MALANG, INFONEWS.ID - Gagasan tentang Sosialisme Indonesia kembali mengemuka dalam Refleksi Haul Bung Karno ke-56 yang digelar di Joglo Simbah, Desa Sawah, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, Jawa Timur.
Forum yang dihadiri alumni, guru kader, akademisi, kader GMNI, serta penyelenggara pemilu dari unsur KPU dan Bawaslu sejumlah daerah di Jawa Timur tersebut membedah tantangan keadilan sosial di tengah dominasi sistem ekonomi yang dinilai semakin menjauh dari amanat konstitusi.
Diskusi tidak hanya mengulas warisan pemikiran Presiden pertama RI, tetapi juga mengaitkannya dengan persoalan kontemporer, mulai dari arah pembangunan ekonomi hingga krisis kepemimpinan nasional.
Tokoh NU Sidoarjo, Mahmud Yunus, mengajak kader GMNI memperluas kiprah di berbagai sektor strategis. Menurutnya, perjuangan tidak cukup berhenti pada ruang diskusi dan aksi jalanan, melainkan harus hadir dalam dunia politik, ekonomi, pendidikan, dan bidang lain yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
“GMNI harus mampu melahirkan kader yang mengambil peran nyata di berbagai sektor. Kolaborasi dengan lembaga, organisasi, maupun komunitas perlu dibangun agar gerakan semakin kuat dalam menghadapi tantangan zaman,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa keterlibatan dalam berbagai ruang tidak boleh menggeser keberpihakan kepada rakyat.
“Kita membangun komunikasi bukan untuk memihak kekuasaan, melainkan agar kekuasaan lebih peka dan melayani rakyat. Idealisme tidak boleh dikorbankan,” katanya.
Sementara itu, Pakar Hukum Agraria dan Pertanahan Untag Surabaya, Dr. Sri Setyadji, SH, M.Hum, memandang Sosialisme Indonesia masih relevan sebagai jalan untuk mewujudkan keadilan sosial.
Menurutnya, konsep tersebut merupakan kristalisasi nilai-nilai Pancasila yang berpijak pada kemanusiaan, demokrasi, dan keadilan sosial. Ia menilai arah ekonomi nasional mengalami perubahan signifikan sejak pergantian rezim pada 1966.
“Demokrasi ekonomi yang bersendi pada Pancasila dan UUD 1945 mulai bergeser setelah lahir kebijakan yang membuka pintu penanaman modal asing. Sejak saat itu orientasi sistem ekonomi bergerak semakin dekat dengan kapitalisme,” ujarnya.
Pandangan lain datang dari Ketua DPC GMNI Surabaya Raya, Ni Kadek Ayu Wardani. Ia mengangkat gagasan tentang putusnya tradisi kaderisasi kepemimpinan nasional pasca-1965 yang pernah disampaikan Suko Sudarso.
Menurut Kadek, Indonesia semakin sulit melahirkan pemimpin dengan pemahaman geopolitik, geoekonomi, dan geostrategi yang utuh seperti generasi pendiri bangsa.
“Terputusnya tradisi intelektual, melemahnya budaya membaca, serta semakin sempitnya ruang perdebatan ideologis membuat bangsa kehilangan tempat untuk menyiapkan pemimpin visioner,” katanya.
Ia menilai kritik tersebut relevan untuk dibaca sebagai peringatan agar demokrasi tidak sekadar menghasilkan pemimpin yang reaktif dan pragmatis.
“Bangsa yang kehilangan tradisi berpikir strategis akan kesulitan melahirkan negarawan. Demokrasi harus menjadi cahaya yang menuntun perjalanan republik menuju cita-cita keadaban,” ujarnya.
Forum refleksi haul tersebut menjadi ruang pertemuan berbagai generasi kader dan akademisi untuk membaca kembali pemikiran Bung Karno.
Bagi peserta, keadilan sosial tidak cukup menjadi slogan politik, melainkan harus diwujudkan melalui kebijakan ekonomi yang berpihak kepada rakyat, penguatan tradisi intelektual, serta lahirnya pemimpin yang mampu melihat masa depan bangsa secara utuh.
Editor : Alim Kusuma
