INFONews.id | Bantul - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) mengaku sudah mengantisipasi sejumlah isu kampanye hitam yang menimpa pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam pilkada serentak di seluruh Indonesia tak terkecuali pilkada di tiga kabupaten di DI Yogyakarta yakni pilkada Kabupaten Bantul, Gunungkidul dan Kabupaten Sleman.
Politisi senior PDI Perjuangan sekaligus mantan Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Ideologi dan Kaderisasi, HM Idham Samawi mengatakan isu bagi lawan politik PDI Perjuangan yang menjadi pemenang dalam pemilihan legislatif dan pemilihan presiden bahkan dalam pilkada serentak adalah isu PKI hingga ingin mengubah sila dalam Pancasila dan mengganti Ketuhanan dengan Kegotong-royongan.
Baca juga: Menang Pilkada Bantul, Ini Harapan Relawan Halim-Joko
"Isu ini kan sengaja dihembuskan karena tidak ingin calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diusung PDI Perjuangan menang. Untuk nasional nantinya tahun 2024 jangan lagi PDI Perjuangan kembali menjadi juara dalam pesta demokrasi lima tahunan di Indonesia," kata Idham usai acara Sosialisasi MPR RI "Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika" di Gedung Pertemuan Desa Pendowoharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta, Selasa (8/9/2020).
Idham mengaku tak khawatir dengan isu yang dihembuskan lawan politiknya bahwa PDI Perjuangan akan mengganti pancasila hingga kader PDI Perjuangan merupakan antek komunis karena masyarakat saat ini jauh lebih pandai dan pintar serta tidak mudah termakan kampanye hitam yang akan menyudutkan kader-kader PDI Perjuangan yang akan maju sebagai bakal calon kepala daerah maupun wakil kepala daerah.
"Survey jika pemilihan dilakukan saat ini maka PDI Perjuangan yang pada tahun 2019 menang sekitar 19 persen suara maka saat ini suara PDI Perjuangan diatas 20 persen suaranya. Artinya kampanye hitam yang dilakukan lawan politik PDI Perjuangan sama sekali tidak mengena karena masyarakat sudah cerdas dan pandai," ucapnya.
Seperti pidato yang dilakukan oleh Ketua DPP Puan Maharani yang mengusik warga Sumatera Barat bahkan ada yang menghujat dan melaporkan ke polisi terkait ucapan Ketua DPP Puan Maharani namun dalam kenyataannya rakyat lebih cerdas.
"Apalagi kalau dikatakan dengan PKI maka manifestonya jelas tanpa adanya Ketuhanan dan ideologi PDI Perjuangan jelas yakni partai berasaskan Pancasila seperti termaktub dalam pembukaan UUD 1945. Itu kongkri, yang termaktub pembukaan UUD 1945 adalah sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa hingga sila ke lima yakni Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia," tegasnya. S
Sementara Wakil Bupati Bantul, Joko Purnomo mengaku sudah hafal dan sudah mengantisipasi adanya pihak-pihak yang memojokkan dirinya merupakan orang bukan beragama islam hingga merupakan keluarga dari PKI.
Baca juga: Pesan dan Harapan Mantan Calon Bupati Bantul kepada Paslon Halim-JP
"Isu saya terkait keluarga PKI itu sudah sering dimunculkan bahkan saat mencalonkan anggota DPR Bantul dan DPRD DI Yogyakarta juga kembali digaungkan dan saat maju menjadi calon Wakil Bupati Bantul juga mulai digaungkan kembali. Namun saya sudah siap untuk mengantisipasi kampanye hitam tersebut," terangnya.
Joko mengaku kampanye hitam yang bakal menimpa pasangan AHM-JP sudah diantisipasi jauh-jauh hari oleh tim pemenangan sehingga ketika ada kampanye hitam dilakukan maka tim sudah menyiapkan jawabannya.
"Saya percaya masyarakat Bantul sudah cerdas dalam menghadapi kampanye hitam untuk menjelek-jelekkan calon tertentu," ucapnya.
Sementara, Ketua Tim Pemenangan Pasangan Suharsono-ToTok (pasangan NoTo), Arif Iskandar dalam setiap pertemuan dengan partai koalisi, dengan ormas, relawan dan masyarakat pendukung pasangan NoTo selalu disampaikan untuk mengedepankan rasa toleransi, saling menghormati dan menjaga pilkada di Bantul ini berlangsung aman, tertib dan gembira.
Baca juga: Tak Lagi Dukung Suharsono, Relawan Eksponen 2015 Kini Dukung Halim
"Jangan sampai ada kampanye hitam yang akan menciderai pesta demokrasi di Kabupaten Bantul. Kampanye hitam justru akan merugikan pasangan yang akan didukung," katanya.
Menang kalah dalam kompetisi pilkada adalah hal yang wajar namun demikian masyarakat Bantul tidak boleh terpecah belah bahkan hingga ada tindakan anarkis karena warga Bantul semuanya adalah saudara.
"Mari kita sambut pilkada ini sebagai pesta demokrasi, disambung dengan senang gembira. Tidak perlu panas-panasan, harga orang yang punya pendapat berbeda karena setelah pilkada kita masih saudara yakni warga Bantul,"ujar Arif yang juga Sekretaris DPC Partai Nasdem Kabupaten Bantul ini. (dar)
Editor : Redaksi