LAMONGAN, iNFONews.ID - Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda (PW GP) Ansor Jawa Timur mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Timur, khususnya Dinas Pendidikan, untuk segera mengambil langkah afirmatif dalam membatasi penggunaan handphone (HP) di lingkungan sekolah.
Seruan ini didasarkan pada kekhawatiran terhadap kualitas pembelajaran dan dampak negatif dunia digital pada siswa.
Ketua PW GP Ansor Jawa Timur, H. Musaffa Safril, menyampaikan seruan ini dalam sambutannya pada pembukaan Pelatihan Kepemimpinan Lanjutan (PKL) Ansor University Jawa Timur di Kampus Universitas Islam Darul ’Ulum (UNISDA) Lamongan, Kamis (20/11/2025).
"Beberapa provinsi dan kabupaten telah mengambil langkah tegas. Ini menunjukkan adanya kesadaran kolektif bahwa ruang pendidikan harus kembali menjadi ruang yang aman dan fokus bagi siswa," tegas Musaffa.
Ia mencontohkan beberapa daerah yang telah menerapkan kebijakan serupa, seperti Sumatera Barat, Kota Mataram, Kabupaten Cianjur, Provinsi Lampung, dan Tasikmalaya.
Musaffa menambahkan bahwa kebijakan pembatasan HP sangat relevan dengan kebutuhan pembinaan peserta didik di era digital yang penuh tantangan. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan konsentrasi dan prestasi belajar siswa.
"Kebijakan ini bukan untuk membatasi kreativitas siswa, tetapi untuk memastikan bahwa proses belajar berlangsung optimal dan terarah," ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya kebijakan ini sebagai tameng untuk menekan potensi penyalahgunaan serius seperti bullying, cyberbullying, dan akses mudah ke konten negatif.
PKL Ansor University Jatim kali ini diikuti oleh 75 peserta yang merupakan gabungan akademisi, dosen, intelektual muda NU, dan pengelola Ansor University se-Jawa Timur.
Hal ini menunjukkan komitmen Ansor Jatim dalam memperkuat kapasitas intelektual kader untuk responsif terhadap isu-isu krusial zaman, termasuk isu pendidikan digital.
Laporan: Eric Setyo Pambudi
Editor : Alim Kusuma
