Silahturahim PB NU dan PW NU Se Indonesia

INFOnews.id | Surabaya - Silahturahim Pengurus Besar (PB) NU dan Pimpinan Wilayah (PW) NU Se Indonesia bersama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi, Surabaya Rabu (16/2/2022), malam.

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) melontarkan ajakan kepada Khofifah Indar Parawansa dan Alissa Wahid untuk mengemban amanah sebagai Ketua PBNU. Itu, disebut karena faktor kebutuhan, bukan karena mereka perempuan.

“Beliau-beliau ini kita ajak bergabung di PBNU karena kita butuh, bukan karena perempuan. Kalau sekadar perempuan, mungkin saya bisa ajak istri saya masuk PBNU,” kata Gus Yahya. 

Disampaikan, kebutuhan pada sosok Khofifah tidak lain karena cita-cita kebangkitan NU di bidang teknokrasi. Gus Yahya mempercayai Gubernur Khofifah Indar Parawansa sebagai sosok yang paling memahami, mengerti, sekaligus berpengalaman.

Pilihan kepada Khofifah untuk menjadi perempuan pertama sebagai Ketua PBNU bukan karena terdorong oleh kesetaraan gender sebagaimana digembar-gemborkan banyak orang. Lebih dari itu, Gus Yahya melihat potensi perempuan kelahiran Surabaya 1965 itu tidak ada yang melampauinya dalam bidang teknokrasi.

“Tidak ada yang berpengalaman lebih baik dalam bidang ini selain Khofifah,” ucapnya.

Juga disebut, Khofifah sudah menjadi Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan pada usianya yang baru menginjak 34 tahun di era Kabinet Persatuan yang dipimpin oleh Presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur). 

Gus Yahya juga menyebut Gus Dur pernah mengatakan bahwa jika orang NU hendak masuk di wilayah eksekutif, setidaknya harus memiliki pengalaman tiga periode di legislatif. Namun, hal tersebut tidak berlaku bagi seorang Khofifah.

Untuk itu, Gus Yahya meminta Khofifah secara khusus untuk berkeliling Indonesia dalam rangka melatih PWNU se-Indonesia mengenai teknokrasi.

“Ibu Khofifah akan kita minta berkeliling Indonesia mengajar PWNU se-Indonesia tentang bagaimana mengelola membangun teknokrasi di dalam Nahdlatul Ulama,” katanya.

Menurutnya, sangat penting mengingat perlunya membangun NU dengan sistem ala pemerintahan (governing NU). Gagasan ini ia tulis dalam bukunya yang berjudul Perjuangan PBNU.

“Mengelola NU laksana pemerintahan,” kata Pengasuh Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin, Leteh, Rembang itu.

Bedanya NU dengan pemerintahan adalah anggotanya yang hanya terikat sebagai kewargaan atau rekanan (fellowship), bukan kewarganegaraan (citizenship). Perbedaan lainnya, NU tidak memiliki wilayah teritori sebagaimana negara. 

Sementara, kerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terkait berbagai hal seperti peremajaan kebun sawit rakyat dan kehutanan sosial sekurangnya bisa diturunkan ke 130 cabang.

Kalau dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, PBNU telah menandatangani kerja sama membangun 90 titik kampung nelayan.

Rangkaian acara di Bangkalan, Kamis (17/2/2022), PBNU dijadwalkan melakukan MoU kerja sama dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM). Targetnya dapat mencetak 10.000 orang wirasantri dalam satu tahun.

Kerjasama lainnya, dengan BUMN untuk menciptakan 250 BUMNU, dan diharapkan setiap cabang dan wilayah masing-masing memiliki BUMNU.

Sementara, Alissa Wahid dipilih karena kompetensinya dalam membangun kerja sama. Gus Yahya menyebut bahwa akad kerja sama yang telah disebutkan di atas merupakan kerja keras dari sosok putri sulung Gus Dur itu. “Penggalangan kerja sama dengan berbagai pihak sampai sejauh ini sebagian besar ini adalah kerja keras dari Bu Alissa Wahid,” tuturnya.(inf/rls/red)

Editor : Tudji Martudji