DPRD Jatim

DPRD Jatim menilai tata kelola tambang rawan jadi bom waktu dan mendesak pemerintah pusat menerbitkan Perpres untuk menertibkan pertambangan daerah.

DPRD Jatim usul pelibatan pihak ketiga kelola iklan di Bus Trans Jatim untuk dongkrak PAD dan kurangi beban APBD setelah capai 8 juta penumpang.

DPRD Jawa Timur meminta Pemprov meningkatkan mitigasi bencana dan mengoptimalkan Early Warning System menyusul peringatan badai siklon dari BMKG.

DPRD Jatim fokus pada pengesahan Perda Kehutanan dan penguatan UMKM tahun 2026. Tujuannya atasi disparitas ekonomi dan lindungi ekosistem dari bencana.

Wajah hukum Indonesia berubah per Januari 2026. Pelaku tindak pidana ringan tak lagi dipenjara, melainkan wajib kerja sosial di bawah pengawasan Pemda.

Fraksi PKB DPRD Jatim setujui Raperda BUMD dengan catatan keras. Tuntut transparansi rekrutmen direksi dan sanksi tegas bagi manajemen yang merugi.

DPRD Jatim resmi menyetujui 13 Raperda sepanjang 2025. Fokus utama pada penguatan modal UMKM, pajak daerah, hingga perlindungan perempuan dan anak.

Wakil Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, Jairi Irawan, mendesak revisi Perda Disabilitas agar progresif dan fokus pada pemenuhan hak, bukan hanya reaktif.