SURABAYA, iNFONews.ID - Rencana besar transformasi ekonomi di Pulau Garam kini menunggu ketegasan pemerintah pusat. Anggota DPRD Jawa Timur dari Dapil Madura, R. Harisandi Savari, mendesak percepatan penetapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tembakau Madura untuk memberikan kepastian nasib bagi ribuan petani di wilayah tersebut.
Langkah ini dipandang bukan sekadar proyek fisik, melainkan tameng hukum dan ekonomi bagi komoditas "emas hijau" kebanggaan Madura.
Selama ini, Pemerintah Provinsi Jawa Timur di bawah kepemimpinan Gubernur Khofifah Indar Parawansa terus mengawal usulan ini agar segera mendapat lampu hijau di level nasional.
Harisandi menegaskan, KEK Tembakau Madura bukan proyek seremonial. Kehadirannya dirancang untuk merombak struktur ekonomi lokal yang selama puluhan tahun membiarkan petani berada di posisi tawar paling lemah dalam rantai perdagangan.
"Kami mengapresiasi keseriusan Ibu Gubernur mengawal ini hingga ke pusat. Ini adalah bentuk keberpihakan nyata pada ekonomi lokal yang selama ini sering terabaikan," ujar Harisandi, Sabtu (4/4/2026).
Politisi PKS ini menilai potensi besar tembakau Madura selama ini belum tergarap maksimal akibat ketiadaan ekosistem industri yang terintegrasi dari hulu ke hilir.
Tanpa industri pengolahan di lokasi, petani terpaksa menjual hasil panen secara mentah dengan harga yang ditentukan pasar secara sepihak.
Hadirnya KEK diyakini bakal memperkuat seluruh rantai nilai tembakau, mulai dari standardisasi kualitas industri, jalur distribusi yang ringkas, hingga akses langsung ke pasar ekspor tanpa melalui banyak perantara.
"KEK Tembakau ini akan menjadi game changer. Kita tidak ingin hasil bumi Madura terus-menerus dijual mentah tanpa nilai tambah. Kawasan ini bakal menarik investor besar dan membuka lapangan kerja masif bagi warga lokal," tegas pengusaha asal Madura tersebut.
Meski optimis, Harisandi memberikan catatan kritis kepada pemerintah pusat agar tidak memperlambat proses penetapan kawasan tersebut.
Ia mengingatkan bahwa urgensi pembangunan di Madura sudah mencapai titik nadir dan tidak boleh tertunda oleh urusan administratif yang berbelit-belit.
"Pusat harus segera mengambil keputusan strategis. Jangan sampai momentum ekonomi ini hilang hanya karena proses birokrasi yang berlarut-larut," tambahnya.
DPRD Jawa Timur menyatakan kesiapannya untuk memberikan dukungan penuh melalui penguatan kebijakan daerah dan fungsi pengawasan.
Sinergi lintas sektor akan terus dipacu agar saat KEK ini disahkan, implementasi di lapangan langsung berjalan optimal demi kemajuan kawasan kepulauan di Jawa Timur.
Editor : Alim Kusuma
