Oleh: Ulul Albab
Ketua ICMI Jawa Timur
BEBERAPA hari terakhir saya kembali memperhatikan suasana negeri ini. Setelah cukup lama tenggelam dalam berbagai diskusi mengenai reformasi tata kelola negara, persiapan Mukernas AMPHURI di Palembang 23-25 Juni 2026, Muswil ICMI Jawa Timur 4 Juli 2026, hingga menyambut Tahun Baru Islam 1448 Hijriah, perhatian saya tertuju pada satu fenomena yang mulai ramai kembali menghiasi ruang publik saat ini, yaitu: demonstrasi mahasiswa.
Seperti biasa, setiap kali mahasiswa turun ke jalan, publik langsung terbelah. Ada yang mendukung. Ada yang mencibir. Ada yang menganggapnya sebagai bagian dari demokrasi. Ada pula yang melihatnya sebagai gangguan stabilitas.
Namun saya melihatnya dari sudut yang sedikit berbeda.
Demonstrasi mahasiswa Juni 2026 ini dalam pengamatan saya bukan peristiwa yang berdiri sendiri. Ia merupakan akumulasi dari berbagai kegelisahan yang telah tumbuh sejak beberapa tahun terakhir.
Mulai dari isu "Indonesia Gelap", polemik revisi UU TNI, efisiensi anggaran, naiknya harga kebutuhan pokok, hingga berbagai kasus dugaan penyimpangan dalam program-program strategis pemerintah.
Karena itu, menurut saya, yang sedang kita saksikan bukan sekadar aksi jalanan. Tetapi suara kegelisahan generasi muda terhadap arah perjalanan negara.
Menariknya, jika dicermati lebih dalam, tuntutan mahasiswa sebenarnya tidak terlalu banyak. Mereka berbicara tentang ekonomi, tata kelola, dan demokrasi.
Mereka mempertanyakan pemborosan APBN, efektivitas sejumlah program pemerintah, mengkritisi potensi kebocoran anggaran, serta mempertanyakan sejauh mana perluasan peran negara dilakukan tanpa mengurangi ruang kebebasan warga negara.
Di titik ini saya justru melihat bahwa persoalannya bukan sekedar soal Program Makan Bergizi Gratis. Bukan pula semata-mata soal revisi UU TNI. Tetapi soal kepercayaan.
Mahasiswa ingin memastikan bahwa uang rakyat benar-benar digunakan secara efektif. Mereka ingin memastikan bahwa kebijakan yang dibuat memiliki manfaat yang jelas. Memastikan bahwa negara tetap berjalan dalam koridor demokrasi yang sehat.
Sementara itu pemerintah memiliki argumentasinya sendiri. Program besar memang membutuhkan biaya besar. Reformasi tidak pernah murah. Investasi sumber daya manusia baru terlihat hasilnya bertahun-tahun kemudian.
Di sinilah sesungguhnya perdebatan berlangsung. Bukan antara mahasiswa melawan pemerintah. Tetapi antara dua cara pandang dalam melihat masa depan.
Yang menarik, saya melihat ada satu benang merah yang sering luput dari perhatian. Mahasiswa tampaknya tidak hanya mempersoalkan hasil kebijakan. Mereka mulai mempertanyakan kemampuan negara dalam mengelola risiko.
Mereka melihat korupsi diketahui setelah terjadi. Kebocoran baru terungkap setelah uang hilang. Program dievaluasi setelah muncul masalah. Kebijakan diperbaiki setelah kegaduhan meluas.
Pertanyaannya adalah: Mengapa negara selalu datang terlambat? Mengapa negara lebih sering bereaksi daripada mengantisipasi?
Barangkali di sinilah inti kegelisahan generasi muda hari ini. Mereka tidak sedang meminta negara menjadi sempurna. Mereka hanya berharap negara menjadi lebih cerdas. Lebih cepat membaca tanda-tanda bahaya. Lebih transparan dalam mengelola amanah publik. Lebih mampu mendeteksi risiko sebelum berubah menjadi skandal.
Karena itu saya melihat gelombang demonstrasi ini tidak cukup dibaca sebagai kritik politik semata. Ia juga merupakan alarm sosial yang mengingatkan bahwa generasi muda sedang menuntut lahirnya tata kelola yang lebih modern, lebih akuntabel, dan lebih preventif.
Dan mungkin, justru di titik itulah masa depan reformasi birokrasi Indonesia akan ditentukan. Bukan ketika masalah berhasil diselesaikan. Tetapi ketika negara mampu melihat masalah sebelum masalah itu terjadi.
Editor : Alim Kusuma
