SURABAYA, INFONews.ID – Pendaftaran Petugas Haji Daerah (PHD) Tahun 1448 H/2027 M resmi dibuka serentak di seluruh Indonesia pada 5–10 November 2026. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menekankan pentingnya seleksi yang objektif, transparan, akuntabel, dan nondiskriminatif agar jemaah haji mendapatkan pelayanan terbaik.
Seleksi PHD menentukan kualitas pembinaan, pelayanan, dan pelindungan jemaah di Tanah Suci. Oleh karena itu, Gubernur Khofifah meminta seluruh calon peserta benar-benar mempedomani persyaratan, tahapan, alur, dan ketentuan yang berlaku.
Baca juga: Gubernur Khofifah Lantik Pimpinan BAZNAS Jatim, Dorong Zakat Jadi Instrumen Kemandirian Mustahik
“Tahapan, persyaratan, alur, dan ketentuan harus benar-benar dipedomani bagi para calon peserta seleksi PHD,” ujar Gubernur Khofifah di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Senin (9/11/2026).
Menurutnya, PHD bukan sekadar pendamping perjalanan, melainkan pelayan tamu Allah. Petugas harus memiliki kesiapan fisik dan mental, kemampuan komunikasi, kompetensi, integritas, serta komitmen pengabdian yang kuat, terutama dalam melayani jemaah lanjut usia dan yang berisiko kesehatan tinggi.
“Petugas Haji Daerah harus benar-benar memiliki kapasitas dan komitmen untuk melayani. Yang kita utamakan adalah bagaimana jemaah haji dapat menjalankan ibadah dengan aman, nyaman, sehat, dan memperoleh pendampingan yang optimal,” pesannya.
Kuota Jawa Timur 121 Orang
Jawa Timur mendapat alokasi 121 orang PHD, terdiri atas 91 petugas Pelayanan Umum dan 30 petugas Pelayanan Kesehatan. Sebanyak 108 orang dialokasikan untuk 38 kabupaten/kota, sementara 13 orang merupakan alokasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang dibiayai APBD. Kuota tersebut disiapkan untuk melayani estimasi 42.051 jemaah haji asal Jawa Timur.
Bidang Pelayanan Umum fokus pada pendampingan dan dukungan operasional, sehingga membutuhkan kemampuan manajerial dan komunikasi yang baik. Bidang Pelayanan Kesehatan diperuntukkan bagi dokter atau tenaga keperawatan yang memenuhi persyaratan profesi.
Persyaratan dan Tahapan Seleksi
Calon peserta harus memenuhi persyaratan dasar, antara lain:
Warga negara Indonesia dan beragama Islam
Sehat jasmani dan rohani serta siap melayani
Memiliki integritas dan komitmen
Memenuhi kelengkapan administrasi dan kemampuan digital
Usia minimal 30 tahun dan maksimal 55 tahun (Pelayanan Umum) atau minimal 27 tahun dan maksimal 55 tahun (Pelayanan Kesehatan) saat mendaftar
Pendidikan minimal S1/sederajat untuk Pelayanan Umum
Dokumen administrasi yang wajib dilengkapi meliputi KTP, ijazah terakhir, rekomendasi dari bupati/wali kota (untuk PHD kabupaten/kota) atau gubernur (untuk PHD provinsi), surat keterangan sehat dari puskesmas atau rumah sakit pemerintah, serta Surat Keterangan Catatan Kepolisian bagi non-ASN.
Berdasarkan Keputusan Menteri Haji dan Umrah Nomor 78 Tahun 2026, kepala daerah memberikan rekomendasi dan menyatakan kesanggupan pembiayaan melalui APBD. Seluruh biaya pengusulan dan pemberangkatan PHD, termasuk Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), dibebankan pada APBD dan tidak dibebankan kepada individu yang diusulkan.
Tahapan seleksi di Jawa Timur sebagai berikut:
Pendaftaran: 5–10 November 2026
Penyampaian rekomendasi paling lambat 10 November 2026 pukul 24.00 WIB
Verifikasi oleh Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Jawa Timur bersama Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jawa Timur: 11–13 November 2026
Tes Computer Assisted Test (CAT): 14 November 2026
Pengumuman hasil: 16 November 2026
Gubernur Khofifah mengajak seluruh bupati dan wali kota se-Jawa Timur aktif mengawal proses seleksi di daerah masing-masing dan memastikan informasi tersampaikan secara terbuka.
“Saya minta bupati dan wali kota aktif mengawal proses ini di daerah masing-masing. Pastikan informasi seleksi sampai ke masyarakat secara terbuka, dan pastikan yang lolos adalah yang benar-benar terbaik, memenuhi syarat, objektif, dan transparan,” tegasnya.
Pemprov Jawa Timur melalui Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jawa Timur akan terlibat aktif bersama Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Jawa Timur. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Jawa Timur di nomor 0819-3302-7948 atau 0817-9673-643. (*)
Editor : Tudji Martudji