SURABAYA, iNFONews.ID - Suhu politik internal Partai Golkar Kota Malang mendadak mendidih. Puluhan kader dari kota apel itu nekat menggeruduk kantor DPD Partai Golkar Jawa Timur di Surabaya, Minggu (14/12/2026).
Mereka membawa satu tuntutan harga mati: tunda Musyawarah Daerah (Musda) yang dituding penuh rekayasa.
Baca juga: Menimbang Pilkada Lewat DPRD
Aksi ini bukan sekadar protes biasa. Para demonstran menilai proses persiapan pemilihan Ketua DPD Partai Golkar Kota Malang kali ini cacat prosedur dan menabrak etika demokrasi.
Kecurigaan kader memuncak lantaran minimnya transparansi panitia. Mulai dari pelibatan kader struktural maupun kultural yang nihil, hingga informasi tahapan pemilihan yang seolah ditutup rapat dari akses anggota.
Satu poin krusial yang menyulut amarah kader adalah pemindahan lokasi pelaksanaan Musda. Forum tertinggi daerah yang semestinya digelar di Kota Malang, mendadak direncanakan pindah ke Surabaya. Keputusan ini dinilai tidak lazim dan mencederai kedaulatan kader di daerah.
"Musda itu forum kedaulatan kader daerah, harusnya di wilayah kepengurusan setempat, bukan dibawa ke luar kota," ujar salah satu perwakilan massa aksi di lokasi.
Ia menduga, perpindahan lokasi ini bukan tanpa alasan. Ada indikasi kuat pengondisian suara untuk memuluskan kepentingan elit tertentu yang ingin membajak demokrasi internal partai.
"Ini memunculkan dugaan kuat adanya skenario 'gelap' dari pihak-pihak tertentu," tambahnya.
Baca juga: Golkar Jatim Wajibkan 40 Persen Pengurus Muda, Siap Hadapi 2026
Tak berhenti pada masalah teknis, massa juga menyuarakan keresahan mendalam terkait isu moralitas. Beredar kabar bahwa salah satu calon ketua yang didukung elit tertentu memiliki rekam jejak bermasalah secara etika.
Bagi para kader, memaksakan figur yang cacat moral untuk memimpin partai berlambang pohon beringin ini adalah tindakan bunuh diri politik. Hal tersebut berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap Golkar di Kota Malang yang selama ini dikenal solid.
Dalam orasinya, perwakilan demonstran menegaskan bahwa aksi mereka adalah bentuk cinta pada partai, bukan pembangkangan.
Mereka mendesak DPD Golkar Jatim dan DPP Pusat untuk turun tangan, bersikap objektif, dan mengembalikan rel Musda sesuai aturan organisasi.
Baca juga: Panggilan Hati! DPR Abraham Sridjaja Tebar 10.000 Sembako di Dapil DKI II
"Golkar lahir dari nilai kedewasaan politik. Ketika demokrasi internal dirusak oleh intrik dan praktik tak bermoral, kader wajib bersuara untuk menyelamatkan marwah partai," tegas sang koordinator aksi menutup orasinya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak DPD Golkar Jawa Timur terkait tuntutan penundaan Musda Golkar tersebut.
Laporan: Eric Setyo Pambudi
Editor : Alim Kusuma