SURABAYA, iNFONews.ID – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Jawa Timur memberikan catatan kritis terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur tahun anggaran 2025.
Meski secara administratif Pemprov mengklaim keberhasilan pada mayoritas indikator kinerja utama, PKB justru menemukan sejumlah noktah merah pada sektor-sektor mendasar yang menyentuh langsung kehidupan warga.
Baca juga: Muscab PKB Jatim Rampung, Kursi Ketua DPC Kini Diperebutkan Lewat UKK
Dalam rapat paripurna di Surabaya, Kamis (9/4/2026), juru bicara Fraksi PKB, Ahmad Athoillah, mengungkapkan bahwa pencapaian pemerintah daerah saat ini masih terjebak pada angka-angka formalitas.
Sektor lingkungan, pendidikan, hingga kemandirian ekonomi dinilai sedang mengalami stagnasi, bahkan kemunduran.
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) menjadi poin pertama yang memicu rapor merah. Dengan capaian hanya 73,43 dari target minimal 74,00, PKB menilai upaya pengendalian pencemaran di Jawa Timur berjalan tanpa arah yang jelas.
"Data ini tidak bisa ditawar. Target yang tidak terpenuhi mencerminkan pengawasan di lapangan yang loyo serta penegakan aturan yang tumpul," ujar pria yang akrab disapa Gus Atho tersebut.
Kritik pedas juga diarahkan pada kegagalan penurunan emisi gas rumah kaca. Realisasinya hanya menyentuh 0,66%, terpaut jauh dari target ambisius sebesar 5,25%.
PKB menilai narasi pembangunan rendah karbon di Jawa Timur baru sebatas retorika, sementara masalah tambang ilegal dan kerusakan mata air terus dibiarkan tanpa perlindungan bagi para aktivis lingkungan di akar rumput.
Di sektor sumber daya manusia, Jawa Timur menghadapi tantangan berat. Angka literasi membaca justru merosot ke level 49,89%, jauh di bawah target 59,94%. Begitu pula dengan kemampuan numerasi yang hanya mencapai 46,31%.
Baca juga: Harisandi Savari: KEK Tembakau Madura Jangan Cuma Jadi Wacana Administratif
"Penurunan ini adalah alarm bahaya. Artinya, kebijakan pendidikan kita belum menyentuh inti dari kualitas pembelajaran di ruang kelas," tegas Athoillah.
Ironi lain muncul di wilayah urban. Sidoarjo, Gresik, Surabaya, hingga Malang yang dikenal sebagai ring satu industri justru mencatatkan angka pengangguran terbuka yang tinggi.
PKB mendesak pemerintah agar industrialisasi tidak sekadar menjadi penonton bagi warga lokal yang terpinggirkan oleh tenaga kerja luar daerah.
Meski angka kemiskinan turun ke level 9,3%, PKB menilai geraknya terlalu lamban, hanya berkurang 0,26�lam setahun.
Baca juga: KEK Tembakau Madura: Harisandi Savari Desak Pusat Segera Beri Keputusan
Kantong kemiskinan di Madura, Tapal Kuda, dan Pantura disebut memerlukan intervensi khusus yang tidak bisa disamakan dengan daerah lain.
Selain itu, PKB membongkar tren penurunan kemandirian fiskal daerah. Realisasi tahun 2025 yang hanya 61,75% turun dari 66,11% pada tahun sebelumnya dianggap sebagai sinyal ketergantungan yang mengkhawatirkan.
"Ada kesan terjadi 'dilusi kemandirian', di mana target diturunkan agar secara administratif terlihat tercapai. Kami mengingatkan agar paripurna ini tidak sekadar menjadi ritual tahunan tanpa ada perubahan nyata bagi rakyat," pungkas Gus Atho.
PKB kini menunggu jawaban konkret dari Pemerintah Provinsi untuk membenahi indikator-indikator strategis yang menyangkut misi Jatim Cerdas, Lestari, dan Sejahtera sebelum tahun anggaran berjalan berakhir.
Editor : Alim Kusuma