NUSA DUA, INFONEWS.ID – Persaingan perdagangan internasional kini tidak lagi semata ditentukan oleh harga dan kualitas produk. Negara-negara tujuan ekspor semakin menuntut jaminan terkait keamanan produk, ketertelusuran rantai pasok, hingga kepatuhan terhadap prinsip keberlanjutan lingkungan.
Kondisi tersebut membuat sistem akreditasi menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung daya saing produk nasional. Melalui akreditasi, hasil pengujian, inspeksi, sertifikasi, dan verifikasi dapat diterima secara luas oleh berbagai negara sehingga memudahkan akses perdagangan lintas batas.
Isu tersebut mengemuka dalam Asia Pacific Accreditation Cooperation (APAC) Annual Meeting 2026 yang berlangsung di Nusa Dua, Bali. Pertemuan badan akreditasi kawasan Asia Pasifik itu mengangkat tema Innovation, Trust and Sustainability: The Power of Accreditation.
Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN) sekaligus Ketua Komite Akreditasi Nasional (KAN), Donny Purnomo Januardhi Effyandono, mengatakan akreditasi saat ini telah berkembang menjadi bagian penting dari infrastruktur ekonomi modern.
“Di tengah perkembangan teknologi yang sangat cepat dan meningkatnya tuntutan pasar global terhadap mutu, keamanan, dan keberlanjutan, akreditasi berfungsi membangun kepercayaan. Akreditasi memastikan lembaga pengujian, inspeksi, sertifikasi, maupun verifikasi memiliki kompetensi yang dapat dipertanggungjawabkan,” kata Donny di Bali, Senin (22/6/2026).
Menurutnya, perubahan lanskap perdagangan global berlangsung semakin cepat seiring munculnya berbagai teknologi baru seperti kecerdasan buatan, kendaraan listrik, energi terbarukan, hingga inovasi di sektor kesehatan. Bersamaan dengan itu, tuntutan terhadap praktik bisnis yang berkelanjutan juga terus meningkat.
Salah satu contoh yang kini menjadi perhatian dunia usaha adalah penerapan European Union Deforestation Regulation (EUDR). Regulasi tersebut mengharuskan sejumlah komoditas yang masuk ke Uni Eropa, termasuk kelapa sawit, memiliki bukti bahwa produk tidak berasal dari kawasan yang mengalami deforestasi.
“Keberlanjutan tidak cukup hanya diklaim, tetapi harus dapat dibuktikan. Karena itu dibutuhkan lembaga yang kompeten untuk melakukan sertifikasi dan verifikasi. Akreditasi memastikan seluruh proses berlangsung independen, transparan, dan dapat dipercaya,” ujarnya.
Dalam mendukung kebutuhan tersebut, BSN melalui KAN terus memperkuat sistem akreditasi yang menopang implementasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Langkah itu diharapkan meningkatkan kredibilitas sertifikasi, memperkuat ketertelusuran rantai pasok, serta membantu industri sawit memenuhi persyaratan pasar internasional.
Donny menjelaskan, manfaat akreditasi juga dirasakan langsung oleh pelaku usaha karena hasil pengujian dan sertifikasi dari lembaga yang telah diakreditasi KAN dapat diakui di berbagai negara melalui mekanisme saling pengakuan internasional atau mutual recognition arrangements.
Skema tersebut memungkinkan produk Indonesia tidak perlu menjalani pengujian ulang di negara tujuan ekspor. Dampaknya, biaya kepatuhan dapat ditekan dan akses pasar menjadi lebih cepat.
Penguatan sistem akreditasi nasional turut tercermin dalam capaian Indonesia pada Global Quality Infrastructure Index (GQII) 2025. Dalam indeks tersebut, Indonesia menempati peringkat ke-23 dunia dan menjadi yang tertinggi di kawasan ASEAN untuk kategori Infrastruktur Mutu Nasional.
Pada pilar akreditasi, Indonesia bahkan berhasil menduduki posisi keempat dunia dari 185 negara yang dievaluasi.
Meski demikian, Donny menilai pengembangan sistem akreditasi harus terus dilakukan agar mampu mengikuti perubahan ekonomi global, termasuk kebutuhan sektor ekonomi digital, teknologi canggih, transisi energi, serta berbagai skema verifikasi keberlanjutan yang terus berkembang.
“Akreditasi merupakan infrastruktur kepercayaan yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Ketika hasil pengujian, inspeksi, dan sertifikasi dipercaya secara global, peluang produk Indonesia untuk masuk ke pasar internasional akan semakin besar,” tuturnya.
Editor : Alim Kusuma
