SURABAYA, iNFONews.ID – Lonjakan penumpang Bus Trans Jatim yang menyentuh angka 8 juta orang sepanjang 2025 memicu desakan baru bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Komisi D DPRD Jatim mendorong agar pengelolaan transportasi massal ini tidak lagi hanya mengandalkan tiket, melainkan mulai membuka pintu bagi pihak swasta untuk menggarap potensi iklan demi mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Wakil Ketua Komisi D DPRD Jatim, Khusnul Arif, menyatakan bahwa ribuan armada dan halte yang tersebar di berbagai koridor merupakan aset ekonomi yang belum tergarap maksimal.
Menurutnya, tangan profesional dari luar pemerintahan dibutuhkan untuk mengubah ruang publik tersebut menjadi pundi-pundi rupiah bagi APBD.
"Sudah saatnya menggandeng pihak ketiga dari kalangan profesional untuk mengembangkan lini bisnisnya. Mereka punya kapasitas mendatangkan penghasilan tambahan bagi Trans Jatim," ujar Khusnul saat ditemui di Surabaya, Senin (12/1/2026).
Politisi NasDem asal Kediri ini memetakan dua area utama yang memiliki nilai jual tinggi bagi pengiklan: eksterior-interior bus serta titik-titik halte strategis.
Dengan volume penumpang yang masif, aset ini menjadi media promosi efektif yang menjangkau ribuan konsumen setiap hari.
Khusnul yakin skema non-farebox revenue atau pendapatan di luar tiket ini menjadi solusi cerdas bagi Dinas Perhubungan (Dishub) Jatim. Jika dikelola dengan benar, ketergantungan operasional bus terhadap anggaran daerah dapat ditekan.
"Kalau pihak ketiga sudah masuk, Dishub bisa lebih leluasa memperluas jangkauan layanan tanpa harus terus-menerus membebani anggaran daerah," imbuhnya.
Di sisi lain, Dishub Jatim memang tengah berada dalam posisi dilematis antara keterbatasan anggaran dan tingginya permintaan perluasan rute.
Meski demikian, capaian positif tahun lalu tetap menjadi modal kuat untuk menambah koridor baru di tahun 2026.
Targetnya tetap satu: menyediakan transportasi publik yang terintegrasi dan ramah kantong bagi warga Jawa Timur tanpa menguras kas negara secara berlebihan.
Editor : Alim Kusuma
