Tafsir Pakar Politik Unair Terkait Pertemuan Prabowo dan Khofifah di Istana Hambalang

Disebut dengan istilah "Tak Sekadar Apresiasi dan Terima Kasih, Tapi Juga Masa Depan Indonesia dan Jatim".

SURABAYA, iNFONews.ID - Pengamat politik Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Doktor Fahrul Muzakki, menilai pertemuan Prabowo Subianto dengan Khofifah Indar Parawansa, di Istana Hambalang, Bogor, dibacanya sebagai dua tafsir politik yang terjadi.

Menurut pakar politik Jatim ini, pertemuan itu tidak hanya selebrasi Muslimat NU, TKD Jatim dan para relawan yang diundang Prabowo di Istana Hambalang, dan bukan sekadar penyampaian apresiasi dan terima kasih atas sumbangan suara Jatim tertinggi se Indonesia di Pilpres 2024 kemarin saja.

Kepada wartawan, Senin, 4 Maret 2024, pagi, Fahrul, mengatakan justru lebih dari itu.

Pertama, kata Fahrul, di Istana Hambalang itu ibarat titik nol nya Prabowo. Siapapun yang diundang ke Hambalang, berarti ada hal penting dan istimewa yang dibahas.

Kata dia, dalam buku politik yang pertama adalah adanya pembicaraan terkait masa depan bangsa Indonesia saat estafet kepemimpinan dan pembangunan Ibu kota Nusantara (IKN), dijalankan Prabowo Subianto.

Hal itu kata Fahrul, posisi strategis Provinsi Jawa Timur di saat IKN berjalan, adalah berfungsi menjadi penyangga, sekaligus penyupport penuh proses transisi ini baik secara ekonomi, sosial dan politik.

Di sini dibahas bagaimana Jawa Timur yang metropolis ini mendukung penuh IKN yang akan dilanjutkan di masa pemerintahan Prabowo Subianto, terutama dalam hal pergeseran orang, sumberdaya manusia, dan barang.

"Saya kira memang dalam pergeseran sumberdaya manusia dan barang perpindahan dari Jakarta ke IKN, juga secara strategis posisi Jawa Timur menentukan. Sehingga wajar jika Pak Prabowo, di balik pertemuan di Hambalang itu, bicara soal proyeksi pembangunan dan politik transisi itu," ujar Fahrul, berusaha menggali.

Setelah piranti pergeseran sumberdaya manusia dan barang dari Jakarta ke IKN, dinilai aman maka posisi Jawa Timur sebagai penyangga 16 provinsi di Indonesia Timur selama ini, secara geopolitik juga harus diamankan.

Artinya, yang kedua, proses kelanjutan estafet Nawa Bhakti Satya Provinsi Jawa Timur dari sisi politik harus diamankan.

Dari situ bisa ditarik, kata Fahrul, terkait penguatan posisi Khofifah Indar Parawansa yang akan memimpin Provinsi Jatim di periode II, sudah dipastikan dibahas Prabowo.

Yang jelas, bagaimana melanjutkan Nawa Bhakti Satya dari Khofifah, sinergi dengan Asta Cita dari Pak Prabowo yang melanjutkan Nawa Cita Pak Joko Widodo.

"Situasi itu sangat strategis dibahas," sergahnya.

Kata Fahrul, hal itu juga terkait situasi dan kondisi dinamika geo politik di Jawa Timur. Apakah kemudian lantas koalisi besar itu juga diterapkan penuh di Jawa Timur atau tidak.

Atau justru kemudian koalisi itu akan bertambah, atau menggabungkan semua kekuatan.

Kata Fahrul, secara politik kami membacanya berbeda. "Saya kira, Pak Prabowo menginginkan arus dukungan besar Khofifah effect di Jatim itu bisa disekrupkan dengan kepentingan beliau dalam menjalankan roda pemerintahan ke depan.

Yang jelas undangan Prabowo Subianto, kepada Khofifah Indar Parawansa yang dikemas sebagai silaturahmi kebangsaan itu, tidak sekadar ungkapan apresiasi dan terima kasih kepada Jatim di Pilpres 2024 kemarin namun lebih dari itu.

Yang terpenting adalah proses pembangunan Indonesia yang dituangkan dalam program kerja bisa dilaksanakan secara lancar dan mendapat dukungan dari masyarakat Jawa Timur secara keseluruhan.

"Saya memprediksi di sana terjadi pembicaraan serius akan masa depan bangsa, masa depan IKN dan kelanjutan estafet kepemimpinan di Provinsi Jatim," ujar Fahrul.

Lanjut Fahrul, duet Khofifah-Emil, sangat berhasil di Jawa Timur, bagaimana duet ini telah sukses menurunkan angka kemiskinan ekstrem, mendongkrak produksi pertanian, ketahanan pangan serta hilirisasi yang telah dimulai di Jawa Timur.

Di akhir wawancara Fahrul, bahkan mencatat yang terpenting dari kelangsungan pembangunan di Indonesia adalah bagaimana Jawa Timur memiliki peran besar dalam pergeseran orang dan barang ke IKN.

"Tentu pilihannya adalah Kota Metropolis di Jawa Timur ini, program keberlanjutan Ibu Kota Nusantara bisa lancar dan aman," pungkas pengamat politik yang akrab dengan wartawan ini.

Reporter : Tudji

Editor : Tudji Martudji