Oleh: Ulul Albab
Dosen Pembina Mata Kuliah Manajemen Keuangan Publik
Ketua ICMI Jawa Timur
SETIAP kali pemerintah mengumumkan APBN, perhatian publik hampir selalu tertuju pada: berapa besar anggarannya. Padahal persoalan keuangan negara tidak pernah sesederhana soal besar atau kecilnya uang yang tersedia.
Indonesia setiap tahun mengelola anggaran negara dalam jumlah ribuan triliun rupiah. Angka yang, jika hanya dilihat sekilas, tampak sangat besar. Namun di balik angka itu, terdapat berbagai persoalan yang belakangan semakin sering menjadi bahan perbincangan publik. Mulai dari defisit APBN, efektivitas program prioritas nasional, penerimaan pajak, kualitas belanja daerah, hingga temuan-temuan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.
Pertanyaannya adalah: Mengapa persoalan itu terus muncul? Jawabannya ternyata tidak selalu karena uang negara kurang. Tetapi apa? Uraian singkat berikut mencoba memberikan wacara dari perspektif akademik.
Dalam teori keuangan publik, anggaran negara memiliki tiga fungsi utama: menghimpun penerimaan, mengalokasikan sumber daya, dan mendistribusikan manfaat kepada masyarakat. Karena itu, ukuran keberhasilan keuangan negara bukan hanya dilihat dari besarnya pendapatan atau kecilnya defisit, tetapi juga dari kemampuan pemerintah mengubah setiap rupiah menjadi pelayanan publik yang berkualitas.
Ambil contoh program-program prioritas nasional yang memerlukan anggaran sangat besar. Perdebatan publik sering berhenti pada pertanyaan apakah program tersebut layak atau tidak layak dibiayai. Padahal pertanyaan yang jauh lebih penting adalah: apakah anggaran yang telah dialokasikan benar-benar menghasilkan manfaat yang sebanding dengan biaya yang dikeluarkan?
Dalam ilmu keuangan publik, inilah yang dikenal sebagai prinsip “value for money.” Bukan sekedar membelanjakan anggaran, tetapi memastikan bahwa setiap rupiah menghasilkan nilai tambah sebesar mungkin bagi masyarakat.
Persoalan lain muncul pada sisi penerimaan negara. Reformasi perpajakan terus dilakukan melalui digitalisasi dan integrasi sistem. Namun tantangannya tidak hanya meningkatkan penerimaan, melainkan juga menjaga rasa keadilan. Sistem perpajakan yang baik harus mampu meningkatkan kepatuhan tanpa menimbulkan beban yang berlebihan bagi masyarakat dan dunia usaha.
Di tingkat daerah, tantangannya juga tidak kalah besar. Banyak pemerintah daerah masih sangat bergantung pada transfer dari pemerintah pusat. Sebagian besar APBD bahkan masih didominasi oleh belanja pegawai sehingga ruang fiskal untuk pembangunan menjadi relatif sempit. Akibatnya, kemampuan daerah untuk berinovasi sering kali terbatas.
Sementara itu, hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan hampir setiap tahun masih menemukan berbagai kelemahan dalam pengelolaan keuangan negara. Menariknya, tidak sedikit instansi yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tetapi pada saat yang sama masih menghadapi persoalan penyimpangan atau bahkan tindak pidana korupsi.
Di sinilah masyarakat perlu memahami bahwa opini WTP bukanlah sertifikat bebas korupsi. WTP hanya menyatakan bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai standar akuntansi pemerintahan. Persoalan integritas dan penyalahgunaan kewenangan berada pada dimensi yang berbeda.
Karena itu, tantangan terbesar pengelolaan keuangan negara saat ini sesungguhnya bukan lagi bagaimana menyusun laporan keuangan yang baik, melainkan bagaimana membangun sistem yang mampu mencegah pemborosan, penyimpangan, dan kegagalan program sebelum semuanya terjadi.
Dunia sedang bergerak menuju tata kelola berbasis data. Pengawasan tidak lagi hanya melihat apa yang sudah terjadi, tetapi mulai memprediksi apa yang mungkin terjadi. Analisis risiko, kecerdasan buatan, big data, dan early warning system perlahan menjadi bagian dari praktik keuangan publik modern.
Indonesia sebenarnya telah memiliki fondasi yang kuat melalui reformasi keuangan negara, digitalisasi perbendaharaan, sistem akuntansi berbasis akrual, serta berbagai lembaga pengawasan. Tantangan berikutnya adalah menghubungkan seluruh komponen tersebut menjadi satu ekosistem pengelolaan keuangan negara yang lebih cerdas, lebih terintegrasi, dan lebih prediktif.
Jadi, membincangkan soal keuangan publik itu bukan sekedar soal angka-angka dalam APBN atau APBD. Tetapi cermin dari kualitas tata kelola pemerintahan. Karena sebesar apa pun anggaran yang dimiliki sebuah negara, keberhasilannya tetap ditentukan oleh apakah setiap rupiah benar-benar kembali menjadi kesejahteraan rakyat.
Editor : Alim Kusuma
