SEMARANG, iNFONews.ID – Forum Komunikasi Dewan Komisaris Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (FKDK BPD SI) menetapkan kepengurusan baru periode 2026–2029 dalam Musyawarah Nasional (Munas) yang digelar di Kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang, Rabu (3/6/2026).
Forum tersebut juga menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis untuk memperkuat peran Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebagai penggerak ekonomi daerah.
Komisaris Utama Bank Jateng, Dr. Drs. Adnas, M.Si., CRM, terpilih sebagai Ketua Umum FKDK BPD SI periode 2026–2029. Kepengurusan baru terdiri dari 19 pengurus yang mewakili tiga koordinator wilayah dari berbagai BPD di Indonesia.
Posisi Sekretaris dipercayakan kepada Dr. M. Gaussyah, S.H., M.H. dari Bank Aceh, sedangkan jabatan Bendahara Umum diemban Adi Sulistyowati dari Bank Jatim.
Tim formatur juga menetapkan Dr. Hoiruddin Hasibuan dari Bank Banten sebagai Ketua Dewan Penasehat dan Prof. M. Mas'ud Said, M.M., Ph.D. dari Bank Jatim sebagai Anggota Dewan Penasehat.
Munas dihadiri Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, sejumlah sekretaris daerah provinsi, komisaris utama, serta anggota dewan komisaris dari 27 BPD di seluruh Indonesia.
Sebelum Munas berlangsung, FKDK BPD SI menggelar Seminar Nasional bertema “BPD yang Resilien, Kompetitif, dan Kontributif”.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi yang membuka acara menilai BPD memiliki peran penting dalam memperkuat sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), menggerakkan ekonomi lokal, serta meningkatkan pendapatan asli daerah melalui kolaborasi yang lebih erat dengan pelaku usaha di daerah.
Seminar juga menghadirkan Kepala Kantor OJK Provinsi Jawa Tengah Hidayat Prabowo dan Prof. M. Mas'ud Said sebagai pembicara.
Keduanya membahas tantangan sekaligus peluang yang dihadapi BPD dalam menghadapi perubahan industri perbankan dan percepatan ekonomi digital.
Dalam forum tersebut, para komisaris BPD menegaskan komitmen untuk meningkatkan kontribusi bank pembangunan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah masing-masing.
BPD dinilai tetap memiliki posisi strategis sebagai penyedia layanan keuangan daerah sekaligus sumber pendapatan bagi pemerintah daerah.
Selain menetapkan kepengurusan baru, Munas menghasilkan sejumlah rekomendasi yang akan menjadi agenda bersama BPD nasional.
Rekomendasi tersebut mencakup percepatan transformasi digital, penguatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan tata kelola perusahaan, serta pengembangan kapasitas BPD sebagai sumber pembiayaan pembangunan yang berkelanjutan.
Ketua Umum terpilih FKDK BPD SI, Adnas, menyatakan kepengurusan baru akan mendorong kolaborasi yang lebih kuat antardaerah untuk meningkatkan daya saing BPD di tengah perubahan lanskap industri keuangan.
Melalui agenda transformasi tersebut, FKDK BPD SI berharap seluruh BPD mampu memperkuat ketahanan bisnis, meningkatkan daya saing, serta memperluas kontribusi terhadap pembangunan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Editor : Alim Kusuma
