Gubernur Ingatkan Kepala Daerah Jaga Stabilitas Harga Komoditas Pangan

INFOnews.id | Surabaya - Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa mengingatkan agar para kepala daerah di Jatim untuk memantau disparitas harga antar wilayah, khususnya untuk komoditas tertentu menjelang Natal dan Tahun Baru.

Diingatkan, agar Tim Pengendali Pangan Daerah (TPID) harus meningkatkan koordinasi lebih intensif. Seperti optimalisasi BUMD Pangan di Provinsi Jatim dengan titik-titik di kabupaten/kota agar tersambung terutama di industri perdagangan. Dan soal pengendalian harga komoditas pangan.

Itu dikatakan di acara High Level Meeting dan Rapat Koordinasi Wilayah Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Jawa Timur, di Gedung Negara Grahadi di Surabaya, Selasa (3/11/2020). 

Hadir di acara itu Wakil Gubernur Emil Elistianto Dardak, Sekda Prov, bersama Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Jatim, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional Jatim dan Bupati/Walikota sebagai Ketua TPID di daerahnya masing-masing, selain digelar langsung juga diikuti virtual di daerah.

Selain konsen dengan penanganan dan pengendalian Covid-19, Gubernur Khofifah meminta agar TPID mampu melakukan penajaman dan sinergitas lintas sektor guna mengendalikan laju inflasi Jatim. "Terlebih tahun 2020 ini tantangannya adalah efek domino dari pandemi Covid-19," kata Khofifah. 

Tugas ini, lanjut mantan Menteri Sosial itu, tak hanya pengendalian inflasi tetapi juga menjaga kemampuan daya beli masyarakat, tidak hanya sekedar supply and demand. Khofifah pun memberikan jurus guna menekan inflasi diantaranya penajaman peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pangan. 

Bersinergi dengan pihak terkait untuk memantau disparitas harga pangan antar daerah dan menyikapi fenomena inflasi pangan Formula menekan inflasi, menurut Khofifah antara lain optimalisasi di antara peran BUMD pangan. Serta memantau disparitas harga antar daerah dan menyikapi fenomena inflasi pangan yang bisa saja timbul di daerah yang dekat sentra produksi pangan. 

Juga memaksimalkan format tanam, petik, olah, kemas, jual. Untuk mewujudkan itu dibutuhkan interaksi dan sinergitas antar kepala daerah. Termasuk, para kepala daerah diharapkan rajin turun untuk melihat langsung kondisi di lapangan.

“Semakin kita sering turun, dan komunikasi dengan para pelaku usaha itu sangat penting. Kita juga maksimalkan BUMD milik provinsi dengan yang di daerah. Yang di daerah juga harus memaksimalkan elemennya," katanya.

Termasuk memaksimalkan potensi daerah untuk menuju perbaikan ekonomi. Misalnya tadi, daerah harus temu kenali potensi dan peluang-peluang produktif. Dan menerapkan pola tanam, petik, kemas, jual. Menyinggung soal penanganan Covid-19, Khofifah menyebut update terbaru telah membawa perubahan yang melegakan. 

Untuk diketahui, data penanganan Covid-19 di Jatim terurai sebagai berikut, untuk jumlah kasus tercatat 53.286. Rinciannya, sembuh 47.301 atau 88,68 persen. Dirawat 2.202 atau 4,15 persen. Meninggal dunia tercatat 3.822 atau 7,17 persen. 

Sementara, untuk suspect tercatat 6.746 dan untuk yang diperiksa speciment untuk kategori Rapid Test sebanyak 1.033.360 dan untuk sample RCR tercatat 485.871. Khofifah berharap, agar di situasi seperti saat ini selain di masa pandemi Covid-19, dinamika dan tantangan inflasi harus menjadi pembelajaran bersama.

Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan BI Jawa Timur Difi Achmad Johansyah tidak menampik ada disparitas harga yang masih terjadi antar wilayah, di Jatim. Dia menyebut, meski ada tanda gairah ekonomi tetapi yang perlu diwaspadai dan pihaknya juga mengingatkan di akhir tahun yang berdekatan dengan peringatan hari keagamaan yakni Natal dan Tahun Baru. Termasuk, akan diikuti dengan penyesuaian kenaikan kembali harga cukai rokok. Dorongan inflasi inti itulah yang berakibat melambatnya pertumbuhan ekonomi hingga akhir tahun 2020. Sampai akhir tahun 2020 nanti, masih kata Difi, capaian pertumbuhan diprediksi di angka 1,47 hingga 1,67 persen. Efek itu karena agregat yang melambat hingga akhir tahun 2020.

“Sehingga kita melihat bahwa kelancaran barang antar wilayah, akan sangat penting pengaruhnya," kata Difi. M

Menyikapi itu BI menempuh Jalur 4K, yakni Keterjangkauan harga; Ketersediaan pasokan; Kelancaran distribusi; Kelancaran komunikasi ditambah dengan kesadaran para kepala daerah menyikapi inflasi untuk berbenah di daerahnya masing-masing. Difi menambahkan, Bank Indonesia sangat mengapresiasi dan sangat mengharapkan segera terealisasi berbagai inovasi seperti resi gudang maupun pembentukan

BUMD Pangan serta lainnya. Tujuannya, agar rantai distribusi logistik di Jatim efisien.

"Karena Jatim juga merupakan penyumbang rantai distribusi untuk daerah lain," ucapnya. Selain itu, Pembangunan Pusat Distribusi Regional (PPDR) yang terintegrasi dengan sistem IT juga dinilai sangat efektif untuk mengantisipasi kelangkaan pasokan.

Serta harus didukung dengan data base berisi arus barang. Pihaknya mendukung dengan digelarnya rapat koordinasi itu, dan bisa dilakukan pembicaraan soal TPID, yang meningkat setiap tahun.

“Jika pada tahun sebelumnya berbicara mengenai bagaimana meningkatkan produksi tapi sekarang kita sudah mulai diskusi hal-hal yang sifatnya infrastruktur. Seperti data, resi gudang dan sebagainya,” ucapnya. Dia menilai, Pemprov Jatim telah menunjukkan kinerja yang terus mengalami peningkatan dibanding dengan provinsi lainnya di Indonesia, khususnya soal pengendalian inflasi secara terstruktur. (*)

Editor : Tudji Martudji