DPRD Jatim

DPRD Jawa Timur meminta Pemprov meningkatkan mitigasi bencana dan mengoptimalkan Early Warning System menyusul peringatan badai siklon dari BMKG.

DPRD Jatim fokus pada pengesahan Perda Kehutanan dan penguatan UMKM tahun 2026. Tujuannya atasi disparitas ekonomi dan lindungi ekosistem dari bencana.

Wajah hukum Indonesia berubah per Januari 2026. Pelaku tindak pidana ringan tak lagi dipenjara, melainkan wajib kerja sosial di bawah pengawasan Pemda.

Fraksi PKB DPRD Jatim setujui Raperda BUMD dengan catatan keras. Tuntut transparansi rekrutmen direksi dan sanksi tegas bagi manajemen yang merugi.

DPRD Jatim resmi menyetujui 13 Raperda sepanjang 2025. Fokus utama pada penguatan modal UMKM, pajak daerah, hingga perlindungan perempuan dan anak.

Wakil Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, Jairi Irawan, mendesak revisi Perda Disabilitas agar progresif dan fokus pada pemenuhan hak, bukan hanya reaktif.

SURABAYA, iNFONews.ID - Sepanjang tahun 2025, Jawa Timur tidak hanya menghadapi dinamika kasus kriminal dan bencana alam, tetapi juga menjadi panggung utama

SURABAYA, iNFONews.ID – Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PKC PMII) Jawa Timur terus memperluas jaringan dan kolaborasi dengan p