SURABAYA, INFONEWS.ID - Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda (GP) Ansor Jawa Timur memperkuat program pemberdayaan ekonomi kader dengan menggandeng Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Kolaborasi itu diwujudkan melalui penandatanganan perjanjian kerja sama terkait edukasi dan pendampingan administrasi perpajakan bagi kader serta pelaku usaha di lingkungan Ansor.
Kesepakatan antara PW GP Ansor Jawa Timur dan Kantor Wilayah DJP se-Jawa Timur itu ditandatangani di Graha PW GP Ansor Jawa Timur, Kamis (6/8), bertepatan dengan penyelenggaraan Ansor Economic Forum (AEF) 2026.
Forum yang digelar rutin setiap bulan tersebut mengangkat tema "Memahami Perpajakan Terbaru: Meningkatkan Literasi, Kepatuhan, dan Daya Saing Pelaku Usaha." Tema itu dipilih untuk menjawab kebutuhan pelaku usaha terhadap pemahaman regulasi perpajakan yang terus berkembang.
Melalui kerja sama tersebut, GP Ansor Jawa Timur dan DJP akan menghadirkan berbagai program edukasi, konsultasi, hingga pendampingan administrasi perpajakan. Sasaran utamanya adalah kader Ansor, pelaku UMKM, dan badan usaha yang berada di bawah naungan organisasi.
Ketua PW GP Ansor Jawa Timur, Musaffa Safril, mengatakan peningkatan literasi perpajakan merupakan bagian dari upaya membangun ekosistem usaha yang sehat sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi kader.
"Kami ingin kader Ansor tidak hanya patuh terhadap kewajiban perpajakan, tetapi juga mampu menjadi agen edukasi di tengah masyarakat. Kesadaran membayar pajak harus lahir dari pemahaman bahwa pajak merupakan kontribusi nyata bagi pembangunan bangsa," ujarnya.
Menurut Musaffa, semakin baik tingkat kepatuhan pajak masyarakat, semakin besar pula peluang terciptanya iklim usaha yang sehat dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto bersama jajaran pimpinan Kantor Wilayah DJP di Jawa Timur. Kehadiran orang nomor satu di lingkungan DJP itu menjadi penanda kuatnya dukungan pemerintah terhadap perluasan edukasi perpajakan melalui kemitraan dengan organisasi kemasyarakatan.
Dalam paparannya, Bimo menekankan bahwa peningkatan kepatuhan pajak tidak dapat hanya mengandalkan penegakan aturan. Menurutnya, kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat menjadi strategi penting untuk menumbuhkan kesadaran pajak secara sukarela.
Selain menjadi forum diskusi mengenai kebijakan perpajakan terkini, Ansor Economic Forum juga dimanfaatkan sebagai ruang mempertemukan para pelaku usaha kader GP Ansor. Melalui forum tersebut, peserta dapat memperluas jaringan bisnis, bertukar pengalaman, hingga membuka peluang kolaborasi usaha.
PW GP Ansor Jawa Timur berharap sinergi dengan DJP mampu melahirkan lebih banyak pelaku usaha yang memiliki tata kelola bisnis yang baik, tertib administrasi, dan patuh terhadap regulasi perpajakan.
Ke depan, kerja sama itu juga diharapkan memperkuat budaya voluntary compliance atau kepatuhan pajak secara sukarela di kalangan kader Ansor dan masyarakat luas. Dengan demikian, penguatan ekonomi kerakyatan dapat berjalan beriringan dengan peningkatan kontribusi terhadap pembangunan nasional.
Editor : Alim Kusuma
