SURABAYA, iNFONews.ID - Partai Golkar Jawa Timur menutup 2025 dengan keputusan yang berdampak langsung ke dapur organisasi: setiap kepengurusan kabupaten/kota wajib diisi minimal 40 persen anak muda.
Tanpa memenuhi syarat itu, Surat Keputusan kepengurusan tak akan turun. Langkah ini diambil dalam rapat pleno refleksi akhir tahun yang digelar di Kantor DPD Golkar Jatim, Surabaya, Jumat (2/1/2025).
Keputusan tersebut menjadi penanda bahwa konsolidasi Golkar Jatim tak lagi berhenti pada wacana. Regenerasi dipaksa berjalan, bukan ditunggu.
Bagi publik, arah ini menentukan wajah partai dalam lima hingga sepuluh tahun ke depan, apakah tetap relevan atau tertinggal oleh perubahan zaman.
Ketua DPD Golkar Jatim Ali Mufthi menyebut rapat pleno sebagai ruang evaluasi terbuka, tempat suara pengurus akar rumput dikumpulkan dan disaring.
Agenda yang dibahas mulai dari progres Musyawarah Daerah hingga penguatan struktur di level paling bawah.
“Suara rakyat adalah suara Golkar tidak boleh berhenti sebagai slogan. Ia harus hadir dalam kebijakan yang menyentuh ekonomi dan pendidikan masyarakat,” kata Ali Mufthi.
Menurutnya, setiap langkah politik partai harus berjalan seiring dengan kepentingan warga, bukan kepentingan elite.
Dalam isu nasional seperti wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD, Ali menegaskan posisi daerah mengikuti keputusan pusat. Rapimnas telah menetapkan sikap partai, sementara tugas daerah adalah memastikan barisan solid dan satu suara.
“Di Jawa Timur, fokus kami konsolidasi. Tidak ada ruang untuk tafsir yang berbeda,” ujarnya.
Sikap serupa disampaikan Sekretaris DPD Golkar Jatim Blegur Prijanggono. Ia menegaskan Golkar tetap berada di barisan pendukung Pemerintah Provinsi Jawa Timur, namun tidak kehilangan daya kritis.
Duet Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak dinilai membawa provinsi ini ke arah yang stabil.
“Golkar bukan oposisi, tapi juga bukan penonton. Kami mendukung sambil mengingatkan, terutama jika kebijakan menyentuh hajat hidup orang banyak,” kata Blegur.
Bagi Golkar Jatim, tahun 2026 bukan sekadar pergantian kalender. Ia diperlakukan sebagai fase baru: partai yang lebih terbuka bagi generasi muda, lebih responsif terhadap kebutuhan rakyat, dan lebih siap menghadapi dinamika politik.
Aturan 40 persen pengurus muda menjadi pesan keras bahwa perubahan bukan lagi pilihan, melainkan keharusan.
Editor : Alim Kusuma
