SURABAYA, iNFONews.ID - Fenomena perpindahan penduduk besar-besaran dari desa ke kota pasca-Lebaran memicu kekhawatiran serius.
Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama, menilai ledakan urbanisasi yang tak terkendali ini bukan sekadar masalah kependudukan, melainkan ancaman nyata bagi stabilitas sosial dan keberdayaan ekonomi nasional.
Baca juga: PKS Jatim Gelar Program Pendampingan 1.600 UMKM Selama Tahun 2026
Menurut senator yang akrab disapa Neng Lia ini, kota besar sering kali menjadi fatamorgana bagi warga desa.
Alih-alih merengkuh kesejahteraan, banyak pendatang baru justru terjebak dalam lubang pengangguran karena gagal beradaptasi dengan ekosistem ekonomi perkotaan yang kompetitif.
"Lompatan urbanisasi ini kontraproduktif bagi ekonomi kita. Masyarakat pendatang harus memulai semuanya dari nol, dan sering kali ini memicu masalah sosial baru di kota tujuan," ujar Lia Istifhama di Surabaya.
Lia menggarisbawahi dampak ganda dari fenomena ini. Selain membebani kota, arus migrasi warga produktif menyebabkan daerah asal kehilangan motor penggerak pembangunan. Ia mempertanyakan keberlangsungan potensi daerah jika sumber daya manusianya terus mengalir ke luar.
Baca juga: Jerman Butuh Tenaga Kerja, Ansor Jatim Siapkan Kader Terampil Internasional
Sebagai langkah konkret, Lia mendesak Pemerintah Pusat mengevaluasi kebijakan fiskal, terutama terkait alokasi Transfer Keuangan ke Daerah (TKD).
Ia mengkritik kebijakan pemotongan anggaran TKD yang dianggap bertolak belakang dengan semangat pengentasan kemiskinan dan pemerataan ekonomi.
"Pemerintah Pusat harus mengkaji ulang pemotongan TKD. Justru alokasi ini perlu ditambah, terutama untuk wilayah yang sangat membutuhkan, agar mereka punya daya saing ekonomi. Jangan sampai warga pergi hanya karena merasa tidak ada lapangan kerja di kampung halaman," tegasnya.
Baca juga: Dukung Pertumbuhan Ekonomi Situbondo, Bank Jatim Serahkan CSR 455 Unit Tenda Portabel untuk UMKM
Bagi Lia, kunci ketahanan ekonomi nasional terletak pada kemandirian wilayah-wilayah kecil. Arus urbanisasi hanya bisa diredam jika fasilitas dan kesempatan kerja di desa setara dengan di kota.
"Kita ingin daerah mampu menekan angka urbanisasi secara mandiri. Langkah ini sekaligus menyelamatkan ekonomi bangsa agar pertumbuhan tidak hanya menumpuk di pusat-pusat kota," tutupnya.
Editor : Alim Kusuma