SURABAYA, iNFONews.ID - Rencana Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mewajibkan mata pelajaran bahasa Inggris bagi siswa kelas tiga Sekolah Dasar (SD) pada tahun ajaran 2027/2028 memicu perhatian publik.
Kebijakan baru tersebut menuntut kesiapan matang, mulai dari perombakan kurikulum, peningkatan kapasitas guru, hingga pemanfaatan teknologi digital sebagai ruang latih di luar kelas.
Baca juga: Jadwal dan Syarat Mandiri Prestasi UNAIR 2026, Cek Peluang Lolosnya!
Pakar Bahasa dan Sastra Inggris Universitas Airlangga (UNAIR), Noerhayati Ika Putri PhD, menilai regulasi anyar tersebut berpotensi positif.
Langkah penyeragaman sejak usia dini memaksa institusi pendidikan bergerak cepat menyusun strategi pembelajaran bahasa asing secara terstruktur.
"Pemerintah mendorong sekolah agar segera berbenah. Dokumen kurikulum serta kompetensi tenaga pendidik harus matang sebelum aturan resmi berjalan," kata Ika saat memberikan pandangan di Surabaya, Selasa (19/5/2026).
Menurut lulusan doktor tersebut, rancangan materi pelajaran wajib melibatkan para ahli perkembangan anak. Pendekatan belajar bagi siswa usia dini tidak boleh disamakan dengan remaja.
Tema materi harus kontekstual, bertahap, dan dikemas lewat metode yang menyenangkan agar tidak menjadi beban mental bagi murid.
Keberhasilan program tersebut, lanjut Ika, berada di tangan guru kelas. Tenga pendidik membutuhkan ruang gerak luas untuk memodifikasi materi baku dari pusat.
Baca juga: Waspada Riba Fadhl, Simak Cara Halal Tukar Uang Lebaran Menurut Pakar
"Kondisi ruang kelas di tiap daerah sangat dinamis. Guru perlu berkreasi menyesuaikan kebutuhan spesifik anak didik mereka," ucapnya.
Dia juga mengingatkan pemerintah agar meninggalkan pola instruksi satu arah (top-down). Program pelatihan kompetensi guru harus dirancang berdasarkan kebutuhan riil di lapangan (bottom-up).
Tantangan klasik pengajaran bahasa asing di Indonesia bertumpu pada minimnya ruang interaksi setelah jam sekolah usai. Bahasa tidak akan melekat sekadar lewat hafalan rumus tata bahasa di papan tulis, melainkan dari frekuensi pemakaian sehari-hari.
Ika melihat penetapan aturan pada tahun 2027 bertepatan dengan masifnya ekosistem digital yang sebenarnya bisa menjadi solusi. Keberadaan ponsel pintar, aplikasi interaktif, hingga permainan daring (online games) dapat bertransformasi menjadi laboratorium bahasa yang murah.
Baca juga: AI Campus iSTTS Meracik Formula Jurnalisme Cerdas Tanpa Kehilangan Integritas
"Anak-anak zaman sekarang akrab dengan teknologi. Platform seperti Duolingo, media sosial, bahkan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) bisa dimanfaatkan sebagai lawan bicara asing tanpa biaya mahal," tutur Ika.
Kendati demikian, efektivitas metode digital tersebut membentur tembok besar bernama ketimpangan ruang siber. Pihaknya mendesak kementerian terkait memastikan jaringan internet menjangkau wilayah pelosok secara merata.
Tanpa infrastruktur digital yang adekuat, kebijakan wajib bahasa Inggris justru berisiko memperlebar jurang kualitas pendidikan antara kota besar dan daerah terpencil.
Editor : Alim Kusuma