SURABAYA, iNFONews.ID - Ajang tertinggi warga Nahdliyin, Muktamar NU, kini berada di persimpangan jalan antara menjaga marwah atau terjebak dalam transaksi kekuasaan.
Tokoh muda Nahdliyin, HRM. Khallilur R. Abdullah Sahlawiy atau yang akrab disapa Gus Lilur, melontarkan peringatan keras agar forum ini tidak dinodai oleh praktik politik uang.
Gus Lilur menegaskan bahwa Muktamar NU bukan sekadar urusan pergantian ketua, melainkan ujian bagi organisasi dalam memegang teguh nilai kejujuran.
Menurutnya, mengharamkan politik uang dalam pemilihan pengurus adalah harga mati yang tidak bisa ditawar.
Kekhawatiran Gus Lilur bukan tanpa alasan. Ia melihat celah masuknya dana-dana tidak halal, termasuk hasil korupsi, yang bisa menyeret NU ke ranah hukum pidana.
"Peserta muktamar jangan sampai menyentuh uang sogokan. Jika sumbernya dari korupsi, NU bukan hanya melanggar etik, tapi terancam masuk pusaran Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)," ujar Gus Lilur, Senin (06/4/2026).
Ia menambahkan bahwa menerima suap politik sama saja dengan menggadaikan masa depan organisasi kepada kepentingan sesaat. Baginya, integritas harus menjadi syarat mutlak bagi siapapun yang ingin terlibat dalam suksesi kepemimpinan.
Menilik berbagai isu yang menerpa internal belakangan ini, termasuk sengkarut kuota haji, Gus Lilur mendesak adanya langkah konkret untuk memulihkan kepercayaan publik. Ia meminta PBNU berani mengambil tindakan tegas tanpa menunggu proses hukum yang berlarut-larut.
"Pecat semua pengurus yang terindikasi korupsi. NU itu organisasi moral, modal utamanya adalah kepercayaan masyarakat. Kalau citranya rusak karena ulah oknum, organisasi yang menanggung bebannya," tegasnya.
Langkah pembersihan ini dianggap krusial untuk memastikan NU tetap berdiri tegak sebagai penjaga moral bangsa, bukan sekadar pelayan bagi segelintir elite.
Gus Lilur juga menyoroti fenomena NU yang kerap dijadikan kendaraan politik oleh pihak luar. Penunjukan sejumlah tokoh politik dalam kepanitiaan strategis, seperti Syaifullah Yusuf (Gus Ipul) sebagai Ketua OC Muktamar, memicu pertanyaan tentang batas antara pengabdian dan pemanfaatan organisasi.
Ia menilai sudah saatnya NU kembali ke khittah: dipimpin oleh ulama yang memiliki kedalaman ilmu dan keteguhan moral, bukan oleh figur yang hanya bermodal akses kekuasaan.
"NU lahir dari tangan ulama, bukan politisi. Saat logika politik menggeser peran ulama, maka ruh organisasi ini akan hilang," kata Gus Lilur.
Menyongsong Konferensi Besar pada 25 April 2026 mendatang, Gus Lilur berharap momentum tersebut menjadi gerbang awal bagi NU untuk berbenah.
Ia menginginkan NU tetap menjadi penopang negara yang bersih dengan menolak segala bentuk yang haram sejak dalam pikiran dan tindakan.
Editor : Alim Kusuma
