Senin, 08 Jun 2026 18:52 WIB

Donny Purnomo Resmi Pimpin BSN, Siapkan Standardisasi untuk Program Prioritas Nasional

Donny Purnomo Januardhi Effyandono resmi dilantik sebagai Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN), Senin (8/6/2026). INPhoto/BSN
Donny Purnomo Januardhi Effyandono resmi dilantik sebagai Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN), Senin (8/6/2026). INPhoto/BSN

JAKARTA, iNFONews.ID - Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto melantik Donny Purnomo Januardhi Effyandono sebagai Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN), Senin (8/6/2026).

Pelantikan yang berlangsung di Graha Diktisaintek, Jakarta, tersebut menandai babak baru kepemimpinan BSN dalam memperkuat peran standardisasi sebagai instrumen pendukung inovasi, riset, dan daya saing nasional.

Sebelum dipercaya memimpin BSN, Donny menjabat sebagai Sekretaris Utama BSN dan telah lama terlibat dalam pengembangan sistem standardisasi nasional maupun kerja sama internasional.

Dalam sambutannya, Brian Yuliarto menegaskan bahwa standardisasi memiliki posisi strategis dalam menjembatani hasil penelitian dengan kebutuhan industri dan pasar.

Menurutnya, standar tidak hanya menjadi alat pengendali mutu, tetapi juga fondasi penting untuk membangun kepercayaan terhadap produk dan layanan yang dihasilkan.

"Standar adalah bahasa bersama yang menghubungkan ilmu pengetahuan dengan industri, menghubungkan inovasi dengan pasar, serta menghubungkan kualitas dengan kepercayaan," ujar Brian.

Ia berharap BSN di bawah kepemimpinan baru mampu memperkuat kolaborasi dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian, dunia usaha, serta kementerian dan lembaga terkait guna membangun ekosistem inovasi yang lebih kuat.

Usai dilantik, Donny menyampaikan sejumlah agenda yang akan menjadi perhatian BSN dalam waktu dekat. Salah satunya mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui penyusunan konsep Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) yang dapat diterapkan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Menurut Donny, konsep tersebut dirancang agar mendukung keamanan pangan tanpa menambah beban operasional pelaksana program.

Selain itu, BSN juga akan mempercepat penyusunan regulasi terkait Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) yang mencakup sektor hulu, hilir, hingga bioenergi.

Dukungan terhadap implementasi kebijakan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) juga masuk dalam agenda prioritas lembaga tersebut.

Donny menilai penguatan sistem standardisasi perlu diimbangi dengan pembaruan regulasi. Karena itu, BSN akan mendorong revisi Undang-Undang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan dinamika perdagangan global.

"Standardisasi tidak boleh hanya berhenti sebagai regulasi atau dokumen teknis. Standardisasi harus menjadi instrumen strategis yang mendukung pembangunan nasional, memperkuat daya saing industri, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," kata Donny.

Dalam perjalanan kariernya, Donny dikenal aktif mewakili Indonesia di berbagai organisasi standardisasi dunia. Ia terlibat dalam sejumlah forum internasional seperti International Organization for Standardization (ISO), International Electrotechnical Commission (IEC), Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation (APLAC), dan International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC).

Pengalaman tersebut dinilai menjadi modal penting untuk memperkuat posisi Indonesia dalam perumusan standar global serta memperluas kerja sama internasional di bidang standardisasi, metrologi, dan akreditasi.

Atas kinerjanya sebagai aparatur sipil negara, Donny juga pernah masuk dalam jajaran 10 Besar Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Teladan pada Anugerah Aparatur Sipil Negara Tahun 2018.

Dengan kepemimpinan baru, BSN diharapkan mampu mengoptimalkan peran standardisasi sebagai penggerak inovasi, penguat daya saing industri nasional, sekaligus fondasi penting bagi pembangunan yang berkelanjutan.

BSN juga menekankan pentingnya ketertelusuran pengukuran dalam menjaga kepercayaan publik, meningkatkan daya saing industri, serta mendukung sistem perdagangan yang adil. Tanpa sistem pengukuran yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, kualitas data yang menjadi dasar pengambilan kebijakan berisiko melemah.

Karena itu, penguatan standardisasi dan penilaian kesesuaian dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong Indonesia menjadi negara yang lebih maju, inovatif, dan kompetitif di tingkat global.

Editor : Alim Kusuma