SURABAYA, iNFONews.ID – Peringati Hari Buruh Internasional (May Day) 2026, massa buruh atau pekerja dari sejumlah daerah di Jatim, berkumpul dan menyuarakan pendapat di depan Kantor Gubernur Jawa Timur di Jalan Pahlawan Surabaya, Jumat (1/5/2026).
Mereka, diantaranya tergabung di Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Provinsi Jawa Timur serta Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan lainnya yang tergabung dalam aliansi besar GESPER (Gerakan Serikat Pekerja) Jawa Timur.
Sejumlah tuntutan disuarakan untuk Pemerintah Pusat dan untuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim.
*Untuk pemerintah pusat:
1. Sahkan Undang-Undang Ketenagakerjaan sesuai rekomendasi KSP-PB.
2. Hapus outsourcing dan tolak upah murah (HOSTUM).
3. Hentikan ancaman PHK akibat dampak perang global.
4. Reformasi sistem perpajakan dengan menghapus pajak atas THR, JHT, dan pensiun serta menaikkan PTKP.
5. Berantas korupsi melalui pengesahan RUU Perampasan Aset.
6. Segera ratifikasi Konvensi ILO 190.
7. Berikan perlindungan bagi pekerja digital platform.
8. Tingkatkan standar keselamatan dan kesehatan kerja.
9. Jamin akses layanan kesehatan bagi peserta PPU BPJS Kesehatan yang iurannya tidak dibayarkan pemberi kerja.
10. Potongan tarif ojol maksimal 10 persen
*Untuk Pemprov Jatim, buruh menuntut realisasi komitmen yang telah disepakati bersama pada 1 Mei 2025, lalu.
1. Rekomendasi kebijakan strategis kepada pemerintah pusat dan DPR RI terkait revisi dan pembentukan regulasi ketenagakerjaan.
2. Evaluasi sejumlah Surat Edaran Mahkamah Agung yang dinilai merugikan pekerja.
3. Penyediaan rumah murah dan rumah susun bagi buruh.
4. Penyusunan Peraturan Daerah tentang Sistem Jaminan Pesangon.
5. Pengawasan ketat terhadap praktik outsourcing.
6. Penegakan kebijakan UMK dan UMSK.
7. Pembentukan Satgas Pencegahan PHK.
8. Kewajiban kepesertaan aktif BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sebagai syarat perizinan usaha.
9. Pemberian sanksi bagi perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerjanya ke BPJS.
10. Peningkatan akses pendidikan bagi anak buruh melalui jalur afirmasi.
11. Kajian pembebasan pajak kendaraan roda dua dan PBB untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
Sementara, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa bersama Wagub Jatim Emil Elestianto Dardak serta jajaran Forkopimda Jatim, menyambutnya dengan menggelar syukuran. Kemudian, disampaikan janji-janji keberpihakan kepada buruh.
Paket kebijakan sebagai bentuk respons atas aspirasi buruh disebutkan sebagai langkah meningkatkan kesejahteraan pekerja atau buruh di Jatim. Itu, disampaikan Gubernur Khofifah didampingi jajaran Forkopimda dan elemen pimpinan buruh.
Di antaranya insentif pemotongan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), perluasan akses pendidikan melalui kuota afirmasi bagi anak-anak buruh, penguatan transportasi publik melalui pengembangan Bus Trans Jatim untuk koridor Pasuruan Raya.
"Insentif pajak kendaraan bermotor diberikan dengan skema pengurangan sekitar 20 persen, khusus bagi buruh dalam kategori desil 1 hingga 4, termasuk kemungkinan pembebasan pajak pokok dan pungutan tambahan sesuai kriteria. Kami akan menyusun skemanya sehingga nantinya, yang diberikan berupa pengurangan pajak yang bisa meringankan beban para buruh," ujar Khofifah.
Selain itu, kebijakan kuota afirmasi pendidikan bagi anak-anak buruh sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan yang berkualitas. Ditegaskan, kebijakan afirmasi ini telah diinisiasi sejak enam tahun lalu, namun implementasinya masih perlu diperkuat. Hingga saat ini, capaian kuota afirmasi baru mencapai sekitar 1,33 persen dari target 5 persen pada tahun 2025.
"Ini adalah komitmen dari Pemprov Jatim mengantarkan putra putri buruh di Jatim mendapatkan layanan pendidikan sebaik mungkin," katanya.
Di sektor transportasi, lanjut Khofifah, Pemprov Jatim juga merespons aspirasi buruh terkait kebutuhan mobilitas dengan merencanakan pembukaan koridor baru Bus Trans Jatim di kawasan Pasuruan Raya untuk mendukung akses pekerja di kawasan industri.
"Pembukaan koridor baru akan di siapkan untuk Pasuruan Raya sehingga para buruh bisa memperoleh akses bagi yang bekerja di sekitar kawasan industri PIER. Semoga tahun depan bisa kita buka," terangnya.
Sebagai bentuk perlindungan tenaga kerja, Pemprov Jatim juga tengah mendorong pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Sistem Jaminan Pesangon bersama DPRD Provinsi Jatim.
Pemprov Jatim juga sedang mencari format terhadap penyediaan hunian layak bagi buruh melalui program dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI, Maruar Sirait.
Di panggung, Khofifah juga menyerahkan santunan dari BPJS Ketenagakerjaan, meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, serta beasiswa bagi ahli waris dan anak-anak pekerja.
Santunan diberikan kepada ahli waris almarhum Moch. Samsul Munif sebesar Rp437.080.450 dan almarhum Aji Candra Wibowo sebesar Rp555.882.450.
Sebelumnya, Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Jatim Ahmad Fauzi menyampaikan apresiasi atas berbagai kebijakan yang dinilai berpihak pada pekerja.
“Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan keberpihakan Ibu Gubernur kepada buruh. Kebijakan seperti kuota afirmasi pendidikan, insentif pajak, hingga rencana penguatan transportasi sangat dirasakan manfaatnya,” ungkapnya.
Fauzi menilai, kebijakan afirmasi pendidikan bagi anak buruh merupakan langkah progresif yang belum banyak diterapkan di daerah lain.
Rangkaian peringatan Hari Buruh 2026 itu kemudian ditutup dengan pemotongan tumpeng sebagai simbol rasa syukur, serta penyerahan kue ulang tahun kepada perwakilan serikat pekerja.
Prosesi itu juga disaksikan oleh Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jatim Jazuli, Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jatim Apin, Ketua Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi), Imam Muchlas, Ketua SPN Jatim Nuryanto, Ketua Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Jatim Akhmad Soim.
Ketua Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM-SPSI) Jatim Purnomo, Ketua SP LEM SPSI Soleh, Ketua KSBSI Edi Kuncoro, Ketua SPSI KEP Dendy, Ketua Par SPSI Jatim Mulyono, Ketua SP LEM SPSI Muaji Santoso, Ketua kspsi jatim Imam Syaifudin, Ketua DPD SP Kep KSPI Jatim Siswanto dan Ketua PPMI Jatim Darmaji. (*)
Editor : Tudji Martudji