SURABAYA, iNFONews.ID - Ribuan santri dan alumni pondok pesantren dari seluruh Jawa Timur yang tergabung dalam Aliansi Santri Nderek Kiai (ASRI) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur pada Selasa (21/10/2025).
Mereka melayangkan protes keras terhadap program "Xpose Uncensored" di Trans7 edisi 13 Oktober 2025 yang dinilai sangat merendahkan martabat santri dan kiai di Indonesia, khususnya menargetkan Pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, KH Anwar Manshur.
Juru bicara aksi, HM. Shobih Asrori, yang juga menjabat sebagai Wakil Bupati Pasuruan, menegaskan bahwa kepatuhan seorang santri kepada kiai adalah wujud mencari keberkahan, bukan bentuk perbudakan sebagaimana yang digambarkan dalam narasi "Xpose Uncensored" Trans7. Nilai ini, menurutnya, merupakan tradisi luhur pesantren yang sulit diungkapkan dengan kata-kata.
"Pemilik Trans7 harus segera menyampaikan permintaan maaf secara langsung kepada para masyayikh yang nama dan citranya dicatut dalam tayangan tersebut," ujar Shobih dengan nada tegas.
Selain berorasi di luar gedung, sekitar 50 perwakilan santri dan pengasuh pesantren dari berbagai daerah di Jatim juga berkesempatan beraudiensi langsung dengan pimpinan dan beberapa anggota DPRD Jatim di ruang paripurna. Pertemuan tersebut turut dihadiri oleh Kepala Dinas Kominfo Jatim, Wakil Kesbangpol Linmas Jatim, KPID Jatim, PWI Jatim, serta perwakilan dari pihak Trans7 yang diwakili langsung oleh Direktur Operasional Trans Media, Latif Harnoko.
Koordinator ASRI Jatim, Masduki, menjelaskan bahwa tujuan utama aksi dan audiensi ini adalah memperjuangkan hak-hak santri sebagai bagian penting dari generasi bangsa yang merasa terdiskriminasi dan dilecehkan oleh konten "Xpose Uncensored".
"Kami menolak keras narasi dan fitnah kejam yang dilayangkan terhadap para masyayikh dan kiai pondok pesantren, karena faktanya sangat bertolak belakang. Langkah ini juga merupakan manifestasi dari adab santri yang selalu menjunjung tinggi persatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," kata mantan anggota DPRD Jatim itu.
Senada, perwakilan dari Pondok Pesantren Tebuireng Jombang menyebut bahwa insiden ini, ditambah dengan musibah di Ponpes Al Khoziny Sidoarjo dan narasi tak pantas tentang Ponpes Lirboyo Kediri, menjadi "kado pahit" menjelang peringatan Hari Santri Nasional.
"Kasus seperti ini tidak boleh terulang. Jika dibiarkan, dikhawatirkan akan merusak hubungan harmonis antara ulama dan umara, bahkan patut diduga ada desain tersembunyi untuk merusak keutuhan bangsa. Oleh karena itu, kasus ini harus dibawa ke ranah hukum," tegas perwakilan Ponpes Tebuireng.
Dari Jember, KH Imam Ghozali Aro menambahkan, pentingnya merawat kebhinekaan bangsa, termasuk menghormati tradisi unik yang dimiliki lembaga pendidikan seperti pondok pesantren. Ia menekankan bahwa pesantren tidak bisa disamakan dengan institusi pendidikan umum.
"Sejarah pers di Indonesia mencatat adanya media yang dicabut izinnya bahkan pemimpinnya dipenjara. Tindakan Trans7 kali ini amat sangat berani. Santri dan kiai dikenal sabar, tetapi jika kesabaran itu habis, kemarahan mereka akan sulit diredam," ungkapnya.
Di sisi lain, Direktur Operasional Trans Media, Latif Harnoko, mengakui bahwa tayangan "Xpose Uncensored" pada 13 Oktober 2025 telah melukai perasaan umat Islam, khususnya komunitas santri, kiai, dan pondok pesantren.
Latif menyampaikan bahwa Trans7 telah menayangkan permohonan maaf berulang kali di seluruh jaringan Trans Media Group. Selain itu, Production House (PH) Sandhika, selaku pihak yang bertanggung jawab atas produksi konten, telah dikenakan sanksi larangan bekerja sama lagi dengan Trans7 maupun Trans Media Group. Program "Xpose Uncensored" juga telah dihentikan secara permanen.
"Trans7 sudah mendatangi Lirboyo beberapa waktu lalu. Dan besok, Kamis (23/10/2025), Bapak Chairul Tanjung sendiri yang akan hadir langsung bersilaturahmi ke Ponpes Lirboyo. Kedatangan saya dalam pertemuan ini juga atas perintah langsung dari beliau, mengingat pentingnya isu ini," jelas Latif.
Menutup sesi audiensi, Ketua DPRD Jatim, Musyafak Rouf, memastikan bahwa tujuh tuntutan yang disampaikan oleh Aliansi Santri Nderek Kiai (ASRI) Jatim akan ditindaklanjuti sesuai kewenangan DPRD. Ia mencatat sebagian tuntutan berada dalam lingkup kewenangan pemerintah pusat, seperti Kominfo.
"Ini adalah dinamika yang positif dan membawa hikmah besar bagi perkembangan dunia pesantren ke depan. Karena waktu terbatas, mari kita akhiri pertemuan ini dengan membaca surat Al Asr," pungkas politikus dari PKB tersebut.
Sejumlah anggota DPRD Jatim yang mendampingi Ketua DPRD Jatim antara lain Hikmah Bafaqih, Muhammad Athoillah, Ahmad Tamim, Lora Nasich Aschal, Makin Abbas, Sriatun, Siti Mukriati, Khofidah, dan Lailatul Kodriyah. Turut hadir juga Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan, Rusydi Sutejo dan Shobih Asrori, yang hadir atas nama pribadi sebagai alumni dan santri pesantren.
Editor : Alim Kusuma
