Kantor Berita ANTARA Gelar Pelatihan Tentang Menjaga Kode Etik Jurnalistik
INFOnews.id | Surabaya - Kantor Berita ANTARA selenggarakan pelatihan tentang menjaga kode etik jurnalistik dalam antisipasi hoaks di tahun politik. Di kesempatan itu, Sekretaris Perusahaan Perum LKBN ANTARA Azhari secara resmi membuka pelatihan wartawan yang berlangsung secara hybrid dengan mengusung topik,
“Menjaga Kode Etik Jurnalistik Dalam Mengantisipasi Hoaks Menghadapi Tahun Politik.” Pelatihan yang mengambil tempat di Foodies Galery Cafe, Surabaya ini merupakan kolaborasi ANTARA pusat Jakarta dengan ANTARA Biro Jawa Timur.
Dalam sambutannya, Azhari mengatakan bahwa dalam melakukan tugasnya, seorang jurnalis dituntut untuk mematuhi kode etik jurnalistik sesuai UU nomor 40 tahun 1999 tentang Pers dan memastikan praktik jurnalisme yang dilakukan berkualitas dan etis.
Latar belakang tersebut membuat ANTARA memandang perlu menyelenggarakan sebuah pelatihan yang dapat mengingatkan kembali para rekan jurnalis untuk menjaga kode etik jurnalistik, serta menguatkan tekad untuk tetap memegang teguh prinsip dasar dalam menjalankan tugas sebagai seorang jurnalis.
“Semoga hasil dari pelatihan ini dapat mengingatkan teman-teman wartawan dalam mengamalkan kode etik jurnalistik untuk meningkatkan kualitas pemberitaan yang berimbang untuk disampaikan kepada masyarakat," kata Azhari.
Di kesempatan yang sama, Kepala Biro ANTARA Jatim Rachmat Hidayat mengharapkan pelatihan jurnalistik kali ini minimal dapat mengingatkan kembali bagaimana menjaga marwah kode etik jurnalistik dalam melaksanakan tugas di lapangan, khususnya menjelang pesta besar masyarakat Indonesia dalam kegiatan Pemilu 2024 mendatang.
“Semoga apa yang kita diskusikan bagaimana insan jurnalistik dalam melaksanakan tugas dan memberantas Hoax bisa diimplementasikan secara nyata," ujar Rachmat.
Para pemateri yang hadir dalam kesempatan tersebut adalah wartawan senior ANTARA Edy M. Yakub yang membawakan materi tentang “Hoaks Tahun Politik dan Etika Digital” serta Wakil Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Timur Drs. Machmud Suhermono, M.I.Kom, M.IP yang membawakan materi tentang “Dinamika Media Dalam Pemilu 2024”. Peserta yang berpartisipasi dalam pelatihan kali ini sebanyak 21 orang peserta luring dan 51 orang peserta daring yang berasal dari 15 provinsi, diantaranya Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Banten, Kalimantan Tengah, dan Bali.
Mahmud Suhermono, Wakil Ketua PWI Jawa Timur menjabarkan sejumlah materi, termasuk soal Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Dikatakan, khususnya di tahun politik ini insan media harus ekstra hati-hati di dalam menyajikan berita.
Agar memahami dan bisa memilah materi berita yang disajikan. Bisa membedakan antara berita dan informasi Itu seiring semakin banyaknya media sosial (medsos) yang berseliweran.
"Jadi pijakan kita (insan media) adalah terbitnya SKB, yang ditandatangani Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Kapolri dan Jaksa Agung. Dalam Surat Keputusan Bersama ini menjadi Pedoman Kriteria Implementasi UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), jadi dengan pedoman ini diharapkan penegakan hukum terkait UU ITE tidak menimbulkan multitafsir dan dapat menjamin terwujudnya rasa keadilan," ujar Mahmud.
Sebelumnya, salah seorang narasumber dari Perum LKBN ANTARA Edy M Yakub dalam paparannya menjelaskan bahwa pada tahun politik informasi bohong atau hoaks akan selalu bertebaran di dunia digital dan sebagai wartawan harus menjadi benteng.
"Masyarakat sangat mudah terkecoh hanya dengan gambar, terlebih gambar potongan, apalagi ditambahi dengan narasi yang dipelesetkan tidak sesuai fakta dan ini akan sering terjadi di tahun politik," ucap jurnalis yang juga seorang penulis buku "Kesalehan Digital" tersebut.
Selain itu, lanjutnya, saat ini ada "perang" informasi antara media massa melawan media sosial. "Perbedaannya media massa melalui wartawannya akan melakukan verifikasi informasi, sementara media sosial terkadang informasinya belum terverifikasi," katanya.
Menurut wartawan senior ANTARA tersebut, media sosial itu berjalan sangat cepat dan seluruh informasi ditangkap semua namun terkadang etika diabaikan.
"Semua itu dilakukan karena mencari pengunjung yang banyak atau istilahnya click bait," tuturnya.
Oleh karena itu, kata dia, media massa jangan sampai meniru media sosial dan hindari copy paste (copas) dari media sosial tanpa adanya verifikasi.
"Karena pers itu sebagai salah satu pilar ke-4 demokrasi dan seharusnya media massa menjadi penjaga yang berlandaskan kebenaran dan etika," ujarnya.
"Dan juga wartawan harus mengantisipasi isu SARA, Komunis dan kampanye hitam di dunia politik," tambahnya. (inf/rls/red)
Editor : Tudji Martudji