SURABAYA, iNFONews.ID – Ketua PW GP Ansor Jawa Timur, H. Musaffa Safril, melempar kritik keras terhadap sistem tata kelola beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).
Ia menilai, program prestisius tersebut saat ini terjebak dalam persepsi publik sebagai beasiswa eksklusif yang hanya mampu dijangkau oleh kalangan ekonomi mapan.
Safril menyoroti persyaratan administratif, terutama standar kemampuan bahasa Inggris (TOEFL) yang tinggi, sebagai tembok penghalang bagi putra-putri daerah dan kalangan pesantren.
Padahal, mereka sering kali memiliki potensi besar namun terkendala akses fasilitas pendidikan yang memadai sejak dini.
"Tanpa afirmasi dan keberpihakan yang jelas, program ini hanya akan menjadi karpet merah bagi mereka yang secara finansial memang sudah kuat. Beasiswa negara tidak boleh menjadi milik golongan tertentu, melainkan harus berfungsi sebagai instrumen pemerataan dan keadilan sosial," tegas Safril.
Lebih jauh, ia menuntut pemerintah untuk memastikan kontribusi nyata para alumni, terutama mereka yang menempuh pendidikan di luar negeri.
Negara dianggap rugi besar jika membiayai individu yang justru kehilangan orientasi nasional atau lebih condong pada kepentingan asing setelah lulus.
Kekecewaan GP Ansor Jatim memuncak menyusul viralnya konten bertajuk “Cukup Saya WNI, Anak Jangan” yang dibuat oleh seorang penerima beasiswa LPDP.
Safril mengecam keras narasi tersebut karena dinilai melukai semangat nasionalisme, terlebih pelakunya mengenyam pendidikan tinggi dari hasil pajak rakyat.
"Sangat ironis ketika seseorang yang dibiayai negara justru mencederai rasa kebangsaan melalui konten yang provokatif. Ini menunjukkan adanya lubang besar dalam penanaman nilai ideologi selama masa studi," tambahnya.
Menyikapi berbagai persoalan tersebut, PW GP Ansor Jawa Timur mendesak pemerintah segera melakukan evaluasi total terhadap sistem rekrutmen LPDP agar lebih inklusif bagi kalangan pesantren dan masyarakat di wilayah pelosok yang selama ini terhambat keterbatasan fasilitas.
Langkah ini harus dibarengi dengan penguatan ideologi kebangsaan melalui penanaman nilai-nilai Pancasila yang menjadi bagian tidak terpisahkan selama masa studi, khususnya bagi mahasiswa di luar negeri.
Sebagai puncaknya, Ansor menuntut penerapan sanksi tegas serta penelusuran kontribusi secara ketat guna memastikan setiap rupiah dari pajak rakyat benar-benar kembali dalam bentuk pengabdian nyata bagi Indonesia.
"Investasi besar negara ini harus melahirkan generasi unggul yang bukan hanya cerdas secara akademik, tapi juga memiliki integritas dan kesetiaan mutlak pada kepentingan nasional," pungkas Safril.
Editor : Alim Kusuma
