SETIAP bulan Juni, bangsa Indonesia kembali menengok sosok Bung Karno. Foto-fotonya menghiasi ruang publik, kutipan-kutipannya memenuhi media sosial, dan semboyan Jas Merah kembali dikumandangkan: Jangan Sekali-kali Melupakan Sejarah.
Namun, sejarah yang hanya diingat sering kali berubah menjadi upacara. Sebaliknya, sejarah yang dipahami akan menjadi arah.
Baca juga: Meimura Bawa Besutan ke Panggung Internasional, Suarakan Nasib Ludruk
Karena itu, Bulan Bung Karno seharusnya tidak berhenti pada mengenang siapa Bung Karno, tetapi juga mengajak kita bertanya: cita-cita apa yang sebenarnya ingin diwujudkannya?
Salah satu gagasan terpenting yang diwariskan Bung Karno adalah tentang bangsa yang berdikari bangsa yang tidak bergantung pada belas kasihan bangsa lain dan mampu berdiri di atas kaki sendiri.
Rumusan itu begitu dikenal:
Berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.
Tiga prinsip tersebut bukanlah daftar pilihan yang dapat diambil salah satunya. Ketiganya merupakan satu kesatuan.
Politik memberi arah.
Ekonomi memberi daya.
Kebudayaan memberi jiwa.
Ketika salah satunya hilang, bangsa akan berjalan pincang.
Sayangnya, dalam praktik pembangunan modern, kebudayaan kerap ditempatkan sebagai anak tiri. Ia dipanggil saat perayaan, diundang ketika festival, ditampilkan dalam seremoni, lalu dilupakan ketika kebijakan disusun.
Padahal, Bung Karno justru menempatkan kebudayaan sebagai bagian penting dari pembangunan bangsa.
Bagi Bung Karno, bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang memiliki gedung-gedung tinggi, jalan-jalan lebar, dan pusat-pusat perbelanjaan yang megah. Bangsa yang besar juga memiliki kesadaran sejarah, ruang ekspresi, kebebasan berpikir, serta penghormatan terhadap kerja-kerja kebudayaan.
Sebab kebudayaan bukan sekadar hiburan. Ia adalah cara sebuah bangsa mengenali dirinya sendiri.
Di sinilah Surabaya layak melakukan perenungan pada Bulan Bung Karno.
Sebagai Kota Pahlawan, Surabaya memiliki modal sejarah yang luar biasa. Namun sejarah tidak hidup di dalam monumen. Sejarah hidup melalui manusia yang terus merawat ingatan kolektifnya.
Karena itu, keberadaan Balai Pemuda, Dewan Kesenian Surabaya (DKS), BMS, Sanggar Merah Putih, dan berbagai komunitas seni bukan sekadar persoalan fasilitas. Mereka adalah bagian dari ekosistem kebudayaan kota.
Di ruang-ruang itulah gagasan bertemu, kreativitas tumbuh, kritik dilahirkan, dan identitas kota dirawat.
Tentu Pemerintah Kota memiliki hak dan kewenangan untuk mengelola aset, menyusun kebijakan, serta menentukan prioritas pembangunan. Tidak ada yang mempersoalkan hal tersebut.
Namun, jika dilihat dari sudut pandang pemikiran Bung Karno, pertanyaannya menjadi lebih mendasar:
Apakah kebijakan yang diambil semakin memperkuat kehidupan kebudayaan?
Ataukah justru mempersempit ruang hidupnya?
Apakah komunitas seni diposisikan sebagai mitra pembangunan?
Ataukah hanya dianggap sebagai pengguna ruang yang keberadaannya dapat dipindahkan sewaktu-waktu?
Pertanyaan-pertanyaan itu penting karena Bung Karno tidak pernah membayangkan kebudayaan sebagai pelengkap administrasi. Dalam pandangannya, kebudayaan adalah salah satu pilar kedaulatan bangsa.
Baca juga: Sengketa Balai Pemuda, DKS Resmi Laporkan Penggelapan Aset Budaya Surabaya
Sebuah bangsa mungkin mampu membangun gedung-gedung megah. Namun jika ruang budayanya terus menyempit, yang tumbuh hanyalah bangunan, bukan peradaban.
Dalam konteks itulah, apabila terdapat kebijakan yang membuat komunitas budaya kehilangan ruang bertumbuh, kehilangan kesempatan berpartisipasi, atau merasa semakin jauh dari pusat-pusat kebudayaan kota, maka kebijakan tersebut patut dievaluasi melalui perspektif cita-cita Bung Karno tentang bangsa yang berkepribadian dalam kebudayaan.
Bukan untuk menyalahkan, melainkan untuk mengingatkan.
Bahwa kebudayaan bukan biaya.
Kebudayaan adalah investasi peradaban.
Saya membayangkan, seandainya Bung Karno datang ke Balai Pemuda hari ini.
Mungkin ia tidak akan bertanya tentang luas gedungnya. Tidak pula tentang banyaknya acara seremonial yang digelar.
Barangkali ia akan bertanya:
"Berapa banyak seniman yang dapat tumbuh di sini?"
"Berapa banyak anak muda yang menemukan keberanian untuk berkarya di sini?"
"Berapa banyak gagasan yang lahir di sini?"
Sebab gedung kebudayaan tidak diukur dari luas meter perseginya, melainkan dari luas imajinasi yang mampu ditumbuhkannya.
Baca juga: DKS Balai Pemuda Dikosongkan, Seniman Surabaya Kehilangan Ruang
Pada akhirnya, Bulan Bung Karno bukan sekadar bulan untuk mengenang masa lalu. Ia adalah momentum untuk menguji diri.
Apakah kita hanya menghafal Jas Merah?
Ataukah kita juga berusaha melanjutkan cita-cita berdikari yang diwariskannya?
Berdaulat dalam politik.
Berdikari dalam ekonomi.
Dan berkepribadian dalam kebudayaan.
Sebab tanpa kebudayaan, politik kehilangan arah. Tanpa kebudayaan, ekonomi kehilangan makna. Dan tanpa kebudayaan, bangsa hanya menjadi kumpulan bangunan yang megah tetapi kehilangan jiwanya.
Menghormati Bung Karno tidak cukup dengan memasang fotonya di dinding. Yang jauh lebih penting adalah memastikan ruang-ruang kebudayaan tetap hidup, seniman tetap mendapat tempat, dan masyarakat tetap memiliki hak untuk bermimpi.
Sebab bangsa yang besar bukanlah bangsa yang paling sering menyebut nama Bung Karno.
Melainkan bangsa yang berani mewujudkan cita-citanya.
Artikel ditulis oleh: Besut Jogo Regol – Meimura.
Editor : Alim Kusuma