DPRD Jawa Timur

Fraksi PKB DPRD Jatim beri "rapor merah" LKPJ Gubernur 2025. Literasi anjlok, lingkungan tak capai target, dan kemandirian fiskal justru menyusut.

PKB Jatim tuntaskan Muscab di 38 kabupaten/kota. Kini, para calon ketua DPC wajib hadapi uji kompetensi ketat dan psikotes dari Universitas Negeri Malang.

Anggota DPRD Jatim Harisandi Savari mendesak pemerintah pusat mempercepat penetapan KEK Tembakau Madura demi memotong rantai tengkulak

Harisandi Savari mendesak pemerintah pusat segera menetapkan KEK Tembakau Madura. Langkah ini jadi kunci perbaikan nasib petani dan hilirisasi industri.

Anggota Komisi C DPRD Jatim Hartono ingatkan efisiensi BUMD harus tepat sasaran. BUMD profit wajib mandiri, namun fungsi pelayanan publik tetap diprioritaskan.

Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim Jairi Irawan mendesak Pemprov segera isi kekosongan kepala sekolah SMA/SMK menggunakan skema baru Permendikdasmen 7/2025.

Kebijakan pangkas kadar nikotin PP 28/2024 dinilai ancam petani lokal. DPRD Jatim peringatkan risiko banjir impor dan matinya industri kretek nasional.

Anggota DPRD Jatim M. Hadi Setiawan dukung wacana potong gaji pejabat demi efisiensi anggaran negara di tengah ketidakpastian ekonomi global.