Oleh: Ulul Albab
Ketua ICMI Jawa Timur
Pengajar Pendidikan Antikorupsi di Unitomo
KASUS korupsi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyisakan banyak pelajaran penting bagi bangsa ini. Namun bagi saya, pelajaran terbesar bukanlah soal siapa yang ditangkap. Bukan pula soal berapa triliun rupiah yang diduga diselewengkan. Pelajaran terbesarnya adalah bahwa negara ternyata mulai menemukan cara baru dalam mendeteksi korupsi: yaitu melalui integrasi data.
Baca juga: Wagub Emil Ingatkan Penguatan Keamanan Pangan dan Sinergi Daerah
Pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bahwa Kementerian Keuangan, BPKP, dan aparat penegak hukum saling bertukar data dalam mengusut kasus MBG menunjukkan bahwa praktik pengawasan negara mulai bergerak ke arah yang lebih modern.
Ini adalah perkembangan yang patut diapresiasi. Selama puluhan tahun, pengawasan negara cenderung bersifat administratif dan reaktif. Audit dilakukan setelah uang habis dibelanjakan. Pemeriksaan dilakukan setelah masalah muncul. Penegakan hukum baru bergerak setelah kerugian negara terjadi.
Akibatnya, negara sering terlambat. Korupsi terjadi lebih dulu, penindakan datang kemudian. Padahal dalam era digital seperti sekarang, pengawasan tidak boleh lagi hanya berbasis dokumen. Pengawasan harus berbasis data. Negara seharusnya mampu mendeteksi anomali sebelum korupsi membesar.
Ketika sebuah lembaga mengadakan 21.000 motor listrik. Ketika terjadi lonjakan transaksi yang tidak lazim. Ketika harga pengadaan berbeda jauh dari harga pasar. Ketika terdapat konsentrasi proyek pada kelompok tertentu. Semua itu sebenarnya dapat dibaca oleh sistem.
Karena itu saya mengusulkan agar kasus korupsi MBG menjadi momentum lahirnya apa yang saya sebut sebagai: “National Public Spending Intelligence System”. Sebuah sistem pengawasan belanja negara yang mengintegrasikan data dari: Kementerian Keuangan, BPKP, BPK, PPATK, LKPP, Kejaksaan, KPK, Bank pemerintah, serta dashboard publik yang dapat diakses masyarakat.
Baca juga: Ada Apa Dengan "Titik SPG" Kok Bisa Jadi Komoditas Yang Diperjual Belikan?
Dengan sistem seperti ini, negara tidak lagi menunggu laporan. Negara bisa mendeteksi risiko secara real time. Bahkan sebelum kerugian negara terjadi.
Masalah terbesar Indonesia sebenarnya bukan kurangnya aturan. Bukan pula kurangnya lembaga pengawas. Tapi yang kurang adalah kemampuan menghubungkan informasi yang tersebar di berbagai institusi.
Korupsi modern bekerja melalui jaringan. Maka pengawasan modern juga harus bekerja melalui jaringan.
Baca juga: Ternyata Ada Tambang Ilegal di Sidoarjo?
Kasus MBG memberi pelajaran bahwa kolaborasi data antar lembaga ternyata mampu membuka jejak penyimpangan yang sebelumnya tersembunyi. Karena itu jangan biarkan pelajaran ini berhenti pada penangkapan para tersangka. Gunakan momentum ini untuk membangun sistem.
Sebab bangsa yang besar bukan hanya pandai menghukum pelaku korupsi. Tapi bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu membangun tata kelola sehingga korupsi semakin sulit terjadi. Dan dalam abad kecerdasan buatan ini, perang melawan korupsi bukan lagi hanya soal keberanian. Tetapi juga soal kemampuan membaca data sebelum kejahatan itu sempurna dilakukan.
Editor : Alim Kusuma