WhatsApp Pegawai Diretas, KPK juga Dihantui Demo Skala Nasional

INFOnews.id I Jakarta - Sebanyak delapan orang pegawai non aktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeluhkan akun WhatsApp dan Telegram mereka diretas orang tak dikenal.

Dilansir dari CNNIndonesia, peretasan dilakukan sejak pukul 14.00 WIB. Empat di antaranya mengalami peretasan dalam waktu bersamaan. "Diambil nomornya sama orang yang enggak dikenal," ujar penyidik KPK nonaktif, Ronald Paul Sinyal, di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi, Jakarta, Senin (27/9/2021).

Delapan pegawai KPK nonaktif yang diduga mengalami peretasan, yakni Waldy Gagantika, Qurotul Aini Mahmudah, Farid Andhika, Damanik, Christie Afriani, Tri Artining Putri, Rieswin Rachwell, dan Nita Adi Pangestuti.

Hanya akun Farid Andhika yang sudah berhasil dipulihkan. Saat peretasan, mereka berada di kantor darurat pemberantasan korupsi, Kuningan, Jakarta Selatan.

Dalam waktu dekat, KPK akan melakukan pembersihan atau pemecatan terhadap puluhan pegawainya.

Sebanyak 57 pegawai KPK pada 30 September mendatang harus angkat kaki dari lembaga anti rasuah tersebut.

Namun rencana pemecatan mendapatkan penolakan Aliansi BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) dan Gerakan Selamatkan KPK (GASAK). Mereka melakukan demonstrasi di sekitar Gedung Merah Putih KPK.

Demonstrasi dilakukan menyusul belum ada tanggapan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap surat yang telah disampaikan.

Saat digeruduk demonstran, Ketua KPK Firli Bahuri sedang tidak berada di tempat. Dia dilaporkan sedang berada di Jambi, dalam rangka pelaksanaan program pemberantasan korupsi terintegrasi.

Humas Aksi Nasional BEM SI dan GASAK Joji Kuswanto mengancam akan mengelar demo lanjutan skala nasional dengan catatan, apabila tuntutan mereka tidak didengar. 

Walau dia belum memastikan kapan aksi besar-besaran tersebut akan dilakukan. "Aksi akan dilaksanakan kembali, untuk tanggalnya akan ada pemberitahuan dari aliansi," ujar Jodi.

Namun, Aksi BEM SI mendapat tanggapan negatif Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin.

Demonstran disebut membawa isu basi, ia meminta pendemo mengabdikan dirinya di tempat lain, sesuai potensi keilmuan yang mereka miliki.

"Isu basi itu. KPK sebagai lembaga negara sedang full konsentrasi bekerja jangan diganggu," kata Ngabalin.

Terkait kemungkinan Jokowi mendengar aspirasi mahasiswa. Ia menegaskan Jokowi taat pada hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

"Karenanya jangan paksakan Presiden untuk melanggar aturan," kata dia.

Sementara KPK memilih melanjutkan tugas pencegahan dan pemberantasan korupsi, ketimbang merespon tuntutan mahasiswa.

Kendati begitu, lembaga anti rasuah mengklaim pihaknya selalu mendengarkan saran dan masukan dari mahasiswa.

Bahkan KPK disebut telah banyak berkolaborasi dengan kampus melalui implementasi pendidikan antikorupsi, perekaman sidang tindak pidana korupsi, penajaman ide baru strategi pemberantasan korupsi melalui berbagai aktivitas dan program.

"KPK tetap fokus terhadap kerja-kerja pemberantasan korupsi sehingga kami tidak ingin berdinamika menanggapi isu ini," ujar Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri.

Pesan Ali, publik diharapkan tidak terpancing dengan berbagai hal yang kontraproduktif dengan kerja pemberantasan korupsi. Sebab, lanjut dia, tantangan dan tugas pemberantasan korupsi ke depan masih banyak yang harus kita kerjakan.

"Soliditas dan sinergisitas para pihak penting untuk mewujudkan harapan kita bersama, masyarakat Indonesia yang makmur dan sejahtera." tutup dia. (rya/red)

Editor : Rony