SURABAYA, iNFONews.ID - Peringatan Hardiknas 2026 kembali memunculkan pertanyaan mendasar tentang arah pendidikan Indonesia. Di satu sisi, akses pendidikan terus meningkat. Namun di sisi lain, kualitas pendidikan dan relevansinya masih tertinggal, memunculkan ketimpangan yang belum terselesaikan hingga kini.
Ketua ICMI Jawa Timur, Ulul Albab, menyebut Hari Pendidikan Nasional sebagai momen evaluasi serius, bukan sekadar seremoni tahunan. Menurut dia, refleksi dibutuhkan untuk membaca ulang perjalanan panjang pendidikan Indonesia dan menentukan arah masa depan yang lebih kuat.
Baca juga: Jatim Bidik Posisi Teratas Pendidikan Nasional, Ini Strateginya
Sejak awal kemerdekaan, sistem pendidikan dibangun dalam kondisi serba terbatas. Kekurangan tenaga pengajar, minimnya infrastruktur, serta sistem yang belum stabil menjadi tantangan utama. Setelah lebih dari tujuh dekade, persoalan tersebut belum sepenuhnya hilang. Wajahnya berubah, tetapi substansinya tetap terasa.
“Sekarang kita menghadapi paradoks. Akses pendidikan meningkat, tetapi kualitas dan relevansinya belum mampu mengejar kebutuhan zaman,” ujar Ulul.
Ketimpangan mutu pendidikan terlihat dari capaian belajar yang masih tertinggal dibanding standar global. Perbedaan kualitas antarwilayah juga masih mencolok, menunjukkan bahwa pemerataan belum berjalan optimal.
Di tengah kondisi tersebut, disrupsi teknologi justru mempercepat tekanan. Ekspansi pendidikan tinggi berlangsung pesat, tetapi tidak selalu diikuti peningkatan kualitas. Rasio dosen dan mahasiswa yang tidak seimbang serta keterbatasan sumber daya menjadi hambatan nyata.
Selain itu, perkembangan kecerdasan buatan juga membuka celah baru. Banyak sistem global belum sepenuhnya memahami konteks lokal Indonesia, yang mencerminkan lemahnya ekosistem pengetahuan berbasis budaya sendiri.
Ulul menilai masalah pendidikan Indonesia tidak lagi sebatas teknis, melainkan sudah menyentuh aspek struktural. Perubahan kurikulum yang terlalu sering, kebijakan yang reaktif, serta pendekatan administratif membuat pendidikan kehilangan arah sebagai proyek peradaban.
Baca juga: Kasus Guru Honorer Probolinggo, Benturan antara Legal Formalism dan Social Justice
“Selama ini kita terlalu sibuk menghitung jumlah sekolah dan lulusan, tetapi lupa memastikan kualitas manusia yang dihasilkan,” katanya.
Ia juga menyoroti ketergantungan terhadap pengetahuan global tanpa upaya serius membangun pengetahuan lokal. Padahal, keragaman budaya Indonesia bisa menjadi kekuatan besar untuk melahirkan ilmu pengetahuan yang kontekstual.
Di tengah berbagai tantangan tersebut, peluang transformasi tetap terbuka. Ulul menawarkan tiga langkah strategis untuk mendorong perubahan.
Pertama, mengubah orientasi pendidikan agar tidak hanya mencetak tenaga kerja, tetapi membentuk manusia yang berpikir kritis, berkarakter, dan adaptif.
Baca juga: Santri di Zaman yang Tak Lagi Sunyi Seperti Dulu
Kedua, memperkuat kualitas guru dan dosen melalui ekosistem pembelajaran berkelanjutan, bukan sekadar pemenuhan administrasi.
Ketiga, membangun kedaulatan pengetahuan dengan mendorong riset berbasis konteks lokal yang mampu menjawab persoalan bangsa.
Menurutnya, Hardiknas 2026 harus menjadi titik balik. Pendidikan perlu dikelola sebagai investasi jangka panjang, bukan rutinitas birokrasi tahunan.
“Ke depan, masa depan bangsa tidak ditentukan oleh banyaknya gedung sekolah, tetapi oleh kualitas manusia yang dibentuk di dalamnya,” ujar Ulul.
Editor : Alim Kusuma