Oleh: Tri Prakoso, SH., MHP
WKU Migas Kadin Jatim, Sekretaris Hiswana Migas Jatim Balinus
SURABAYA, iNFONews.ID - Bergabungnya mantan Menkeu Sri Mulyani Indrawati ke dalam Dewan Direksi Bill & Melinda Gates Foundation (BMGF) menimbulkan pertanyaan: Apakah ini langkah diplomasi ekonomi yang cerdas, atau sekadar legitimasi bagi kekuatan modal yang sering dikritik karena mendikte kebijakan kesehatan global?
Di balik penghormatan internasional ini, ada pertanyaan penting: untuk kepentingan siapa tarian ini, dan apakah Indonesia siap bernegosiasi di meja di mana uang berbicara paling lantang?
Mesin Uang dan Ambisi Global
Bill & Melinda Gates Foundation bukan sekadar lembaga amal. Dengan dana abadi yang mendekati PDB negara seperti Uzbekistan atau Kenya, yayasan ini adalah kekuatan geopolitik baru.
Filantrokapitalisme penerapan prinsip pasar dan efisiensi bisnis pada filantropi adalah DNA-nya. Pendekatannya tekno optimis, berbasis data, dan seringkali top-down.
Dampaknya nyata: jutaan nyawa anak terselamatkan oleh vaksin yang didanai GAVI. Malaria dan TB mendapat perhatian dan dana yang sulit didapatkan dari anggaran pemerintah negara miskin.
Namun, kritik juga mengemuka. BMGF dituding "membajak" agenda kesehatan global, mengalihkan fokus dari determinan sosial penyakit (seperti kemiskinan dan ketimpangan) ke solusi teknokratis (seperti vaksin dan obat-obatan).
Kritikus melihatnya sebagai "kolonialisme baru," di mana miliarder Silicon Valley, bukan pemerintah terpilih, menentukan penyakit mana yang layak diperangi dan negara mana yang harus mengadopsi model mereka.
Di Indonesia, jejak BMGF sudah terasa, mulai dari program pemberantasan TB, penguatan imunisasi, hingga dorongan pada keuangan digital. Dana mereka membantu, tetapi juga membentuk prioritas.
Sejauh mana program-program ini selaras dengan kebutuhan holistik sistem kesehatan kita yang rapuh, atau sekadar menjadi proyek percontohan yang terisolasi?
Sang "Messenger" dan Diplomasi Soft Power
Bergabungnya Sri Mulyani dengan dewan BMGF adalah manuver politik-ekonomi tingkat tinggi. Ini adalah pengakuan global atas kapasitasnya, dan juga kursi di meja tempat keputusan dunia dibentuk.
Sebagai Trustee, dia bukan representasi resmi pemerintah Indonesia, tetapi kehadirannya tak bisa dipisahkan dari aura "Indonesia Inc."
Ini adalah diplomasi soft power yang canggih. Sri Mulyani membawa tiga senjata utama: kredibilitas sebagai pengelola ekonomi negara besar Muslim demokratis, pengalaman membangun sistem keuangan dan fiskal dari dalam birokrasi, dan pemahaman tentang institusi multilateral seperti Bank Dunia dan IMF.
Dia bukan lagi sekadar penerima kebijakan atau dana, tetapi kini berada di posisi untuk memengaruhi arah kebijakan itu sendiri.
Keuntungan potensial bagi Indonesia jelas: akses ke jaringan elit global, informasi awal tentang tren filantropi dan pembangunan, serta kesempatan menyalurkan pendanaan BMGF ke area strategis bagi Indonesia, seperti transisi energi, ketahanan kesehatan, atau penguatan administrasi pajak.
Suaranya bisa mengingatkan BMGF bahwa solusi teknis harus dibarengi dengan penguatan tata kelola dan kelembagaan lokal sesuatu yang sering absen dalam pendekatan filantrokapitalis.
Dilema dan Titik Kritis
Namun, di sinilah tarian menjadi berbahaya. Sri Mulyani terjebak dalam dilema representasi yang pelik. Dia harus menjaga independensi intelektual sebagai anggota dewan yang bertanggung jawab kepada BMGF, namun publik Indonesia akan selalu melihatnya sebagai aset nasional yang diharapkan membawa "hasil."
Titik kritisnya ada pada beberapa hal:
1. Konflik Kepentingan yang Samar
Bagaimana jika kebijakan fiskal atau kesehatan yang didorong BMGF di negara lain (misalnya, privatisasi layanan kesehatan tertentu) bertentangan dengan filosofi Kementerian Keuangan RI? Dapatkah Sri Mulyani secara efektif mengkritik strategi yayasan dari dalam, tanpa dianggap tidak loyal?
2. Efektivitas vs. Legitimasi
Kekuatan BMGF adalah kemampuannya bergerak cepat, lepas dari birokrasi dan politik. Namun, legitimasi demokratisnya dipertanyakan.
Peran Sri Mulyani dapat menjadi "stempel legitimasi" bagi BMGF, membuatnya terlihat lebih inklusif dan mendengarkan Selatan Global.
Ini adalah trade-off yang halus: apakah legitimasi yang dia berikan sebanding dengan pengaruh substantif yang bisa dia dapatkan untuk mengubah haluan yayasan?
3. Jerat Ketergantungan
Keberhasilan Sri Mulyani "membawa pulang" program BMGF bisa menjadi pisau bermata dua. Bukannya memperkuat kemandirian, justru dapat memperdalam ketergantungan pada pendanaan dan agenda eksternal.
Tantangan terbesarnya adalah mengalihkan fokus BMGF dari sekadar memberikan ikan (proyek penyakit spesifik) kepada memperkuat kapasitas memancing, yaitu membangun sistem fiskal yang kuat sehingga Indonesia bisa membiayai kesehatannya sendiri.
Ini adalah misi yang sulit, karena bertentangan dengan naluri mendasar filantrokapitalisme yang ingin melihat hasil terukur dan cepat (quick wins).
Ujian Sejati di Luar Panggung
Bergabungnya Sri Mulyani dengan BMGF adalah cerita tentang Indonesia yang dewasa, yang aset intelektualnya dihargai di panggung paling bergengsi sekaligus paling kontroversial. Ini adalah langkah berani yang patut diapresiasi.
Namun, pengangkatan ini harus segera ditindaklanjuti dengan strategi yang jelas dari pemerintah Indonesia. Apa sebenarnya yang ingin kita capai? Hanya sekadar memiliki "orang dalam"?
Atau kita punya peta jalan untuk memanfaatkan posisi ini guna mendorong reformasi struktural dalam arsitektur pembangunan global?
Ujian sejati Sri Mulyani bukan pada rapat dewan di Seattle, tetapi pada kemampuannya menerjemahkan wawasan global menjadi kebijakan domestik yang lebih berdaulat.
Dan ujian sejati pemerintah Indonesia adalah pada kemampuannya menciptakan tim pendukung dan strategi negosiasi yang solid, sehingga posisi ini tidak menjadi sekadar simbol prestise individual, melainkan alat kolektif bangsa untuk membentuk dunia yang lebih adil, bukan hanya mengikuti arus yang dibiayai para miliarder.
Tarian telah dimulai. Sekarang, kita harus memastikan kita tidak hanya menjadi penonton, atau bahkan sekadar properti panggung.
Kita harus menjadi koreografer bagi setidaknya sebagian dari gerakan itu. Jika tidak, kursi di meja itu hanya akan menjadi tontonan, bukan kekuatan.
Editor : Alim Kusuma