SURABAYA, INFONews.ID – Arah kepemimpinan Nahdlatul Ulama (NU) di abad kedua menjadi perhatian utama ulama dan tokoh pesantren Jawa Timur. Hal itu terungkap dalam Dialog Publik bertema “Transformasi–Orientasi Kepemimpinan Nahdlatul Ulama Abad II” yang digelar Jurnalis Pokja Grahadi bersama Jaringan Kiai Santri Nasional (JKSN) dan Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jawa Timur di Aula JKSN, Surabaya, Rabu (12/8/2026).
Forum ini berlangsung menjelang Muktamar ke-35 NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, 27–31 Agustus 2026. Acara menghadirkan sejumlah tokoh, antara lain Pengasuh Pesantren Bumi Sholawat KH Agoes Ali Masyhuri (Gus Ali), Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Prof. Usep Abdul Matin, Guru Besar UIN Sunan Ampel Surabaya Prof. Dr. KH Imam Ghozali Said, serta Ketua Umum JKSN sekaligus Pengasuh Pondok Pesantren Amanatul Ummah KH Asep Saifuddin Chalim sebagai pembicara utama.
KH Asep Saifuddin Chalim, yang juga Ketua Umum Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Pergunu), menegaskan transformasi NU di abad kedua harus tetap berpijak pada akar sejarahnya sebagai organisasi yang lahir dari pesantren dan ulama.
“NU sejak awal bukan sekadar organisasi kemasyarakatan. NU lahir dari kebutuhan pesantren untuk menyatukan kekuatan dalam menghadapi berbagai persoalan keumatan dan kebangsaan,” katanya.
Menurut Kiai Asep, pesantren telah menjadi pusat pendidikan dan perjuangan masyarakat jauh sebelum Indonesia merdeka. Sentral-sentral perlawanan saat itu berada di pondok pesantren, namun mudah dilumpuhkan karena berdiri sendiri-sendiri. Kondisi itulah yang mendorong para ulama membangun organisasi pemersatu.
Ia mengingatkan proses kelahiran NU pada 1926 yang tidak terlepas dari pemikiran KH Abdul Wahab Hasbullah dan KH Hasyim Asy’ari. KH Hasyim Asy’ari menghendaki organisasi tersebut lahir dari lembaga-lembaga pesantren yang diwakili para ulama, bukan dari perseorangan. Struktur awal NU menempatkan KH Hasyim Asy’ari sebagai Rais Akbar.
“Kesimpulannya, Nahdlatul Ulama itu adalah rumah besarnya pesantren, organisasi yang didirikan oleh pesantren-pesantren besar melalui tokoh-tokohnya, dominannya, Syuriyah,” tegas Kiai Asep.
Jelang Muktamar ke-35, Kiai Asep juga menyampaikan kritik terhadap dinamika sejumlah muktamar sebelumnya. Ia menilai proses penyelenggaraan dan mekanisme pengambilan keputusan perlu dievaluasi agar tidak terulang.
“NU harus dikendalikan oleh ulama, jangan diatur oleh anak-anak muda yang berapa jumlahnya, berapa segelintir, kemudian mereka mengendalikan muktamar dengan kedzaliman-kedzaliman,” katanya.
Muktamar NU ke-35 diharapkan tidak hanya ajang pergantian kepemimpinan, namun menjadi kesempatan berharga mengembalikan marwah NU sebagai organisasi ulama dan pesantren. Transformasi, menurutnya, bukan berarti meninggalkan sejarah, melainkan meneruskan cita-cita awal dengan menyesuaikan tantangan zaman.
Dua fondasi penting gagasan awal NU, kata Kiai Asep, adalah perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia dan pengembangan Islam Ahlussunnah wal Jamaah di lingkungan pesantren. Ahlussunnah wal Jamaah bersifat inklusif, mengedepankan persatuan, serta mampu membangun hubungan dengan kelompok lain tanpa kehilangan jati diri.
Jika dulu perjuangan NU untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan, pada abad kedua perjuangan, NU harus ditransformasikan menjadi upaya mewujudkan cita-cita luhur kemerdekaan.
“Indonesia merdekanya harus ditransformasi oleh keberhasilan cita-cita luhur kemerdekaan. Kita merdeka, tetapi kita belum merasakan kemerdekaan itu,” tegasnya.
Sebelum acara dimulai, Ketua Jurnalis Pokja Grahadi Fatimartuzzahroh menyampaikan acara tersebut merupakan bentuk kontribusi insan pers di Jatim, dalam menyongsong Muktamar ke-35 NU.
“Semangatnya supaya suara-suara ataupun pemikiran dari alim ulama di Jawa Timur bisa terdengar dan juga bisa tersampaikan untuk harapan terkait transformasi, reorientasi kepemimpinan NU pada abad kedua nantinya,” kata Mbak Ima, sapaan Fatimartuzzahroh.
Awak media yang hadir sekitar 60 wartawan. Serta, peserta diskusi diantaranya perwakilan PMII, GP Ansor, IPNU, IPPNU, ISNU, dan Lesbumi. Harapannya, hasil pemikiran para ulama dan kiai bisa dipahami oleh masyarakat. (*)
Editor : Tudji Martudji
