Harga Tiket Domestik Melambung, Dosen UNAIR Soroti Ancaman bagi Wisata Lokal

Reporter : Ali Masduki
Dosen Destinasi Pariwisata Fakultas Vokasi Universitas Airlangga, Nilzam Aly. INPhoto/Unair

SURABAYA, iNFONews.ID - Harga tiket pesawat domestik yang terus tinggi membuat banyak wisatawan Indonesia mulai melirik perjalanan ke luar negeri. Biaya liburan ke sejumlah negara tetangga bahkan dinilai lebih murah dibanding menjelajahi destinasi dalam negeri.

Dosen Destinasi Pariwisata Fakultas Vokasi Universitas Airlangga, Nilzam Aly, menilai kondisi tersebut menjadi ancaman serius bagi sektor pariwisata nasional, terutama daerah yang bergantung pada akses transportasi udara.

Baca juga: Psikolog UNAIR Dorong Sekolah Bangun Ekosistem Kesehatan Mental Remaja

Menurut Nilzam, tingginya harga tiket pesawat domestik belum diikuti peningkatan kualitas layanan penerbangan. Dampaknya langsung terasa pada menurunnya mobilitas wisatawan ke berbagai destinasi lokal.

“Dampak paling terasa adalah penurunan kunjungan wisatawan, rendahnya okupansi penginapan, hingga melambatnya pertumbuhan ekonomi daerah dari sektor pariwisata,” ujarnya, Selasa (19/5).

Ia menilai akses penerbangan yang terjangkau menjadi faktor penting dalam menggerakkan sektor wisata, terutama di negara kepulauan seperti Indonesia. Namun harga tiket yang mahal justru menghambat pertumbuhan destinasi di kawasan Indonesia Timur seperti Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, hingga Papua.

Nilzam menjelaskan, mahalnya tiket dipengaruhi sejumlah komponen biaya, mulai harga avtur yang bergantung pada situasi geopolitik global, service tax bandara, hingga Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Baca juga: Jadwal dan Syarat Mandiri Prestasi UNAIR 2026, Cek Peluang Lolosnya!

Pemerintah memang telah menanggung PPN 11 persen untuk tiket ekonomi melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24 Tahun 2026. Namun kebijakan tersebut hanya berlaku sampai 23 Juni 2026.

“Kebijakan itu belum menyentuh akar persoalan mahalnya tiket pesawat domestik,” katanya.

Ia mendorong pemerintah mengevaluasi tata kelola penerbangan nasional, termasuk meninjau kembali biaya layanan bandara dan kebijakan pajak yang berada di bawah kendali negara.

Baca juga: Bahaya Nanoplastik, Ecoton Ungkap Temuan Mengejutkan

Selain itu, pemerintah juga diminta memberi insentif pembukaan rute baru agar konektivitas antarwilayah semakin merata dan destinasi wisata daerah lebih mudah dijangkau.

“Persoalan utamanya bukan kondisi geografis Indonesia, tetapi tata kelola penerbangan yang masih perlu dibenahi,” ujar Nilzam.

Editor : Alim Kusuma

Photo
Trending Minggu Ini
Berita Terbaru