SURABAYA, INFONEWS.ID – Pengusaha rokok nasional sekaligus Owner Bandar Rokok Nusantara Global Grup (BARONG Grup), HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy atau Gus Lilur, meminta Presiden Prabowo Subianto segera mengevaluasi dan mencopot Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama.
Permintaan itu disampaikan menyusul munculnya nama Djaka dalam persidangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan aliran suap miliaran rupiah. Di tengah sorotan tersebut, Djaka juga tampil dalam konferensi pers terkait pengungkapan kasus rokok ilegal.
Baca juga: Gus Lilur: MBG Pasti Meroket Jika Tanpa Copet
Menurut Gus Lilur, pejabat setingkat direktur jenderal harus menjadi garda terdepan dalam menjaga penerimaan negara dan memperbaiki tata kelola kepabeanan. Karena itu, setiap dugaan yang menyeret pejabat tinggi negara harus ditindaklanjuti secara serius.
“Kita ingin seluruh pembantu Presiden benar-benar bekerja membantu Presiden. Jangan sampai justru menjadi beban bagi pemerintah dan merusak kepercayaan publik,” kata Gus Lilur, Minggu (14/6/2026).
Ia merujuk pada fakta yang terungkap dalam persidangan dugaan suap importasi barang di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.
Dalam sidang lanjutan pada 12 Juni 2026, Jaksa KPK membacakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terdakwa John Field, pemilik Blueray Cargo. Dalam keterangan yang dibenarkan terdakwa, kode “BC1” yang tercantum dalam amplop cokelat disebut merujuk kepada Dirjen Bea Cukai.
Jaksa mengungkap, kode tersebut berisi uang Rp3 miliar setiap bulan dan disebut diberikan sebanyak tujuh kali sejak Juli 2025 hingga Januari 2026. Total nilai dugaan aliran dana mencapai Rp21 miliar.
Selain itu, dalam persidangan sebelumnya pada 20 Mei 2026, KPK juga mengungkap dugaan penerimaan dana sebesar 213.600 dolar Singapura atau hampir Rp3 miliar yang disebut mengalir kepada Djaka Budhi Utama.
Di sisi lain, Djaka Budhi Utama pada 9 Juni 2026 tampil dalam konferensi pers terkait keberhasilan operasi gabungan Bea Cukai, PJR Polda Metro Jaya, dan Puspom TNI yang menyita 8.944.800 batang rokok ilegal tanpa pita cukai di ruas Tol JORR.
Nilai barang yang diamankan disebut mencapai Rp13,28 miliar dengan potensi kerugian negara yang berhasil dicegah sebesar Rp8,66 miliar.
Namun, bagi Gus Lilur, langkah tersebut belum menyentuh akar persoalan peredaran rokok ilegal.
“Penindakan tidak boleh berhenti pada penangkapan di lapangan. Publik membutuhkan pengungkapan sampai ke jaringan utama dan aktor yang bermain di balik distribusi rokok ilegal,” ujarnya.
Ia menilai keberhasilan operasi lapangan tidak boleh menutupi persoalan yang lebih besar terkait integritas institusi.
“Masalah utama yang harus dijawab adalah bagaimana membangun kepercayaan publik terhadap lembaga yang bertugas menjaga penerimaan negara,” katanya.
Karena itu, Gus Lilur meminta Presiden Prabowo mengambil langkah tegas demi menjaga kredibilitas pemerintah dan institusi negara.
Menurutnya, Presiden membutuhkan pembantu yang memiliki integritas, keberanian, serta komitmen kuat dalam membela kepentingan negara.
“Kalau ada dugaan serius yang muncul dalam persidangan, maka harus dijawab dengan tindakan yang tegas dan transparan,” ujarnya.
Gus Lilur juga mengusulkan agar pemerintah memberi ruang kepada figur-figur yang memiliki rekam jejak kuat dalam penegakan hukum dan pengawasan tata kelola negara.
Baca juga: Serukan Tritura Nelayan, Gus Lilur Desak Prabowo Bentuk Satgas Berantas Penyelundupan BBL
Ia menyebut sejumlah nama purnawirawan yang dinilai memiliki kredibilitas dan pengalaman untuk membantu pemerintahan apabila dibutuhkan.
Pada bagian akhir pernyataannya, Gus Lilur menegaskan dukungannya terhadap berbagai langkah pemerintah yang bertujuan memperkuat penerimaan negara, termasuk upaya memberantas praktik transfer pricing dan underinvoicing.
Namun, menurutnya, kebijakan yang baik harus dijalankan oleh aparatur yang memiliki integritas dan bebas dari persoalan hukum.
“Presiden membutuhkan orang-orang yang bekerja menyelesaikan masalah sampai ke akar. Bukan sekadar menghadirkan pertunjukan yang terlihat baik di depan publik,” pungkasnya.
Editor : Alim Kusuma