JEMBER,INFONEWS.ID - DPC Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jember melontarkan kritik terhadap keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) yang tengah dijalankan pemerintah.
Organisasi mahasiswa tersebut menilai peran militer dalam program strategis nasional itu sudah meluas hingga menyentuh aspek ekonomi dan sosial masyarakat desa, bukan lagi sebatas dukungan pembangunan.
Wakil Ketua Bidang Politik DPC GMNI Jember, Mochammad Faizin, mengatakan desain program KDMP perlu mendapat perhatian serius karena menempatkan TNI dalam posisi yang cukup dominan.
Menurutnya, koperasi seharusnya dibangun melalui mekanisme partisipatif yang melibatkan warga sebagai pelaku utama pembangunan ekonomi desa.
"Koperasi lahir dari semangat gotong royong dan pemberdayaan masyarakat. Ketika militer masuk mulai dari pembangunan fisik, distribusi logistik, pengamanan hingga pembinaan sumber daya manusia, maka ada perubahan pola yang perlu dikaji secara kritis," ujar Faizin.
Kritik tersebut merujuk pada kerja sama antara TNI dan PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) yang diteken pada Oktober 2025. Dalam perjanjian itu, aparat militer disebut terlibat dalam berbagai tahapan program, mulai survei lokasi, sosialisasi, pendampingan pembangunan, distribusi logistik hingga evaluasi pelaksanaan kegiatan.
Bagi GMNI Jember, cakupan tugas tersebut menunjukkan keterlibatan yang cukup besar dalam proyek ekonomi berbasis desa.
Selain itu, organisasi tersebut juga menyoroti rencana pemanfaatan laboratorium farmasi milik TNI untuk memproduksi sejumlah obat yang nantinya akan disalurkan melalui jaringan Koperasi Desa Merah Putih.
Faizin menilai langkah tersebut semakin memperluas peran institusi militer ke sektor yang selama ini berada dalam ranah sipil.
"Kalau militer terlibat dalam pembangunan, distribusi barang, penyediaan obat hingga pembentukan SDM koperasi, maka batas fungsi pertahanan dan kegiatan ekonomi masyarakat menjadi semakin tipis," katanya.
GMNI juga menyoroti keberadaan sejumlah purnawirawan TNI yang menduduki posisi penting di PT Agrinas Pangan Nusantara. Kondisi tersebut dinilai memperkuat persepsi adanya keterhubungan erat antara proyek KDMP dan unsur militer.
Sorotan lain datang dari rencana pelaksanaan Pelatihan Dasar Militer (Latsarmil) bagi sekitar 30 ribu calon manajer KDMP dan lebih dari 5.400 calon manajer Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).
Menurut Faizin, kebijakan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai arah pembangunan koperasi yang seharusnya berlandaskan prinsip ekonomi kerakyatan.
"Masalahnya bukan apakah mereka akan menjadi tentara. Yang menjadi perhatian adalah mengapa pengelola koperasi harus dibekali pendekatan yang identik dengan kultur komando dan struktur militer," ujarnya.
GMNI Jember mengingatkan bahwa Reformasi 1998 membawa agenda besar berupa penguatan supremasi sipil dan pembatasan keterlibatan militer dalam urusan non-pertahanan.
Karena itu, perluasan peran TNI dalam berbagai sektor pembangunan dinilai harus mendapat pengawasan publik agar tidak mengarah pada praktik yang pernah terjadi pada masa lalu.
Atas dasar tersebut, DPC GMNI Jember mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program KDMP, mulai dari aspek regulasi, tata kelola, pembiayaan, mekanisme pengawasan hingga bentuk keterlibatan TNI dalam pelaksanaannya.
Mereka juga meminta pemerintah menunda perluasan program secara nasional sampai seluruh persoalan mendasar terkait desain kelembagaan dan transparansi program mendapat penjelasan yang memadai kepada publik.
"Program yang mengelola anggaran sangat besar harus dibangun dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang kuat. Pembangunan desa harus tetap berjalan dalam koridor demokrasi serta supremasi sipil yang menjadi amanat Reformasi," pungkas Faizin.
Editor : Alim Kusuma