Oleh: Tri Prakoso, SH., M.HP.
(WKU Bidang Migas Kadin Jatim)
DI SEBUAH senja yang tenang di perairan Natuna, seorang nelayan mendapati jaringnya robek. Ia tidak pernah membayangkan bahwa sobekan kecil itu dapat menjadi simbol dari rangkaian peristiwa besar yang saling terhubung.
Baca juga: KADIN Jatim Kritik Kesenjangan Insentif Pajak UMKM dan Korporasi
Pada saat yang sama, di Brussel, sejumlah perunding menandatangani sanksi baru terhadap minyak sawit Indonesia. Di Jakarta, seorang pemuda pengangguran menerima informasi yang belum terverifikasi melalui layar telepon genggamnya.
Ketiga peristiwa yang tampak terpisah itu, dalam perspektif chaos theory, sebenarnya dapat dipahami sebagai bagian dari jaringan kompleks yang saling memengaruhi dalam sistem bernama Indonesia.
Gagasan inilah yang diangkat Dr. Dadang Solihin dari Lemhannas RI dalam presentasinya bertajuk “Chaos Theory in Astagatra Analysis for Indonesia’s National Resilience” pada Mei 2026.
Ia menawarkan cara pandang baru dalam memahami ketahanan nasional: bahwa Indonesia bukanlah sistem yang sepenuhnya stabil dan mudah diprediksi, melainkan sistem kompleks yang bergerak melalui ketidakpastian, interaksi, dan efek domino yang sulit dikendalikan.
Selama ini, konsep Astagatra dipahami sebagai kerangka yang relatif teratur dalam membangun ketahanan nasional. Delapan gatra yang meliputi geografi, sumber daya alam, kependudukan, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan dianggap dapat dikelola secara sistematis oleh negara.
Namun pendekatan chaos menegaskan bahwa seluruh gatra tersebut saling berkaitan secara non-linear. Gangguan kecil di satu sektor dapat menghasilkan dampak besar di sektor lain.
Teori chaos sendiri lahir dari penelitian Edward Lorenz pada 1961 yang menemukan bahwa perubahan kecil pada kondisi awal dapat menghasilkan hasil yang sangat berbeda di masa depan. Konsep ini dikenal sebagai butterfly effect.
Baca juga: Ketua MPR RI Bamsoet Dorong Peningkatan Kerjasama Bilateral Kedua Negara
Dalam konteks ketahanan nasional, efek kupu-kupu dapat terlihat dari berbagai fenomena: konflik kecil di Laut Cina Selatan yang berdampak pada distribusi energi nasional, kenaikan harga pangan global yang memicu keresahan sosial, hingga disinformasi digital yang mengganggu stabilitas politik dan ideologi.
Pendekatan ini memberikan pemahaman bahwa Indonesia adalah sistem yang hidup, dinamis, dan terus bergerak. Bonus demografi, misalnya, tidak hanya menjadi peluang, tetapi juga potensi kerentanan jika pengangguran dan kesenjangan sosial meningkat.
Demikian pula media sosial yang dapat mempercepat penyebaran hoaks, ujaran kebencian, bahkan delegitimasi institusi negara hanya dalam hitungan jam.
Meski demikian, teori chaos juga memiliki keterbatasan ketika diterapkan pada sistem sosial. Berbeda dengan sistem fisika yang deterministik, manusia memiliki kesadaran, kehendak, dan kemampuan memilih. Karena itu, kehidupan sosial tidak dapat sepenuhnya dijelaskan hanya melalui pola mekanistik.
Kritik utama terhadap pendekatan ini adalah kecenderungannya mengabaikan dimensi aktor, kepentingan politik, dan akuntabilitas.
Dalam konteks demokrasi, negara bukan sekadar sistem yang beradaptasi, melainkan aktor yang membuat pilihan dan harus bertanggung jawab atas setiap kebijakan.
Oleh sebab itu, chaos theory sebaiknya diposisikan sebagai pelengkap analisis, bukan satu-satunya paradigma dalam memahami ketahanan nasional.
Pada akhirnya, pendekatan ini mengajarkan bahwa dunia semakin kompleks dan penuh ketidakpastian. Ketahanan nasional bukan lagi soal menciptakan stabilitas yang kaku, melainkan kemampuan beradaptasi, merespons perubahan, dan membangun resiliensi bersama.
Indonesia tidak dapat dipahami secara sederhana, tetapi juga tidak boleh diserahkan sepenuhnya pada metafora chaos. Ia tetap membutuhkan kebijakan yang cermat, analisis yang tajam, dan warga negara yang sadar akan tanggung jawab bersama dalam menjaga masa depan bangsa.
Editor : Alim Kusuma