SURABAYA, iNFONews.ID - Harapan mayoritas orang tua agar anaknya mengenyam pendidikan di sekolah negeri Jatim terbentur tembok realita yang keras. Data terbaru menunjukkan adanya ketimpangan tajam antara jumlah lulusan dengan daya tampung bangku sekolah milik pemerintah.
Anggota DPRD Jawa Timur, Hikmah Bafaqih, membeberkan fakta bahwa kapasitas sekolah negeri Jatim saat ini hanya mampu menyerap sekitar 34 persen lulusan SMP sederajat. Artinya, ada 66 persen siswa yang secara sistematis dipastikan tidak akan mendapat kursi di sekolah plat merah.
"Hanya 34 persen lulusan SMP yang bisa masuk sekolah negeri. Mustahil memenuhi keinginan semua orang tua untuk menyekolahkan anaknya di sana," ujar Hikmah, Sabtu (11/4/2026).
Ketimpangan ini sering kali memicu kepanikan massal setiap tahun ajaran baru. Menurut Hikmah, stigma yang menempatkan sekolah swasta sebagai pilihan kelas dua sudah tidak relevan lagi. Orang tua diminta berpikir jernih dan mulai melirik lembaga pendidikan swasta sebagai mitra setara dalam mendidik anak.
Politisi PKB ini melihat ambisi berlebihan untuk mengejar predikat "sekolah favorit" justru sering menjadi bumerang. Beban psikologis yang muncul akibat pemaksaan kehendak berisiko merusak kesehatan mental siswa sebelum mereka benar-benar mulai belajar.
"Sisanya harus rasional. Mau sekolah di lembaga swasta memang ketersediaannya cuma itu. Jangan sampai anak-anak merasa tidak nyaman dengan pilihan yang kita paksakan," ucap Hikmah.
Ia menilai, kenyamanan belajar jauh lebih berharga daripada sekadar status administratif sekolah. Baginya, keharmonisan keluarga sering kali dipertaruhkan hanya demi mengejar gengsi sekolah negeri yang kuotanya memang terbatas.
Menghadapi situasi ini, Hikmah menyarankan perubahan pola komunikasi di tingkat keluarga. Anak tidak boleh lagi menjadi objek keputusan sepihak. Orang tua perlu membuka ruang diskusi agar anak merasa memiliki tanggung jawab atas sekolah yang mereka pilih kelak.
"Ajak anak-anak merencanakan masa depan bersama. Bukan berarti menuruti semua kemauan mereka tanpa batas, tapi mereka perlu dilibatkan dalam merancang langkah ke depan secara kolaboratif," tutupnya.
Editor : Alim Kusuma
