SURABAYA, iNFONews.ID - Kebijakan bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur mulai memicu diskursus mengenai produktivitas.
Anggota Komisi C DPRD Jatim, Hartono, mengingatkan bahwa peralihan skema kerja ini murni bertujuan untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) nasional dan menghemat anggaran mobilitas daerah, bukan untuk menambah hari libur bagi pegawai.
Baca juga: Ketua DPRD Jatim Musyafak Rouf: Jangan Reaktif Hadapi Bencana 2026
Menurut Hartono, skema bekerja satu hari dari rumah dalam sepekan ini merupakan langkah taktis dalam menghadapi membengkaknya biaya operasional kendaraan dinas.
Namun, efisiensi anggaran tersebut tidak boleh dibayar dengan merosotnya kualitas layanan kepada masyarakat.
"Tujuannya gamblang: kita kurangi pergerakan kendaraan dan tekan biaya, tapi roda birokrasi tidak boleh mogok. Mobilitas berkurang, tapi output kerja harus tetap kencang," ujar legislator dari Daerah Pemilihan Jatim 9 tersebut, Selasa (7/4).
Politisi Fraksi Gerindra ini mengendus adanya fenomena salah kaprah di lapangan. Ia melihat sebagian pegawai seolah menganggap status WFH sebagai waktu luang untuk urusan domestik.
Imbasnya, kecepatan respons terhadap tugas sering kali melambat saat pegawai tidak berada di balik meja kantor.
Baca juga: DPRD Jatim Ubah Halaman Jadi Kebun Hidroponik Produktif
Hartono menegaskan bahwa secara administratif, WFH memiliki kedudukan yang sama dengan bekerja di kantor (WFO). Tidak ada alasan bagi ASN untuk menghilang atau sulit dihubungi saat jam kerja berlangsung.
"Banyak yang terjebak pada pemikiran bahwa di rumah bisa lebih santai. Padahal, WFH tetaplah hari kerja yang sah. Ada hak rakyat yang melekat pada gaji yang diterima setiap bulan," tutur alumnus Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) tersebut.
Tanpa pengawasan fisik langsung dari atasan, Hartono menyebut kejujuran individu menjadi satu-satunya mesin penggerak kualitas kerja.
Baginya, kebijakan ini menjadi ajang pembuktian integritas bagi para pelayan publik di Jawa Timur.
Baca juga: Standar Nasional Berubah, Target Kualitas Lingkungan LKPJ Jatim Tak Tercapai
"Saat WFH, komitmen pribadi adalah kemudinya. Tidak ada atasan yang mengawasi meja Anda secara langsung, jadi di situlah disiplin kita dipertaruhkan. Masyarakat tidak peduli Anda bekerja dari dapur atau ruang tamu, yang mereka butuhkan adalah layanan cepat dan tepat waktu," imbuhnya.
Ia mewanti-wanti seluruh jajaran birokrasi agar tetap siaga selama jam kerja berjalan. Hartono tidak ingin efisiensi BBM justru melahirkan keluhan baru dari warga terkait lambannya birokrasi.
"Jangan sampai kebijakan penghematan ini malah merugikan publik. Saya ingatkan lagi, WFH itu cara kerjanya yang pindah, bukan tanggung jawabnya yang libur. Tetaplah profesional demi kemajuan Jawa Timur," tutup Hartono.
Editor : Alim Kusuma