Hadapi Cuaca Ekstrem, DPRD Jatim Desak Pemprov Perkuat Pendampingan Petani

Reporter : Eric Setyo Pambudi
Anggota Komisi B DPRD Jatim dari Fraksi Partai Golkar, M. Hadi Setiawan. INPhoto/Eric

SURABAYA, iNFONews.ID - Sektor pertanian Jawa Timur kini menghadapi tantangan serius akibat ketidakpastian iklim yang sulit diprediksi. 

Anggota Komisi B DPRD Jatim dari Fraksi Partai Golkar, M. Hadi Setiawan, menegaskan bahwa petani tidak boleh dibiarkan sendirian dalam menghadapi ancaman kekeringan yang mulai meluas.

Baca juga: Ketua DPRD Jatim Musyafak Rouf: Jangan Reaktif Hadapi Bencana 2026

Pria yang akrab disapa Cak Hadi ini menilai, fenomena anomali cuaca saat ini telah mematahkan pola tanam tradisional. 

Jika dulu siklus musim bisa dipetakan melalui kearifan lokal, kini pergeseran musim hujan dan kemarau terjadi secara drastis tanpa pola yang pasti.

"Dulu pola musim bisa diperkirakan dengan cukup akurat. Namun sekarang kondisinya berubah drastis, sangat sulit diprediksi kapan hujan turun atau kemarau panjang bermula," ujar Hadi saat ditemui di Gedung DPRD Jatim, Selasa (7/4/2026).

Merespons kondisi tersebut, Ketua DPD Golkar Kediri ini meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk bertransformasi menjadi institusi yang lebih adaptif. 

Ia menolak peran pemerintah yang hanya muncul sebagai 'pemadam kebakaran' atau baru bertindak saat petani sudah mengalami kerugian besar akibat gagal panen.

Menurutnya, kehadiran negara harus dirasakan sejak masa tanam hingga panen. Pendampingan ini mencakup bantuan materiil maupun penguatan mental bagi para petani yang mulai cemas akan produktivitas lahan mereka.

Baca juga: Legislator Gerindra Ingatkan ASN Jatim: WFH Satu Hari Wajib Tetap Produktif

"Pemerintah harus hadir memberikan solusi, baik terkait kondisi mental masyarakat petani maupun bantuan nyata yang bisa diberikan langsung di lapangan," tegasnya.

Dari sisi kebijakan fiskal, Cak Hadi membawa kabar baik mengenai penguatan anggaran untuk menopang kedaulatan pangan. 

Tahun ini, Pemprov Jatim telah mengalokasikan dana khusus untuk penguatan infrastruktur serta sarana dan prasarana (sarpras) pertanian.

Komisi B DPRD Jatim berkomitmen untuk mengawal ketat realisasi anggaran tersebut agar tepat sasaran. 

Baca juga: DPRD Jatim Ubah Halaman Jadi Kebun Hidroponik Produktif

Fokus utamanya adalah pembangunan sistem pengairan yang lebih tangguh guna meminimalisir risiko gagal panen di wilayah-wilayah rawan kekeringan.

"Tahun ini anggaran untuk infrastruktur serta sarpras pertanian sudah disiapkan. Kami akan memastikan pemanfaatannya dirasakan langsung oleh masyarakat agar ketahanan pangan kita tetap terjaga meski cuaca tidak menentu," tutupnya.

 

Editor : Alim Kusuma

Photo
Trending Minggu Ini
Berita Terbaru