yogi Yuwono mengatakan partisipasi kampusnya dalam forum internasional tersebut merupakan langkah konkret untuk memperluas kolaborasi global sekaligus memperkuat kontribusi akademik dalam menjawab berbagai tantangan kesehatan.

“Partisipasi UNUSA dalam konferensi ini menunjukkan komitmen kami untuk terlibat aktif dalam kolaborasi internasional yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Melalui forum ini, kami tidak hanya berbagi keilmuan dan pengalaman, tetapi juga berkontribusi dalam penyusunan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan secara luas di tingkat global,” ujarnya.

Selain menjadi ruang pertukaran gagasan, konferensi tersebut juga ditargetkan menghasilkan policy brief yang dapat menjadi rujukan bagi pemerintah, institusi pendidikan, dan pelaku industri dalam merumuskan kebijakan pengembangan wisata kesehatan.

Dokumen rekomendasi itu diharapkan mampu memperkuat sinergi antara sektor kesehatan, pendidikan, dan pariwisata sehingga menghadirkan layanan health tourism yang aman, berkualitas, dan berkelanjutan.

Wakil Rektor III UNUSA, Prof. Dr. Bambang Sektiari Lukiswanto, menilai keikutsertaan dalam WUACD membuka peluang besar bagi kampus untuk memperluas kerja sama internasional.

“Keanggotaan UNUSA dalam WUACD membuka ruang kolaborasi yang lebih luas dengan perguruan tinggi dari berbagai negara. Konferensi ini menjadi salah satu wujud nyata bagaimana kerja sama internasional dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang relevan dalam menjawab kebutuhan masyarakat global,” katanya.

Menurut Bambang, keterlibatan UNUSA dalam ICDP 2026 juga menegaskan komitmen kampus dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan ketiga yakni Good Health and Well-Being.

Melalui forum tersebut, UNUSA berharap dapat memperkuat reputasi internasional institusi sekaligus membuka peluang kolaborasi baru di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat lintas negara.

Hasil yang lahir dari konferensi itu diharapkan turut memperkuat ekosistem health tourism global dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dunia.

Perubahan jadwal dilakukan sebagai bagian dari optimalisasi pola operasi perjalanan kereta api guna meningkatkan ketepatan waktu layanan dan kenyamanan pelanggan.

Pelaksana Harian Manager Humas KAI Daop 8 Surabaya, Erlangga Budi Laksono, mengatakan evaluasi jadwal dilakukan secara berkala untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat dan kondisi operasional di lapangan.

“Kami terus melakukan pengembangan pola operasi perjalanan kereta api. Melalui penyesuaian jadwal ini, layanan diharapkan semakin optimal, tepat waktu, dan memberikan kemudahan bagi masyarakat yang menggunakan transportasi kereta api,” kata Erlangga, Sabtu (20/6/2026).

Untuk KA Mutiara Timur Fakultatif relasi Surabaya Gubeng-Ketapang (KA 211F), terdapat perubahan waktu di Stasiun Sidoarjo dan Bangil.

Pada jadwal terbaru KA Mutiara Timur tiba di Stasiun Sidoarjo pukul 22.18 WIB dan berangkat pukul 22.21 WIB. Sebelumnya kereta tersebut dijadwalkan datang pukul 22.19 WIB dan berangkat pukul 22.23 WIB.

Sementara di Stasiun Bangil, kereta kini tiba pukul 22.52 WIB dan berangkat pukul 22.56 WIB. Jadwal sebelumnya menunjukkan waktu kedatangan pukul 22.44 WIB dan keberangkatan pukul 22.48 WIB.

Adapun KA Probowangi relasi Ketapang-Surabaya Gubeng (KA 298) juga mengalami penyesuaian pada sejumlah stasiun.

Di Stasiun Bangil, jadwal terbaru menunjukkan kedatangan pukul 22.48 WIB dan keberangkatan pukul 22.55 WIB. Sebelumnya kereta tiba pukul 22.40 WIB dan berangkat pukul 22.46 WIB.

Di Stasiun Sidoarjo, KA Probowangi kini dijadwalkan tiba pukul 23.18 WIB dan berangkat pukul 23.22 WIB, berubah dari jadwal sebelumnya pukul 23.11 WIB dan 23.20 WIB.

Sedangkan di Stasiun Waru, kereta tiba pukul 23.36 WIB dan berangkat pukul 23.38 WIB. Sebelumnya jadwal kedatangan tercatat pukul 23.34 WIB dengan waktu keberangkatan yang sama.

KAI mengimbau pelanggan yang telah memesan tiket untuk memeriksa kembali jadwal perjalanan melalui aplikasi Access by KAI, situs resmi KAI, Contact Center 121, media sosial resmi perusahaan, maupun petugas layanan pelanggan di stasiun.

Selain itu, penumpang diharapkan datang lebih awal dan sudah berada di area stasiun setidaknya 30 menit sebelum keberangkatan guna menghindari keterlambatan saat proses boarding.

Menurut Erlangga, KA Mutiara Timur dan KA Probowangi menjadi pilihan utama masyarakat yang bepergian antara Surabaya dan Banyuwangi untuk berbagai kebutuhan, mulai dari bisnis, pendidikan, hingga wisata.

“Kedua layanan ini menawarkan perjalanan yang aman, nyaman, dan bebas dari kemacetan jalan raya,” ujarnya.

Mengusung tema "Muda Cerdas, Tangkas Beraksi", kegiatan yang berlangsung selama dua hari hingga Minggu (21/6/2026) itu menjadi ajang pembinaan sekaligus penguatan kapasitas generasi muda dalam bidang kemanusiaan, kesehatan, dan kebencanaan.

Latgab terselenggara melalui kolaborasi PMI Kota Surabaya, Fakultas Ilmu Kesehatan (FIKES) Unitomo, Pemerintah Kota Surabaya, Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Dinas Pendidikan Jawa Timur, BPBD Kota Surabaya, serta BMKG Stasiun Meteorologi Juanda.

Tidak hanya berisi pelatihan, peserta juga mengikuti berbagai kegiatan edukatif dan kompetitif seperti Youth Station, Sekolah Siaga Bencana (SSB), orasi publik bertema Urban Heat, lomba video edukatif tentang panas ekstrem, hingga talkshow Climate Talk yang membahas ketahanan kota menghadapi perubahan iklim.

Melalui kegiatan tersebut, para peserta mendapatkan pembekalan mengenai pertolongan pertama, kesiapsiagaan bencana, kesehatan remaja, sanitasi kesehatan, kepemimpinan, hingga dampak perubahan iklim yang kini semakin dirasakan masyarakat perkotaan.

Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Unitomo, Arkha Rosyaria Badrus, mengatakan Latgab PMR memiliki peran penting dalam membentuk karakter generasi muda yang peduli dan siap menghadapi berbagai kondisi darurat.

"Latihan gabungan menjadi sarana yang baik untuk membangun generasi muda yang peduli, tangguh, dan siap menghadapi situasi bencana. Selain meningkatkan keterampilan kepalangmerahan, kegiatan ini juga menanamkan nilai kemanusiaan dan kepemimpinan," kata Arkha.

Menurutnya, keterlibatan berbagai institusi dalam kegiatan tersebut menunjukkan komitmen bersama untuk menyiapkan generasi muda yang memiliki kepedulian sosial tinggi sekaligus kemampuan mitigasi bencana.

Sementara itu, Rektor Unitomo Prof. Dr. Siti Marwiyah mengapresiasi antusiasme ribuan anggota PMR yang hadir dari berbagai sekolah di Surabaya.

Di hadapan peserta, ia menyebut anggota PMR sebagai bagian dari generasi emas yang akan menentukan masa depan Indonesia.

"Kalian adalah anak-anak hebat Indonesia. Jika bangsa ini memiliki generasi muda yang peduli kesehatan, kemanusiaan, dan siap membantu sesama, maka masa depan Indonesia akan semakin kuat," ujarnya saat membuka kegiatan.

Siti Marwiyah berharap Latgab PMR Kota Surabaya 2026 mampu melahirkan generasi muda yang sehat, berkarakter, memiliki jiwa kemanusiaan, serta siap berkontribusi bagi masyarakat di tengah berbagai tantangan sosial dan lingkungan yang terus berkembang.

Tiga penghargaan itu diberikan untuk kategori Learning & Development (L&D), HR Digitalization & People Analytics, serta Wellbeing Management dalam acara Indonesia HR Excellence Conference and Awarding 2026 yang digelar SWA Media Group bersama Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LM FEB UI) di Jakarta.

Direktur Human Capital SIG, Hadi Setiadi, mengatakan kualitas SDM menjadi faktor penting dalam menjaga daya saing perusahaan di tengah perubahan industri yang berlangsung cepat.

Menurutnya, pengelolaan human capital tidak lagi sekadar fungsi administratif, melainkan bagian dari strategi bisnis yang berperan langsung dalam mendorong pertumbuhan perusahaan.

"Melalui Human Capital Architecture, kami mempercepat penguasaan kapabilitas kritikal yang mendukung operational excellence, kelincahan digital dan komersial, serta transformasi biaya. Penghargaan ini menjadi motivasi untuk terus menghadirkan praktik pengelolaan SDM yang memberi nilai tambah bagi bisnis," kata Hadi.

Transformasi SDM yang dijalankan SIG ditopang pengembangan Strategic Human Capital Information System (HCIS) Framework dan People Analytics. Sistem tersebut mengintegrasikan strategi pengelolaan SDM dengan pengambilan keputusan berbasis data yang didukung teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI).

Melalui pendekatan tersebut, perusahaan dapat mempercepat proses analisis kebutuhan tenaga kerja, pemetaan talenta, hingga penyusunan kebijakan yang lebih akurat sesuai kebutuhan bisnis.

Awal 2026, SIG juga meluncurkan platform digital Elevate yang dikembangkan secara internal. Platform tersebut mengintegrasikan proses pengelolaan kinerja karyawan mulai dari penetapan target, pemantauan capaian, evaluasi kinerja, hingga penyusunan program pengembangan kompetensi.

Digitalisasi pengelolaan SDM turut diperkuat dengan dashboard analitik yang membantu perusahaan memantau efektivitas biaya, mengidentifikasi peluang efisiensi, serta menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Pada aspek pengembangan talenta, SIG memastikan setiap program pembelajaran dirancang sesuai kompetensi yang dibutuhkan perusahaan. Strategi tersebut berjalan beriringan dengan penguatan budaya inovasi di lingkungan kerja.

Hasilnya, jumlah inovasi yang dihasilkan karyawan meningkat 23 persen menjadi 1.243 inovasi sepanjang 2025. Partisipasi karyawan dalam program inovasi juga naik menjadi 9.376 orang atau bertambah 3 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Hadi menegaskan perusahaan akan terus memperkuat kapabilitas SDM sebagai penggerak utama pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

"Kami percaya lingkungan kerja yang sehat, aman, dan nyaman menjadi fondasi bagi produktivitas dan keterlibatan karyawan. Karena itu penguatan SDM akan terus menjadi prioritas perusahaan," ujarnya.

Indonesia HR Excellence merupakan ajang apresiasi bagi perusahaan lintas sektor yang dinilai berhasil mengelola SDM secara efektif.

Penilaian dilakukan oleh kalangan profesional dan akademisi berdasarkan aspek inovasi, keselarasan strategi SDM dengan bisnis, serta dampaknya terhadap kinerja perusahaan.

Forum terbuka tersebut diikuti mahasiswa dari berbagai jurusan yang menyampaikan pandangan mengenai kondisi ekonomi, tata kelola pemerintahan, hingga pelayanan publik yang dinilai berdampak langsung terhadap masyarakat.

Presiden BEM ITS bersyarat, Rakan Naufal Alif, mengatakan kegiatan itu lahir dari keresahan mahasiswa terhadap situasi nasional yang berkembang dalam beberapa waktu terakhir.

Menurutnya, mahasiswa sebagai calon teknokrat tidak cukup hanya mengamati persoalan dari ruang kelas. Mereka juga perlu terlibat mengkaji berbagai kebijakan yang memengaruhi kehidupan masyarakat.

"Kami melihat ada persoalan yang perlu dievaluasi bersama, termasuk mekanisme penunjukan pejabat publik agar sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi pada bidangnya," kata Rakan.

BEM ITS, lanjut dia, akan menghimpun seluruh aspirasi yang muncul dalam forum tersebut untuk disusun menjadi kajian akademik. Hasil kajian itu nantinya diharapkan dapat menjadi rekomendasi berbasis data terhadap berbagai persoalan yang berkembang.

Sorotan tajam datang dari mahasiswa Teknik Informatika ITS, Derryell Josua Ekklesio Pandiangan. Dalam orasinya, ia mengkritik kondisi ekonomi nasional yang menurutnya semakin menekan daya beli masyarakat.

Derryell menyinggung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyerap anggaran besar. Ia menilai efektivitas program tersebut masih perlu dievaluasi agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

"Anggaran yang besar harus diikuti hasil yang jelas dan tepat sasaran," ujarnya.

Selain persoalan anggaran, Derryell juga menilai pemerintah perlu memperkuat kualitas birokrasi dan meningkatkan kompetensi aparatur agar pelayanan publik berjalan lebih efektif.

Kritik serupa disampaikan mahasiswi Arsitektur ITS angkatan 2023, Raden Ayu Khadijah Fitri Dea Sari. Ia mengaitkan sejumlah persoalan nasional dengan tata kelola pemerintahan yang dinilai belum optimal.

Menurut Khadijah, masyarakat saat ini menghadapi berbagai tantangan mulai dari kenaikan harga bahan bakar minyak, pelemahan nilai tukar rupiah, hingga persoalan ketenagalistrikan yang sempat memicu pemadaman massal di sejumlah wilayah.

Ia juga menyoroti kesejahteraan guru honorer yang masih tertinggal serta dampak ekspansi industri sawit terhadap lingkungan.

"Persoalan-persoalan tersebut menunjukkan perlunya perbaikan manajemen publik agar lebih efektif dan berkeadilan," ujarnya.

Melalui mimbar bebas tersebut, BEM ITS berharap tradisi kritis mahasiswa tetap terjaga. Organisasi kemahasiswaan itu menegaskan akan terus mengawal berbagai isu publik melalui kajian akademik dan penyampaian aspirasi secara terbuka.

“He, dia juga rakyatku.” Bisa membayangkan makna kalimat ini? Sulit? Yang jelas, saya teringat kalimat tersebut saat mendengar ramai-ramai tagar “Kabur aja dulu!” beberapa waktu lalu. 

Lho, apa hubungannya? Jaka Sembung ya? Enggak juga sih. Meski mungkin nggak nyambung-nyambung amat, ada kok kaitannya. Mari kita lihat.

Saya menemukan kalimat tersebut dalam film Sword of Destiny. Bukan,  ini bukan Sword of Destiny sekuel Crouching Tiger Hidden Dragon yang dirilis 2016 dan dibintangi Donnie Yen serta Michelle Yeoh. 

Sekuel yang dibikin 16 tahun setelah Crouching Tiger itu masih diputar di Netflix sekarang dengan judul Crouching Tiger Hiden dragon: Sword of Destiny.

Tapi, bukan film itu yang kita omongin. Sword of Destiny yang kita omongin kali ini karya sutradara Lu Yu Xi, dirilis 2021, dan dibintangi Eric Hsiao, Yang Yi, serta Wenjie Wu. Di sana ada adagen seorang pendekar mengawal seorang pangeran kembali ke ibu kota untuk mengambil alih tahta. 

Saat mereka makan di sebuah rumah makan di sebuah desa, pemilik rumah makan itu diserang perampok dan dipaksa ikut, meninggalkan anaknya yang masih kecil. Melihat itu, sang pendekar berniat mengejar. Namun, sang pangeran mencegah. 

Dia tanya, “Mau apa?”  Si pendekar dengan gagah menjawab, “Mereka penjahat. Saya akan kejar dan bunuh mereka semua.”  Di luar dugaan, sang pangeran bilang, “He, mereka juga rakyatku.”

Dengan situasi begitu, seharusnya tidak sulit lagi memaknai kalimat di awal tulisan ini. Sang pangeran, 
sepertinya, tetap dengan nada datar mengakui para perampok itu sebagai “rakyatku” sekalipun mereka melakukan kejahatan. 

Sebaliknya, sang pendekar, yang mestinya juga diakui sebagai “rakyatku” oleh sang pangeran, dengan mudah memvonis para perampok itu jahat, bahkan siap menjatuhkan hukuman mati. 

Apakah itu berarti sang pangeran membenarkan si perampok dan tidak merasa perlu menghukum mereka? Tidak sesederhana itu, mestinya. Sang pangeran, sepertinya, hanya tidak mau orang yang dia akui sebagai “rakyatku” itu dihukum, apalagi dibunuh, tanpa proses peradilan. 

Film ini berlatar zaman baheula, zaman negara kerajaan, zaman pemimpin sebuah negara diwariskan, bukan dipilih. Nah, apakah karena itu, apakah karena lahir dari keluarga pemimpin dan nantinya mewarisi posisi pemimpin juga, sang pangeran lantas menganggap semua warga sebagai rakyatnya? 

Kalau begitu, apakah pemimpin sekarang tidak lagi begitu? Apakah, karena posisi pemimpin diperoleh dari pemilihan, pemimpin sekarang hanya mengakui pemilihnya sebagai “rakyatku” sementara yang tidak memilihnya tidak diakui? 

Sepertinya kok tidak juga. Paling tidak, bukankah kita sering membaca berita betapa pemimpin sebuah negara berusaha “memulangkan” warganya yang melakukan kejahatan dengan acaman hukuman mati di negara lain? 

Upaya itu, tentu, bukan berarti sang pemimpin membenarkan kejahatan warganya. Hanya saja, dia tentu tidak mau “rakyat”-nya mungkin diperlakukan tidak proporsional di negara lain. Jadi, meski dia melakukan kejahatan, sang pemimpin tetap berusaha memulangkannya. Biarlah dia diadili di negeri sendiri.

Sebaliknya, bukankah tidak pernah ada berita bahwa, dalam situasi tersebut, seorang pemimpin justru bilang, “Ya udah, hukum mati aja langsung!” 

Saya tiba-tiba teringat dialog antara sang pangeran dan pendekar yang mengawalnya dalam film Sword of Destiny tersebut saat mendengar ramai-ramai tagar “Kabur aja dulu!” beberapa waktu lalu. 

Bukan apa-apa. Saya merasa aneh aja ada seorang pemimpin menanggapi tagar “Kabur Aja Dulu” itu dengan bilang, “Ya udah, gak usah balik aja sekalian!” 

Warga yang melakukan kejahatan di negara lain aja diupayakan untuk dipulangkan agar bisa diadili di negeri sendiri. Bukankah aneh kalau warga yang tidak melakukan kejahatan dan baru “berniat” kabur sudah diminta tidak usah balik?

Ada yang bilang, pemimpin itu “bapak” bagi rakyat yang dipimpinnya. Dengan konteks ini, bukankah ungkapan “tidak usah pulang aja sekalian” itu jadi terasa aneh? Atau, jangan-jangan ada pemimpin yang menganggap sebagian rakyatnya sebagai anak kandung dan sebagian lainnya anak tiri? Kita berharap tidak, tentu saja. 

Wakil Menteri HAM Mugiyanto Sipin menegaskan setiap laporan yang masuk akan ditindaklanjuti, termasuk kasus yang melibatkan perusahaan besar di sektor pertambangan maupun perkebunan.

Pernyataan tersebut disampaikan Mugiyanto saat menghadiri Cangkrukan Kemanusiaan bersama aktivis HAM di Surabaya, Jawa Timur, Jumat (19/6/2026).

Menurutnya, negara memiliki kewajiban melindungi warga ketika hak-haknya terancam, termasuk saat berhadapan dengan kepentingan korporasi.

"Kami diberi kewenangan oleh konstitusi untuk melindungi warga negara Indonesia. Pemerintah tidak boleh kalah oleh sektor swasta dan tidak boleh kalah oleh korporasi. Posisi kami jelas, melindungi hak asasi manusia warga negara," kata Mugiyanto.

Dalam kunjungan ke Jawa Timur, Kementerian HAM menjalankan sejumlah agenda, mulai dari uji publik revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia hingga menyerap aspirasi dari berbagai kelompok masyarakat.

Uji publik digelar di Malang dan Surabaya untuk menghimpun masukan terkait Rancangan Undang-Undang Perubahan UU HAM. 

Pemerintah ingin memastikan aturan tersebut mampu menjawab perkembangan persoalan HAM yang terus berubah sekaligus memperkuat perlindungan terhadap warga negara.

Selain akademisi dan mahasiswa, kementerian juga mengundang pemerintah daerah, serikat pekerja, organisasi masyarakat sipil, asosiasi pengusaha, serta pelaku usaha.

Mugiyanto mengatakan dunia usaha memiliki tanggung jawab menghormati HAM dalam seluruh aktivitas bisnis. 

Kewajiban tersebut mencakup pemenuhan hak-hak pekerja, perlindungan lingkungan, hingga persetujuan masyarakat terdampak sebelum sebuah proyek dijalankan.

"Perusahaan harus memastikan praktik bisnisnya tidak menimbulkan pelanggaran HAM. Hak pekerja harus dipenuhi, lingkungan harus dijaga, dan masyarakat sekitar harus dilibatkan sejak awal," ujarnya.

Apabila kegiatan usaha menimbulkan kerugian bagi masyarakat, perusahaan juga berkewajiban melakukan pemulihan.

Kritik Jadi Bahan Perbaikan

Pada agenda terpisah, Kementerian HAM berdialog dengan aktivis mahasiswa, pegiat reformasi 1998, hingga jurnalis. 

Sejumlah isu mengemuka, mulai dari kondisi HAM terkini hingga pelaksanaan program prioritas pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis.

Mugiyanto menyebut pemerintah membutuhkan kritik sebagai bahan evaluasi kebijakan.

"Kami membutuhkan masukan dari masyarakat. Kritik yang disampaikan aktivis dan kelompok masyarakat bertujuan memperbaiki pelaksanaan program agar manfaatnya benar-benar dirasakan publik," katanya.

Masukan yang diperoleh selama kunjungan akan digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan di tingkat nasional. 

Kementerian HAM, lanjutnya, tidak hanya menangani kasus di lapangan, tetapi juga berupaya membenahi persoalan yang bersumber dari regulasi dan tata kelola pemerintahan.

"Kalau ada kebijakan yang kurang tepat, akan kami perbaiki. Kalau koordinasi antarlembaga perlu diperkuat, akan kami benahi," ujarnya.

Banyak Kanal Pengaduan

Menjawab pertanyaan mengenai kesulitan masyarakat mengakses layanan pengaduan HAM, Mugiyanto memastikan berbagai kanal telah tersedia.

Laporan dapat disampaikan langsung ke Kementerian HAM, kantor wilayah kementerian di daerah, maupun melalui kanal digital dan media sosial. 

Selain itu, masyarakat juga dapat melapor ke lembaga negara independen seperti Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI, dan Komisi Nasional Disabilitas.

"Tantangannya bukan pada jumlah saluran pengaduan, tetapi bagaimana memastikan setiap laporan benar-benar ditindaklanjuti. Itu menjadi tanggung jawab kami," kata Mugiyanto.

Ia juga mengajak masyarakat tetap optimistis terhadap upaya perbaikan kondisi HAM di Indonesia.

"Kalau kita pesimis, kasihan generasi yang akan datang. Indonesia punya potensi menjadi negara besar dan kita harus terus memperbaiki berbagai kekurangan yang ada," tandasnya.

Hal tersebut dikatakan Adhy yang mewakili Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa saat Pembukaan Rapat Koordinasi Regional Monitoring dan Evaluasi di Hotel Harris Bundaran Satelit Surabaya, Kamis (18/6/2026).

Program Direktif Presiden yang dimaksud adalah 10 program yang meliputi pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi, Makan Bergizi Gratis (MBG), Program 3 Juta Rumah, Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, swasembada pangan, Cek Kesehatan Gratis (CKG), Sekolah Garuda, dan penghapusan kemiskinan ekstrem.

"Rapat koordinasi ini sesuatu yang sangat berharga karena ada media bagi kami di bawah, para bupati, wali kota, pemerintah daerah, untuk memberikan masukan, isu-isu strategis, identifikasi persoalan yang dihadapi untuk 10 program Direktif Presiden tersebut," kata Sekdaprov Adhy.

"Prinsipnya kami ingin mendukung semua program yang sudah menjadi direktif Presiden karena bagus. Tetapi apabila ada hal-hal yang memang harus diperbaiki, tentu suara itu melalui induknya sebagai orang tua, Kemendagri yang memberikan fasilitasi. Dan kenyataannya banyak sekali hal-hal yang harus kita bahas. Tentu kita juga mengundang para pakar sehingga ada analisis yang objektif untuk perbaikan ke depan seperti apa," lanjutnya.

Mantan Staf Ahli Kementerian Sosial RI itu menyatakan, Jawa Timur relatif unggul dalam pengaplikasian program Pemerintah Pusat. Hal ini terlihat dari posisi Jawa Timur sebagai kontributor terbesar nasional untuk Sekolah Rakyat dengan 26 sekolah, 97 rombongan belajar, dan 2.450 siswa, atau sekitar 15 persen dari total Sekolah Rakyat nasional.

Untuk MBG, Jawa Timur menargetkan layanan bagi 9,02 juta penerima yang didukung oleh 4.420 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan lebih dari 190 ribu petugas. Selain itu, program CKG di Jawa Timur juga telah menjangkau 6,9 juta warga dari total sasaran 42,2 juta jiwa.

"Jawa Timur dari 10 Direktif Presiden saya kira cukup leading sehingga bisa menjadi perspektif untuk teman-teman daerah yang lain. Tetapi di sisi lain juga ada tantangan, misalnya kita mempertahankan swasembada pangan tetapi juga bertabrakan dengan investasi maupun kebutuhan lahan. Ini menjadi dinamika yang harus dicari solusinya bersama," jelasnya.

Meski begitu, Jawa Timur masih dianggapnya sebagai role model bagi pemberdayaan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Pasalnya, Jawa Timur telah membentuk 8.494 Koperasi Merah Putih yang seluruhnya telah berbadan hukum. Pemprov Jatim juga terus melakukan pembangunan dan rehabilitasi 2.200 unit rumah tidak layak huni, elektrifikasi bagi 3.300 rumah tangga miskin, serta penanganan kawasan kumuh seluas 45 hektare.

Upaya Pemprov Jatim tersebut terbukti telah berkontribusi pada penurunan kemiskinan ekstrem sebesar 4,26 persen selama periode 2020–2025. Angka ini lebih tinggi dibandingkan capaian penurunan nasional sebesar 3,05 persen.

"Ternyata persoalan psikologi sangat banyak dan itu juga menjadi tanggungjawab kita yang harus ditangani. Ini bagian penting agar masyarakat bisa melangkah dan belajar dengan baik. Untuk pendidikan, harapannya peningkatan kapasitas manusia melalui Sekolah Rakyat bisa berjalan dan seluruh masyarakat miskin mendapatkan akses pendidikan yang inklusif," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri Yusharto Huntoyungo memuji posisi Jawa Timur atas capaiannya dalam pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,96 persen (year-on-year) pada triwulan pertama 2026. Di mana, angka ini merupakan yang tertinggi di Pulau Jawa dan berada di atas rata-rata nasional. 

"Dari Jawa Timur banyak hal bisa kita pelajari dan bisa menjadi insight. Kenapa bisa mencapai pertumbuhan ekonomi di angka tersebut sementara nasional masih sekitar 5,4 persen. Dengan forum seperti ini, antardaerah bisa belajar sesama peers tanpa hambatan psikologis untuk belajar dari satu daerah ke daerah lainnya. Itu juga menjadi salah satu tujuan pelaksanaan kegiatan ini," ujarnya.

Hasil dari Rakor ini, sebut Yusharto, akan diaplikasikan bersama Komisi II DPR RI sebagai bagian dari fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah. Sehingga, monitoring program dapat dilakukan dengan menyeluruh.

"Kami melaksanakan kegiatan ini bersama DPR RI Komisi II karena DPR memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan eksekutif. Nanti akan diintegrasikan persepsi dari DPR dengan persepsi dari eksekutif sehingga menghasilkan rekomendasi yang lebih komprehensif bagi penyempurnaan pelaksanaan program-program prioritas Presiden," pungkasnya. (*)