SURABAYA, INFONews.ID – Fraksi Partai Gerindra DPRD Jawa Timur menyatakan menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025.
Meskipun menyetujui, partai berlambang kepala garuda ini memberikan sejumlah catatan krusial yang harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
Sorotan tersebut mulai dari sisa anggaran yang mencapai Rp2,05 triliun, tindak lanjut temuan BPK, hingga perlunya reformasi perencanaan anggaran agar dampaknya lebih dirasakan masyarakat.
Pendapat akhir fraksi ini dibacakan langsung oleh Juru Bicara Fraksi Gerindra DPRD Jatim, H. Eko Wahyudi, SH, MH Dalam rapat paripurna yang digelar pada Selasa (14/7/2026), menegaskan bahwa pertanggungjawaban APBD tidak boleh hanya dipandang sebagai formalitas laporan administrasi. Menurutnya, esensi dari APBD bukan sekadar penutupan buku anggaran tahunan semata.
"Di dalam setiap angka APBD terdapat hak rakyat atas jalan yang layak, sekolah yang bermutu, layanan kesehatan yang manusiawi, lapangan kerja, perlindungan sosial, dan kesempatan hidup yang lebih baik," tegas Eko.
Ia menambahkan, ukuran utama kesuksesan APBD bukan dinilai dari seberapa besar anggaran yang dihabiskan, melainkan seberapa nyata manfaatnya mengalir ke masyarakat.
Di sisi lain, Fraksi Gerindra tetap memberikan apresiasi tinggi atas keberhasilan Pemprov Jatim mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK untuk ke-15 kalinya.
Capaian realisasi pendapatan daerah yang menyentuh Rp29,888 triliun atau 104,65 persen dari target juga dinilai menunjukkan kapasitas fiskal daerah yang sangat kuat.
Namun, Eko mengingatkan agar pemprov tidak cepat berpuas diri dengan predikat WTP tersebut,Pemprov Jatim diminta bergerak cepat menuntaskan 14 temuan dan 29 rekomendasi BPK, termasuk pemulihan keuangan daerah senilai minimal Rp5,318 miliar.
"Di sisi belanja daerah, kami menyoroti realisasi belanja sebesar Rp31,204 triliun atau 93,82 persen yang masih menyisakan anggaran sekitar Rp2,052 triliun,Kondisi tersebut membuat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Jawa Timur melonjak hingga mencapai Rp3,38 triliun," jelasnya.
Gerindra menilai, sisa anggaran yang terus berulang terutama pada pos belanja pegawai akibat formasi kosong, pensiun, dan mutasi tidak boleh dianggap sebagai hal biasa.
Oleh karena itu, fraksi mendorong reformulasi perencanaan belanja pegawai berbasis data yang lebih dinamis agar ruang fiskal bisa dialihkan untuk pelayanan dasar rakyat.
Pada sektor ekonomi, Gerindra mengapresiasi pertumbuhan ekonomi Jatim sebesar 5,33 persen yang sukses melampaui rata-rata nasional di angka 5,11 persen.
Kendati demikian, pertumbuhan ini dituntut harus berdampak nyata pada kesejahteraan petani, nelayan, peternak, pelaku UMKM, serta penciptaan lapangan kerja berkualitas.
Pemerintah juga diminta memperkuat hilirisasi, mempermudah akses pembiayaan, melindungi produsen kecil, dan aktif melibatkan generasi muda dalam ekonomi produktif.
Pada sektor pembangunan, Eko membeberkan masih adanya 67 indikator kinerja daerah yang belum tercapai, termasuk Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan konektivitas wilayah.
Rendahnya serapan anggaran pada pembangunan jalan pun tak luput dari kritik tajam karena infrastruktur merupakan indikator utama yang dinilai langsung oleh masyarakat.
"Rendahnya serapan anggaran pembangunan jalan dinilai harus menjadi bahan evaluasi serius karena masyarakat menilai keberhasilan pembangunan dari kualitas infrastruktur yang mereka rasakan setiap hari," ungkapnya.
Sementara di bidang pendidikan dan kesehatan, serapan anggaran dinilai belum optimal karena masih menyisakan pagu sekitar Rp1,12 triliun pada Dinkes dan Disdik.
"Fraksi meminta penganggaran tidak lagi *budget driven* (berorientasi besarnya belanja), tetapi harus outcome driven budgeting (berorientasi pada hasil nyata)," cetusnya.
Gerindra juga memberi perhatian khusus pada 11.658 anak disabilitas yang belum bersekolah, dan mendesak pemprov memperluas sekolah inklusif serta menambah Guru Pendidikan Khusus.
Sedangkan di sektor kesehatan, pemprov diminta memperluas layanan ke wilayah terpencil, menekan angka stunting, serta memastikan ketersediaan dokter spesialis.
Gerindra mendesak penyediaan dashboard publik untuk transparansi APBD agar masyarakat bisa ikut memantau perkembangan proyek dan anggaran daerah.
Setelah mencermati nota keuangan, jawaban gubernur, laporan komisi, dan Badan Anggaran DPRD, Fraksi Gerindra akhirnya menyatakan menerima dan menyetujui Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Daerah.
Persetujuan tersebut disertai catatan agar seluruh rekomendasi DPRD dan BPK ditindaklanjuti secara terukur, memiliki target waktu yang jelas, penanggung jawab yang pasti, serta dilaporkan secara berkala kepada DPRD sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik. (*)
Editor : Tudji Martudji
