SURABAYA, INFONews.ID – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melantik enam pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Rabu (18/11/2026).
Pelantikan tersebut didasarkan pada Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 800.1.3.3/14752/204/2026 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama. Enam pejabat yang dilantik adalah Firdaus Sulistijawan sebagai Kepala Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) Pamekasan, Zainal Fanani sebagai Kepala Bakorwil Madiun, Andrio Himawan Wahyu Aji sebagai Kepala Biro Perekonomian, Syamsiar Aulia Rahman sebagai Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Prasojo Bayu Suwondo Putro sebagai Kepala Dinas Perkebunan, serta Muhamad Arif Widodo sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
Menurut Gubernur Khofifah, pengisian keenam jabatan itu telah melalui tahapan seleksi dan mekanisme yang profesional serta terukur. Dengan terisinya posisi-posisi tersebut, ia berharap kinerja perangkat daerah semakin optimal. Ia meminta para pejabat yang baru dilantik segera beradaptasi, memperkuat koordinasi, dan mempercepat pelaksanaan program prioritas di masing-masing perangkat daerah.
“Menjadi komandan di Dinas Perkebunan, Disperindag, Bakorwil Pamekasan dan Madiun, Biro Perekonomian, serta Biro Pengadaan Barang/Jasa harus sangat cepat melakukan adaptasi di lingkungan masing-masing,” ujar Khofifah.
Secara khusus, Gubernur meminta Kepala Dinas Perkebunan memaksimalkan program bongkar ratoon atau peremajaan tanaman tebu guna mendukung target nasional swasembada gula. Jawa Timur merupakan salah satu daerah penting dalam pengembangan komoditas tebu. Memasuki musim hujan, menurutnya, menjadi momentum tepat untuk mempercepat pelaksanaan program tersebut. Kepala Dinas Perkebunan diminta segera berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Perkebunan serta para bupati terkait.
Kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Khofifah menekankan pentingnya meningkatkan pemantauan harga dan ketersediaan bahan pokok, terutama menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru), Ramadan, hingga Idul Fitri. Ia meminta langkah antisipatif agar stabilitas pasokan dan harga tetap terjaga, termasuk mencermati pergerakan harga sejumlah komoditas seperti tepung terigu. Koordinasi dengan Perum Bulog, distributor, dan berbagai pemangku kepentingan harus diperkuat. “Segera berkoordinasi dengan Bulog dan distributor. Disperindag harus banyak turun ke pasar, bertemu warga, sambil melakukan sinergi lintas sektor,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Bakorwil Pamekasan dan Madiun diminta meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi pada musim hujan. Peringatan BMKG menunjukkan potensi hujan dengan intensitas tinggi di sejumlah wilayah Jawa Timur pada Januari hingga Februari. Khofifah menekankan posisi strategis Bakorwil sebagai kepanjangan tangan pemerintah provinsi di wilayah. Kedekatan dengan masyarakat diharapkan membuat Bakorwil mampu mendeteksi persoalan lebih awal sekaligus mempercepat koordinasi dan pelayanan. “Bakorwil menjadi mata, telinga, dan layanan Pemprov Jatim yang lebih awal karena lebih dekat dengan masyarakat,” ujarnya.
Kepada Kepala Biro Perekonomian, Gubernur menyampaikan bahwa biro tersebut ke depan akan mendapat tambahan kewenangan terkait pengelolaan badan usaha milik daerah (BUMD). Dengan perluasan peran itu, Biro Perekonomian diharapkan memperkuat fungsi pemantauan, mitigasi, dan evaluasi terhadap kinerja BUMD. Ia menegaskan bahwa BUMD memiliki peran penting sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) sehingga pengelolaannya harus terus dipantau agar berjalan sehat, profesional, dan memberikan kontribusi optimal.
Adapun kepada Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa, Khofifah mengingatkan pentingnya menjaga integritas dan kehati-hatian. Proses pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu area yang memiliki potensi risiko penyimpangan sehingga harus dikelola secara transparan dan akuntabel.
Gubernur mengakui bahwa pelaksanaan tugas para pejabat tidak selalu mudah. Perubahan regulasi di sejumlah kementerian, termasuk Kementerian Dalam Negeri, kerap menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan di tingkat daerah. Ia meminta para kepala perangkat daerah tidak ragu berkonsultasi dengan unit terkait apabila menghadapi persoalan regulasi maupun koordinasi lintas sektor.
“Terkait regulasi, tanya Biro Hukum. Sinergi dan kolaborasi, tanya Pak Sekda. Pahami regulasi dengan baik, jaga amanah, dan jaga marwah organisasi Pemprov Jatim karena itu tugas kita semua. Termasuk amanat masyarakat Jatim ada di pundak kita masing-masing. Maka, menjaga amanah menjadi kewajiban yang harus kita ikhtiarkan secara maksimal,” pungkas Khofifah.
Pelantikan ini dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono serta sejumlah kepala perangkat daerah di lingkungan Pemprov Jatim. (*)
Editor : Tudji Martudji