BANTUL, INFONews.ID – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bantul menggelar Forum Group Discussion (FGD) dan Peningkatan Kapasitas Kampung Iklim di Semanaak Warung dan Kopi, Trirenggo, Bantul, Kamis (11/9/2025).
Hadir di acara ini, perwakilan padukuhan, akademisi, komunitas, serta pegiat lingkungan dari berbagai wilayah Bantul.
Ludvika Ika Wulandari, S.T, selaku penelaah teknis kebijakan DLH Kabupaten Bantul, yang mewakili Kepala DLH Bantul, dalam sambutannya menekankan, program Kampung Iklim (Proklim) yang telah berjalan sejak 2021 merupakan gerakan penting untuk membangun kesadaran masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim.
“Sampai tahun 2025, sudah terdaftar 21 padukuhan sebagai Kampung Iklim di Bantul. Masing-masing memiliki karakteristik dan potensi yang berbeda, baik di wilayah pegunungan maupun dataran rendah,” ujarnya.
FGD ini menghadirkan dua narasumber utama, yaitu perwakilan dari Sekolah Air Hujan Banyu Bening dan LPPM Universitas Ahmad Dahlan (UAD). Materi yang disampaikan menyoroti upaya pemanfaatan air hujan sebagai solusi krisis air, strategi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, serta penguatan kelembagaan di tingkat tapak.
Pada kesempatan lain, Ch. Woro Suryani, S.P., M.P., Plt. Kepala Bidang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, juga memberikan sambutan. Ia menyampaikan apresiasi kepada para penggiat lingkungan dan menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan program Proklim.
“Mudah-mudahan apa yang telah diberikan oleh para narasumber dapat menambah semangat kita untuk mengelola lingkungan hidup, sehingga menjadi lingkungan yang lestari seperti yang diharapkan Kementerian. Hal ini diharapkan mampu mengurangi emisi gas rumah kaca dan mengembalikan lingkungan seperti masa lalu yang lebih alami,” ujarnya.
Dalam sesi diskusi, berbagai padukuhan berbagi pengalaman tentang pengelolaan air hujan. Perwakilan dari Dusun Ngelu, misalnya, menceritakan keberhasilan wilayahnya menjadi Desa Budaya Air Hujan yang kini dijadikan percontohan oleh Dinas Kebudayaan Bantul.
Sementara perwakilan dari Sendangsari mengungkapkan bahwa air hujan sudah dimanfaatkan warga untuk kebutuhan memasak sejak 2020, terutama saat terjadi kekeringan.
Ketua Yayasan Mutiara Banyu Langit sekaligus pendiri Komunitas Banyu Bening, Sri Wahyuningsih, menegaskan bahwa air hujan adalah hak publik yang harus dikelola bersama.
“Air hujan adalah milik semua orang. Dengan pengelolaan yang baik, air hujan bisa menjadi solusi berkelanjutan bagi masyarakat menghadapi krisis air,” katanya.
Kegiatan kemudian ditutup dengan harapan, seluruh Proklim di Bantul mampu meningkatkan kategorinya hingga mencapai predikat lestari. Melalui sinergi pemerintah, akademisi, komunitas, dan masyarakat, diharapkan Bantul dapat menjadi contoh daerah yang tangguh menghadapi dampak perubahan iklim. *Kontributor: Ainaya Nurfadila
Editor : Tudji Martudji
