SURABAYA, iNFONews.ID - Menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi yang diprediksi melanda sepanjang tahun 2026, Ketua DPRD Jawa Timur Musyafak Rouf meminta jajaran pemerintah provinsi tidak sekadar bekerja berdasarkan rutinitas.
Musyafak menuntut adanya langkah antisipasi yang lebih taktis untuk memetakan risiko sebelum berubah menjadi bencana yang memukul ekonomi rakyat.
Dalam Rapat Koordinasi Penanganan Dampak Hidrometeorologi di Dyandra Convention Center, Selasa (7/4), Musyafak menyoroti tiga ancaman utama: kekeringan ekstrem, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta ancaman terhadap kedaulatan pangan.
"Kita tidak boleh bergerak hanya saat bencana sudah terjadi. Pola pikirnya harus berubah dari reaktif menjadi preventif. Petakan risikonya sekarang juga agar kita tidak kecolongan," tegas politisi PKB tersebut di hadapan jajaran Pemprov Jatim, termasuk Gubernur Khofifah Indar Parawansa.
Musyafak menekankan bahwa kunci keberhasilan mitigasi tahun ini terletak pada kekuatan akar rumput.
Ia mendorong pemerintah untuk tidak hanya mengandalkan bantuan formal, tetapi memperkuat sinergi antara warga dengan TNI dan Polri di lapangan. Edukasi masyarakat dinilai jauh lebih efektif daripada penanganan pascabencana yang mahal.
Salah satu poin tajam yang ia sampaikan adalah mengenai alokasi anggaran darurat. Musyafak menjamin legislatif akan memperketat pengawasan agar dana tersebut langsung mengalir ke sektor-sektor produktif yang paling rentan, terutama pertanian.
"Dana darurat jangan sampai macet di birokrasi. Petani adalah tulang punggung kita, mereka yang paling terdampak saat air mulai sulit. Saya akan pastikan distribusi bantuan sarana prasarana air berjalan cepat agar ketahanan pangan Jatim tidak goyah," jelasnya.
Lebih lanjut, ia mengkritik gaya kerja instansi yang masih sering terkotak-kotak. Musyafak meminta kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) membuang ego sektoral.
Menurutnya, masalah kekeringan adalah persoalan lintas dinas yang membutuhkan integrasi data dari BMKG hingga eksekusi di dinas pengairan dan pertanian.
"Jangan bekerja sendiri-sendiri. Dinas Pengairan, Pertanian, sampai Dinas Sosial harus satu komando dalam mengelola data. Akurasi data dari BMKG adalah modal kita agar setiap rupiah yang keluar dari APBD itu tepat sasaran dan efisien," tambahnya.
DPRD Jatim berkomitmen memberikan payung kebijakan yang kuat agar rencana aksi mitigasi yang disusun para pakar tidak hanya berakhir di atas kertas, tetapi langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di pelosok daerah.
"Legislatif akan mengawal setiap rencana aksi ini. Kami ingin warga merasa aman karena pemerintahnya hadir dengan persiapan yang matang, bukan sekadar rapat koordinasi tanpa eksekusi," tutup Musyafak.
Editor : Alim Kusuma
