SURABAYA, iNFONews.ID - Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan senantiasa siap mendukung dan memonitoring secara mendalam pelaksanaan program direktif Presiden RI Prabowo Subianto di Jawa Timur.
Hal tersebut dikatakan Adhy yang mewakili Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa saat Pembukaan Rapat Koordinasi Regional Monitoring dan Evaluasi di Hotel Harris Bundaran Satelit Surabaya, Kamis (18/6/2026).
Program Direktif Presiden yang dimaksud adalah 10 program yang meliputi pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi, Makan Bergizi Gratis (MBG), Program 3 Juta Rumah, Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, swasembada pangan, Cek Kesehatan Gratis (CKG), Sekolah Garuda, dan penghapusan kemiskinan ekstrem.
"Rapat koordinasi ini sesuatu yang sangat berharga karena ada media bagi kami di bawah, para bupati, wali kota, pemerintah daerah, untuk memberikan masukan, isu-isu strategis, identifikasi persoalan yang dihadapi untuk 10 program Direktif Presiden tersebut," kata Sekdaprov Adhy.
"Prinsipnya kami ingin mendukung semua program yang sudah menjadi direktif Presiden karena bagus. Tetapi apabila ada hal-hal yang memang harus diperbaiki, tentu suara itu melalui induknya sebagai orang tua, Kemendagri yang memberikan fasilitasi. Dan kenyataannya banyak sekali hal-hal yang harus kita bahas. Tentu kita juga mengundang para pakar sehingga ada analisis yang objektif untuk perbaikan ke depan seperti apa," lanjutnya.
Mantan Staf Ahli Kementerian Sosial RI itu menyatakan, Jawa Timur relatif unggul dalam pengaplikasian program Pemerintah Pusat. Hal ini terlihat dari posisi Jawa Timur sebagai kontributor terbesar nasional untuk Sekolah Rakyat dengan 26 sekolah, 97 rombongan belajar, dan 2.450 siswa, atau sekitar 15 persen dari total Sekolah Rakyat nasional.
Untuk MBG, Jawa Timur menargetkan layanan bagi 9,02 juta penerima yang didukung oleh 4.420 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan lebih dari 190 ribu petugas. Selain itu, program CKG di Jawa Timur juga telah menjangkau 6,9 juta warga dari total sasaran 42,2 juta jiwa.
"Jawa Timur dari 10 Direktif Presiden saya kira cukup leading sehingga bisa menjadi perspektif untuk teman-teman daerah yang lain. Tetapi di sisi lain juga ada tantangan, misalnya kita mempertahankan swasembada pangan tetapi juga bertabrakan dengan investasi maupun kebutuhan lahan. Ini menjadi dinamika yang harus dicari solusinya bersama," jelasnya.
Meski begitu, Jawa Timur masih dianggapnya sebagai role model bagi pemberdayaan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Pasalnya, Jawa Timur telah membentuk 8.494 Koperasi Merah Putih yang seluruhnya telah berbadan hukum. Pemprov Jatim juga terus melakukan pembangunan dan rehabilitasi 2.200 unit rumah tidak layak huni, elektrifikasi bagi 3.300 rumah tangga miskin, serta penanganan kawasan kumuh seluas 45 hektare.
Upaya Pemprov Jatim tersebut terbukti telah berkontribusi pada penurunan kemiskinan ekstrem sebesar 4,26 persen selama periode 2020–2025. Angka ini lebih tinggi dibandingkan capaian penurunan nasional sebesar 3,05 persen.
"Ternyata persoalan psikologi sangat banyak dan itu juga menjadi tanggungjawab kita yang harus ditangani. Ini bagian penting agar masyarakat bisa melangkah dan belajar dengan baik. Untuk pendidikan, harapannya peningkatan kapasitas manusia melalui Sekolah Rakyat bisa berjalan dan seluruh masyarakat miskin mendapatkan akses pendidikan yang inklusif," jelasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri Yusharto Huntoyungo memuji posisi Jawa Timur atas capaiannya dalam pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,96 persen (year-on-year) pada triwulan pertama 2026. Di mana, angka ini merupakan yang tertinggi di Pulau Jawa dan berada di atas rata-rata nasional.
"Dari Jawa Timur banyak hal bisa kita pelajari dan bisa menjadi insight. Kenapa bisa mencapai pertumbuhan ekonomi di angka tersebut sementara nasional masih sekitar 5,4 persen. Dengan forum seperti ini, antardaerah bisa belajar sesama peers tanpa hambatan psikologis untuk belajar dari satu daerah ke daerah lainnya. Itu juga menjadi salah satu tujuan pelaksanaan kegiatan ini," ujarnya.
Hasil dari Rakor ini, sebut Yusharto, akan diaplikasikan bersama Komisi II DPR RI sebagai bagian dari fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah. Sehingga, monitoring program dapat dilakukan dengan menyeluruh.
"Kami melaksanakan kegiatan ini bersama DPR RI Komisi II karena DPR memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan eksekutif. Nanti akan diintegrasikan persepsi dari DPR dengan persepsi dari eksekutif sehingga menghasilkan rekomendasi yang lebih komprehensif bagi penyempurnaan pelaksanaan program-program prioritas Presiden," pungkasnya. (*)
Editor : Tudji Martudji