Jadi Role Model, Kepala BP2MI Apresiasi Pemprov Jatim

INFOnews.id | Surabaya - Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani menegaskan akan menindak tegas semua mafia dan bentuk-bentuk praktek yang merugikan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Dengan lantang, pria yang pernah menjadi anggota DPD RI mewakili daerah Sulawesi Utara pada periode 2014-2019 itu mengajak semua pihak ikut mengawasi praktik-praktik nakal yang merugikan PMI. Benny menegaskan, siapapun melakukan perbuatan yang merugikan pekerja migran, harus dilawan, tidak peduli siapa yang berada dibelakang mereka.

"Negara memberikan jaminan menyeluruh, PMI harus dilindungi dibuktikan dengan undang-undang, pelindungan harus diberikan sebelum bekerja, selama bekerja dan setelah bekerja. Dan, sesuai arahan Presiden, pada 10 sektor pekerjaan selama dalam pengurusan persyaratan dan penempatan di luar negeri, tidak boleh ada pungutan biaya apapun," kata Benny disambut tepuk tangan ratusan PMI di acara Migrant Day 2020 dengan tema 'Membangun Sinergi, Lindungi PMI' yang memenuhi Hall di Dyandra Surabaya, Kamis (3/12/2020).

Pria kelahiran Bandung yang berjuluk Bolaang Mongondow itu menegaskan PMI adalah pahlawan devisa, yang sebelumnya banyak menerima perlakuan buruk, korban pelecehan seks, tidak dibayar hak-haknya, bahkan nyawa menjadi taruhan.

"Mulai saat ini, kejadian-kejadian itu tidak boleh terjadi lagi. Kita akan memberikan perlindungan dan membela hak-hak para PMI, dan hukum adalah untuk menjamin keselamatan dan hak-hak PMI," tegas Benny. 

Benny mengapresiasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur yang telah menerapkan role model pelayanan dan pelindungan bagi Pekerja Migran Indonesia.

"Pemprov Jatim sudah menyiapkan anggaran pelatihan untuk PMI sebesar 7,9 miliar rupiah. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi untuk daerah-daerah lain guna memberikan pelayanan untuk PMI," jelasnya.

Benny menyebut, satu-satunya provinsi yang telah merespon Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 adalah Jawa Timur, mulai dari penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penerapan data tunggal (single data) PMI.

"Semua ini akan menjadi kontrol negara. Soal perbedaan data ini memang kelemahan negara tidak punya single data. Kedepan, kita akan ada satu data untuk PMI," terangnya. 

Dalam memberikan sarana edukasi dan informasi PMI, lanjut Benny, Pemprov Jatim juga telah memiliki dua unit mobil bernama Si-Padu PMI. Mobil ini akan menjemput bola dalam memberikan penjelasan dan penyuluhan bagi PMI ke daerah-daerah.

"Saya harap ini akan menjadi inspirasi daerah lain. Jatim telah memberikan kebijakan yang responsif dan menjadi role model kepada PMI," paparnya. 

Masih kata Benny, peran Pemda adalah kunci pelindungan awal sejak calon PMI keluar dari rumahnya. Sehingga di pertemuan ini, kehadiran Ibu Gubernur Jatim dan penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Kementerian Dalam Negeri menjadi wujud keseriusan pemerintah dalam berkolaborasi dan bersinergi melindungi PMI 'Dari ujung rambut hingga ujung kaki'.

Menjadi prinsip BP2MI, bahwa memberikan keselamatan, kemerdekaan, dan kesejahteraan adalah pelindungan dan hukum tertinggi bagi PMI.

"Kita ingin sinergi, kolaborasi dan bekerja bersama-sama baik pusat maupun daerah. Ini akan menjadi langkah konkret, bukan seremoni semata. Semua harus memberikan pelayanan yang terbaik untuk PMI," tegasnya. 

Di akhir sambutannya, Benny menunjukkan kartu khusus berisi identitas PMI. Kartu tersebut diminta untuk diberikan ke majikan atau ke perusahaan masing-masing PMI di luar negeri, sebagai bukti kepedulian dan pengawasan pemerintah terhadap PMI di luar negeri. Kartu itu ditulis dengan tiga bahasa, Inggris, Arab dan Hongkong.

"Jangan lupa kalau berangkat ke luar negeri kaos ini dipakai, bergambar wilayah kepulauan Indonesia, lengkap dengan destinasi wisatanya, biar mereka tahu Indonesia dengan berbagai keindahannya, kemudian datang ke Indonesia," ucapnya sambil menunjukkan kaos hitam bergambar kepulauan Indonesia.

Benny juga mengajak media untuk mensosialisasikan agar informasi soal PMI bisa didapat dengan baik, dan tidak terjerat mafia. Dengan cara, langsung ke BP2MI atau Dinas Ketenagakerjaan di daerah masing-masing, atau ke mobil keliling.

Kemudian, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur, Himawan Estu Bagijo mengatakan, di Jawa Timur kehadiran PMI ini tidak bisa dipisahkan lagi. Karena itu, Pemprov Jatim terus mendukung untuk penguatan pelayanan, pelindungan dan kesejahteraan PMI.

"Jawa Timur menempati peringkat ke dua dalam penempatan PMI dengan negara penempatan Taiwan, Hong Kong dan Malaysia," kata Himawan.

Himawan menyebut, untuk menunjang keterampilan bagi calon PMI, pihaknya terus melakukan pembenahan sistem pendidikan dan pelatihan.

"Pemprov Jatim telah memberikan tambahan anggaran untuk biaya pelatihan bagi para PMI. Termasuk melengkapi balai pelatihan dengan laboratorium bahasa, serta para pelatih bahasa, Taiwan, Jepang dan Korea. Juga penambahan berbagai peralatan pelatihan, serta jemput bola ke kantong-kantong calon PMI menggunakan mobil keliling," kata Himawan. (tji)

Editor : Tudji Martudji