Oleh: Soeparli D. Atmadji
Mantan wartawan
Pengamat dan penyuka film
SEBUAH berita, konon, harus faktual dan aktual. Hal itu sepertinya, diterima banyak orang, baik wartawan yang memburu berita maupun khalayak yang mengakses berita.
Tapi, benarkah sebuah peristiwa yang faktual dan aktual pasti layak, perlu, bahkan harus, diberitakan? Itu topik terakhir yang akan kita omongin dari film The Menu.
Sebagai ilustrasi, saya perlu ceritakan sedikit plot The Menu. Seorang gadis diperkosa dan dibunuh. Pengusaha muda Ko Yin-yan yang jadi terdakwa divonis bebas karena menyuap saksi kunci. Belakangan, saksi itu mengaku telah bersaksi palsu.
Namun, sebagai bekas koloni Inggris, peradilan di Hongkong menganut sistem double jeopardy. Seorang terdakwa tidak bisa diadili dua kali dalam kasus yang sama.
Jadi, kalau seorang terdakwa telah divonis bebas, ia tidak bisa diadili lagi dalam kasus yang sama, sekalipun ada bukti baru yang memberatkannya.
Tam Yui-chi, ayah si gadis, yang merasa menghadapi jalan buntu, meledakkan studio televisi saat Ko dan kawan-kawannya diwawancarai di studio tersebut. Mereka yang terlibat dalam acara tersebut dijadikan sandera.
Tam juga mengirim pesan suara kepada istrinya, Chim Sui-wah, menyampaikan apa yang dilakukannya. Sang istri, yang saat itu sedang mengendari minibus, mengalami serangan jantung begitu menerima pesan suara tersebut.
Akibatnya, minibus yang dikendarainya kehilangan kendali.
Kebetulan, peristiwa itu terjadi di tempat sekelompok wartawan nongkrong. Jelas, peristiwa heboh tersebut langsung menarik perhatian mereka.
Para wartawan itu juga menemukan ponsel Chim. Dari ponsel itu, mereka mudah menemukan hubungan Chim dengan Tam yang meledakkan studio dan menyandera beberapa orang.
Dan, di sanalah poin yang bakal kita omongin. Tentu, ada cukup alasan untuk memberitakan peristiwa minibus menabrak banyak benda gara-gara sopirnya mengalami serangan jantung tersebut.
Bahkan, kalaupun ada yang memuat foto jenazah Chim, sepertinya banyak yang maklum. Itu fakta, benar benar terjadi. Tidak bohong dan bukan hoax.
Masalahnya, bagaimana bila (disengaja atau kebetulan) berita itu, foto jenazah Chim itu, sampai ke Tam? Dalam The Menu digambarkan, Tam yang marah, sedih, putus asa, nekat meledakkan satu lagi bom yang dipasangnya di studio dan menewaskan seorang sandera.
Kalau itu yang terjadi, bisakah kita dengan mudah bilang, itu kan fakta? Sepadankah alasan faktual dan aktual itu dengan risiko sandera kehilangan nyawa?
Wartawan, yang tentunya dibekali ilmu dan etika penyebarluasan informasi, bisa saja (sengaja atau tidak) meloloskan kondisi tersebut.
Lalu, bagaimana dengan kita, pemilik telepon pintar yang main media sosial (medsos)? Bisa jadi, banyak yang bahkan tidak menyadari situasi seperti itu.
Ambil contoh ini, sekelompok mahasiswa “ngrasani” beberapa teman wanita di sebuah kelompok chat tertutup. Beberapa obrolan mereka mungkin tidak pantas, bahkan bisa dianggap perundungan.
Seseorang, entah bagaimana, bisa mengakses obrolan tersebut lalu mengunggahnya ke medsos yang lebih luas. Ramailah. Para pemuda itu lantas “diadili” pihak kampus. Bahkan, polisi pun terlibat.
Unggahan itu, tentu, fakta. Bukan hoax, bukan fitnah. Tapi, gara-gara itu, beberapa wanita tadi kini tahu bahwa mereka jadi objek perundungan.
Lebih dari itu, mereka kini tahu bahwa banyak orang tahu mereka jadi korban perundungan. Dalam kondisi tersebut, bukan tidak mungkin mereka menderita trauma psikis, yang mungkin akan membekas dalam waktu lama.
Kalau itu yang terjadi, bisakah teman yang mengunggah obrolan tersebut dengan enak bilang “itu kan fakta”? Sepadankah? (Kenapa tidak, misalnya, melapor offline saja ke rektorat, atau ke polisi? Demam klik dan impian viral, sepertinya, sering membuat kita jadi kurang pikir panjang).
Akhirnya, saya jadi ingat seorang teman yang terlilit utang gara-gara video pernikahan “diam-diam”-nya diunggah seorang teman ke medsos. Mungkin, maksudnya baik.
Unggahan itu juga bukan info bohong, bukan juga hoax. Dibilang mencemarkan nama baik mestinya juga tidak bisa. Karena itu, sangat mungkin dia tidak bisa dijerat dengan UU ITE.
Tapi, gara-gara unggahan itu, teman sekelas mempelai, bahkan teman seangkatan, berbondong bondong datang.
Akibatnya, dana yang disiapkan untuk memperpanjang kontrakan dan modal memulai usaha terpaksa dipakai untuk menyuguh.
Itu pun mereka masih harus berutang. Kalau itu yang terjadi, bisakah kita dengan enak bilang, “Itu kan fakta”? Sepadankah?
Editor : Alim Kusuma
